KEBUMEN-Forum Masyarakat Sipil (FORMASI)/LP2M Kebumen bekerjasama dengan Ford Foundattion, menggelar workshop Program Percontohan Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Tingkat Desa (TKPKD) dan Sistem Informasi Desa (SID) disepuluhDesa di Kebumen untuk meningkatkan Transparansi, Partisipasi dan Informasi, di Aula Hotel Candisari-Karanganyar-Kebumen (2/4). Kegiatan ini dibuka oleh pimpinan program FORMASI  H. Yusuf Murtiono, yang dihadiri 68 undangan (42 laki-laki dan 26 perempuan).

 

Dalam pembukaannya  pimpinan program FORMASI  menyampaikan bahwa, tujuan dari program kegiatan ini, meningkatkan partisipasi dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan di tingkat desa melaluiTKPPKDesa, meningkatkan transparansi dan akses data dan informasi untuk warganegara pada umumnya, khususnya kelompok marginal tentang perencanaan dan penganggaran di tingkat desa menjadikan keberhasilan tersebut sebagai dasar melakukan replikasi dan schalling up.

Lebih lanjut H. Yusuf Murtiono mengungkapkan, “ Seperti diketahui bersama di kabupaten Kebumen  perencanaan yang baik di 449 desa sudah terwujud.Bahwa perencanaan adalah proses pengambilan keputusan, dan keputusan yang baik diambil daridukungan informasi yang memadai. Sedangkan informasi adalah data yang sudah memiliki sifat dan bentuk spesifik serta ter-sistematisasi sehingga berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Informasi sebagai hasil dari pengolahan data desa dibutuhkan dalam proses perencanaan atau pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada, sebagai dasar bagi perumusan kebijakan dan perencanaan, untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif kebijakan serta penentuan tindakan”.

 

Drs. Sunardi kepala Badan Pusat Statistik(BPS) Kabupaten Kebumensebagai pembicara pertama di dalam Workshop, mengatakan bahwa data sangat penting untuk pengukuran kemiskinan, data yang digunakan oleh BPS bersumber dari data makro yang tersedia sejak tahun 1976, data tersebutbergunauntukperencanaandanevaluasi program kemiskinandengan target geografis,tidakdapatmenunjukkansiapadandimanaalamatpendudukmiskinsehingga tidak operasional untuk program bantuan langsung.untuk mengetahui data makro tersebut menggunakan metodologi dengankonsepBasic Needs ApproachsertaberdasarkanpadaGarisKemiskinan yaitu Makanan  (2100 kkal per kapitaperhari ) dan Non Makanan, yang menjadi sumber   data SUSENAS (Sampel) untuk   menunjukkan data jumlah penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan Estimasi.

 

Sedangkan data Mikro tahun 2005, 2008, 2011 menggunakan metodologi pendekatanKualitatif yang didasarkan pada Indeks atau PMT dari ciri-ciri RT miskin (variabel non-moneter) yg dapat dikumpulkan dengan mudah,data tersebut untuk menunjukkan jumlah RT Sasaran (Menurut Kategori Ruta RTSM,SM,HM atau ranking)danby name by address, yang berguna untuk target sasaran rumah tangga secara langsung  pada Program Bantuan dan Perlindungan Sosial (BLT, PKH, Raskin, Jamkesmas, dsb) sebagai sumber data: PSE05, PPLS08, PPLS2011.

 

Pembicara kedua Puji Lestari dari Bapeda kabupaten Kebumen,  lebih menyoroti permasalahan umum  Penanggulangan Kemiskinan Daerah Beragamnyakriteriasertaindikatordalammenentukan status penduduk miskin berpengaruh terhadappenentuansasaran, ketepatansasaranberikutevaluasikeberhasilannya, yang kemudian perencanaan program menjadikurang signifikanantara lain ditunjukkan dengan belum optimalnyasinkronisasidansinergitas program dan kegiatan ygdiarahkanuntuk menanggulangikemiskinan, serta belum optimalnya koordinasikebijakandan program sertapengendalianpelaksanaan program penanggulangankemiskinan melalui lembaga, SKPD dan Program penanggulangankemiskinan yang dilaksanakanselama inibelumsepenuhnyamampumewujudkanpenciptaanlapangankerja yang memadaidanberkesinambungan”.

 

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten kebumen dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut dan upaya pencapaian target percepatan penanggulangan kemiskinan, menggunakan strategi yang pertamaMemperbaikidanmengembangkansistemperlindungansosialbagipendudukmiskindanrentan, keduaMemperbaikiakseskelompokmasyarakatmiskinterhadappelayanandasaryaitu pelayananpendidikan, kesehatan, air bersihdansanitasi, sertapangandangizi,  ketigaMeningkatkanefektivitasdankeberlanjutanpenanggulangankemiskinan, pembangunan yang mengikutsertakandansekaligusmemberimanfaatkepadaseluruhmasyarakat khususnya penduduk miskin.Imbuhnya.

 

Lebih lanjut Puji Lestari menyampaikan tentang kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan penanggulangan kemiskinan yaitu dengan beberapa kebijakan, antara lainKebijakan Ekonomi Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pengembembanganusaha, terbukanya kesempatan berusaha yang luas bagi peningkatan kapabilitas masyarakat, hal itu tercermin dalam kebijakan daerah RPJMD 2010-2015 untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan  infrastruktur, pembangunan pertanian, perdagangan dan ketenagakerjaan. Kebijakan perluasan kesempatan kerja dan berusaha, diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, produktivitas usaha dan tenaga kerja. Kebijakan pengurangan kesenjangan wilayah mempercepat pembangunan wilayah miskin, wilayah perbatasan dan wilayah pasca bencana alam. Kebijakan pemenuhan Hak Dasar, yang dipusatkan pada prioritas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman dan partisipasi masyarakat.

 

DSC00175 Setelah selesai paparan dari para pembicara dilanjutkan dengan diskusi yang dibagi 2 kelompok, Gunung W Korda SAPA memimpin diskusi kelompok I dan M.Aji dari dewan presidium Formasi memimpin diskusi kelompok II. Dari  hasil diskusi kelompok kemudian di uji publikan kembali untuk mendapat masukan dari para peserta guna penyempurnaan  hasil diskusi kelompok.

 

Camat Puring Suyitno, Sos, yang hadir menjadi peserta memberikan masukan“Hasil workshop ini  nantinya akan dapat mensinkronkan tupoksi Tim koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan desa (TKPPKDesa) yang akan dibentuk oleh daerah, antara program Formasi dan Pemda”.

 

Mardi kades Pasuruhan, “Nantinya program System Informasi desa ini dapat menjadi rujukan dalam menentukan kegiatan perencanaan desa untuk kegiatan-kegiatan program penanggulangan kemiskinan desa yang selama ini dianggap kurang tepat sasaran”.

 

Tri Rohayani wakil dari kecamatan Karangsambung “Selama ini banyak bantuan ke desa kurang tepat sasaran dan kurang  transparan dengan SID ini saya berharap bantuan-bantuan yang turun ke desa dapat tepat sasaran, khususnya bantuan yang berhubungan dengan kaum perempuan”.

 

Dalam penutupan Workshop H.Yusuf Murtiono,  menjelaskan“ Hasil Workshop dan pendampingan program TKPPKDesa dan SID ini nantinya akan kita serahkan ke Bappeda sebagai input untuk pembuatan perbup pendataan dan Pembentukan TKPPKDesa.

 

 

GUNUNG W

KORDA SAPA KEBUMEN DAN KULONPROGO