images

Dalam upaya peningkatan kemandirian ekonomi desa dan kelurahan ada dua wacana yang berkembang di Indonesia yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMM  (Badan Usaha Milik Masyarakat). BUMDes sendiri merupakan amanat dari PP 72 Tahun 2005 tentang Desa, Permendagri No 39 Tahun 2010 dan diatu juga dalam RUU Desa Tentang BUMDesa. Sedangkan BUMM merupakan inovasi dari Jokowi yang dirintis sejak 2010 dan merupakan amanat RPJMD Pemkot solo 2010-2015 untuk mengembangkan BUMM di 51 kelurahan.

  1. A.   Pengertian

Apa itu BUMDes

BUMDes adalah suatu bentuk usaha yang dijalankan oleh pemerintah desa dan penyertaan modalnya sebagian atau seluruhnya milik pemerintahan desa, dengan pemisahan modal dari kekayaan desa yang dijalankan dengan semangat kegotongroyongan dan kekeluargaan. Pengelolaan dari BUM Des sendiri dilakukan oleh Komisaris (penasehat) yang merupakan ex-oficio kepala desa yang berfungsi sebagai pengawas dan Direksi dan Kepala unit usaha sebagai pelaksana. Dalam pengelolaan pengawasan dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal.

Bidang usaha yang dapat dilakukan oleh Bumdes adalah

a.      jasa;

b.     penyaluran sembilan bahan pokok;

c.     perdagangan hasil pertanian; dan/atau

d.     industri kecil dan rumah tangga.

Dalam hubungan pemerintah dan BUM Des terdapat kewajiban dari pemerintah Pusat, Daerah Maupun Desa yaitu:

  1. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
  2. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
  3. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Perkembangan BUMDes sejauh ini sebagai contoh sukses adalah di Kabupaten NTB yang merupakan laporan SAPA

Perkembangan posisi dan peran ar Milik Desa yang mengelola Jasa Keuangan Mikro (BUMDes LKM) di Provinsi NTB, pada akhir tahun 2012 ini menunjukkan :

1). Dari 28 BUMDes LKM yang terdapat di 4 kabupaten di Provinsi NTB, performan pertumbuhan asset pada semua BUMDes LKM rata-rata meningkat sebesar 30% per tahun dari kondisi asset pada tahun 2010. Secara rinci, terdapat 20 BUMDes LKM mengalami pertumbuhan asset diatas 15% per tahun  dan 8 BUMDes LKM tumbuh dibawah 7% per tahun.

2). Laba berjalan yang berhasil dibukukan pada 31 Desember 2011 meningkat sebesar 12% dan diantaranya 6 BUMDes LKM memperoleh laba bersih diatas Rp. 50 juta dan 9 BUMDes LKM mendapatkan laba bersih per tahun Rp 20 juta – Rp. 49 juta. Oleh karenanya, BUMDes LKM pada tahun 2011 ini dapat memberikan kontribusi pada pembangunan desa melalui penyerahan deviden kepada desa sebesar Rp. 245.544.386

Contoh sukses di Kabupaten Kebumen adalah BUM Des Sun Coco di Desa Petanahan dalam perkembangannya BUM Des sun coco yang bergerak di banyak bidang tetapi memiliki branded pengolah hasil kelapa produksi nata de coconya mencapai 3-5 ton perminggu, kemudian minyak VCO (Virgin Coconut Oil) mampu memproduksi 1,5 – 3 ton VCO untuk ekspor. Yang menarik adalah dari minyak VCO yang per-kilonya mencapai harga 90.000 dengan ongkos produksi sebanyak 35.000 oleh pengrajin BUM Desa Sun Coco hanya mendapatkan bagian keuntungan sebanyak 50 rupiah. Selain produk tersebut Sun Coco juga memproduksi keset, kasur sabut kelapa, sapu, menyewakan kios dan pengelolaan pasar hewan. Pada akhir 2012 keuntungan bersih yang akan menjadi bagi hasil ke desa menurut pak Widodo salah satu penggerak BUM Des adalah sebanyak 50.000.000.  (http://desa-petanahan.blogspot.com/)

Apa itu BUMM

BUMM sebagai lembaga usaha milik kelurahan yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah kelurahan dan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep BUMM  yang dibentuk oleh masyarakat dengan berdasarkan potensi  yang dimiliki dan berdasarkan kebutuhan ini diharapkan  memungkinkan masyarakat turut serta berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Para pelaku usaha mikro tentu saja ada di dalamnya.

Modal dari BUMM adalah modal suntikan dari pemerintah yang akan dimiliki oleh masyarakat tetap dengan pendampingan dalam penguatan pengelolaan 3 divisi BUMM yakni :

  1. Produksi; yang akan memberikan desain baru bagi produk atau peningkatan nilai lebih
  2. Keuangan  : peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan keungan
  3. Pemasaran : pemerintah akan membantu channeling pemasaran.

 

  1. B.   Apa perbedaan mendasar BUM Des dan BUMM

Dalam hal tujuan pada dasarnya BUM Des dan BUMM pada dasarnya sama yakni untuk mengembangakan perekonomian masyrakat desa dan menambah pendapatan Pemerintah Desa. Namun terdapat Perbedaan yang mendasar dari BUM Des dan BUMM yang diantaranya adalah :

1. Modal

BUM Des kepemilikan modalnya adalah sebagian atau seluruhnya milik Pemerintah Desa. Sedangkan BUMM permodalan keseluruhan milik masyarakat.

Kenapa BUMM tersebut berinovasi modal menjadi milik masyarakat karena melihat riwayat dari usaha kolektif desa seperti Koperasi Unit Desa mengalami kemandekan karena pengurusan kolektif tidak berjalan dan dikarenakan bukan modal yang dipunyai sendiri sehingga kurang memiliki prinsip kehati-hatian dan juga semangat untuk mengembangkannya.

Para pelaku usaha tersebut dalam BUMM sebagai pemilik atau (persero) dengan prosentase yang jelas sehingga semakin berkembang usahanya maka ia akan mendapat hasil tambahan pendapatan yang semakin banyak. Sedangkan disisi lain BUM Des prosentase keuntungannya masih harus dibagi ke desa dan penggunannya pun sudah diatur untuk :

  1. pengembangan usaha; dan
  2. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa ketika para pelaku BUM Des menjabat mereka dibatasi oleh waktu dan tidak ada jaminan jika dia kemudian mengembangkan usahanya pada periode berikutnya dia dapat menjabat lagi ataupun sewaktu-waktu dengan alasan tertentu dia dapat diganti.

2. Pengelolaan

Dengan adanya BUM Des pemerintah desa sebagai komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Des. Sedangkan dalam BUMM pengawasan dilakukan hanya oleh pengawas eksternal. Dengan adanya hal tersebut maka kerja pemerintah desa akan lebih ringan. Pemerintah desa dalam BUMM hanya terikat perjanjian di awal dengan BUMM yakni berapa banyak bagi hasil yang akan diberikan pengelelola BUMM kepada Desa.

3. Pengambilan Keputusan

Dalam pengambilan keputusan akan lebih mudah dilakukan di BUMM dikarenakan tidak langsung berkaitan dengan Pemerintah desa dan Musyawarah desa

4. Badan Hukum

BUMDes selama ini telah diatur dalam peraturan perundangan seperti tersebut diatas dan nantinya akan disamakan dengan bentuk badan hokum yang sudah ada. Jika kita meilhat sifat-sifat dari pemisahan asset dari kekayaan desa sehingga BUM Des kemungkinan besar akan menjadi   PT (perseroan terbatas) ataupun Koperasi, sedangkan BUMM akan diproyeksikan badan hukumnya adalah PT.

5. Dasar Hukum

BUM Des telah diatur dalam peraturan seperti tersebut diatas; disisi lain BUMM di Kabupaten Kebumen belum terdapat peraturan yang mengaturnya kalaupun desa membentuknya harus mengurus badan hukumnya yakni PT.

C. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

    1. Pengelolaan BUMM bagi pemerintah desa lebih mudah daripada BUMDes.
    2. Kepengurusan akan lebih sehat dan penuh kehati-hatian dalam pengelolaan BUMM.
    3. Dalam BUMDes jika usaha maju akan lebih baik dalam mendorong kemandirian desa, sedangkan dalam BUMM yang lebih banyak di tekankan adalah kesejahteraan masyrakat.
  1. Saran

    1. BUM Des Lebih tepat di diterapkan di Desa yang masih sangat kuat kohesi dan modal sosialnya.
    2. BUMM Lebih tepat diterapkan di wilayah Desa atau kelurahan yang sudah bersifat perkotaan.
    3. Dalam pengelolaan BUMDes perlu adanya insentif bagi direksi yang meningkatkan asset desa misalnya Direksi dan Kepala Unit Usaha  yang mampu meningkatkan asset desa akan mendapatkan prosentase kenaikan asset sebanyak kenaikan asset tersebut. Misalnya modal sertifikat sebanyak 100 juta kemudian modal tersebut meningkat menjadi 115 juta atau meningkat 15 % maka pengelola akan mendapatkan pemupukan modal tersebut.
    4. Dalam pengelolaan BUM Des Direksi diberikan keleluasaan untuk memutuskan persoalan-persoalan secara cepat.
    5. Perlunya peningkatan kapasitas pemerintah desa sebagai pengawas BUM Des.
    6. BUMM dapat di terapkan di desa dalam koridor di bawah bimbingan BUMDes yang merupakan kegiatan usaha desa yang telah berjalan dan memiliki keunggulan komparatif.
    7. Musyawarah Desa menjadi kekuasaan tertinggi BUMDes yang terdiri dari perwakilan wilayah, perwakilan kelompok kepentingan, para penyerta modal dan Pemerintahan Desa, dalah Dalam pengambilan keputusan penting seperti Pergantian AD/ART, Penggantian suku bunga, ataupun penggantian pengurus.

 

RED