DSCF3465Gombong – Dalam rangka melaksanakan amanat Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Formasi dan LP2M bekerjasama dengan Ford Foundation mengadakan kegiatan Pelatihan Pendataan Penduduk Miskin dan Aplikasi Sistem Informasi Desa selama dua hari di Hotel Wisata Benteng Van Wijck Gombong kemarin (27-28/11).

Munculnya Raperbup Kriteria dan Pendataan Penduduk Miskin, menjadi alasan mengapa Formasi mengadakan kegiatan yang diikuti oleh TKP2KDes dari 10 desa piloting Formasi tersebut. Selain memuat tentang 37 indikator kemiskinan, dalam Raperbup juga diamanatkan untuk melakukan pendataan penduduk miskin ditingkat desa setiap tahun sekali yang dikoordinasikan oleh TKP2KDes.

Dewan Presidium Formasi, Yusuf Murtiono menyampaikan bahwa kewenangan pendataan penduduk miskin sesuai dengan amanat Perda Nomor 20 Tahun 2012 ada ditingkta desa, sedangkan kabupaten hanya rekapitulasi hasil dari desa. Selain itu TKP2KDes juga diberi materi aplikasi SID (Sistem Informasi Desa) untuk mengelola informasi desa termasuk di dalamnya adalah informasi kemiskinan.

Koordinator program, Umi Arifah dalam materinya memaparkan bahwa teknis Pendataan sesuai dengan Raperbup dimulai dari tahapan musyawarah dusun/lingkungan dilanjutkan dengan musyawarah ditingkat desa yang outputnya adalah sasaran penduduk yang akan didata. Setelah itu baru diadakan pendataan dan kemudian disosialisasikan sebelum hasilnya ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa tentang Data Penduduk Miskin. “Yang terpenting ada proses musyawarah dan verifikasi masyarakat terhadap proses dan hasil pendataan penduduk miskin, sehingga tingkat akurasinya lebih bisa dipertanggungjawabkan”, papar Umi.

Dalam pelatihan, masing-masing desa peserta diharuskan untuk membawa seperangkat komputer lengkap yang akan dijadikan data base SID, sehingga peserta dapat mengaplikasikannya secara langsung secara teknis, yang mana materi Aplikasi SID langsung diampu oleh pengembang SID dari Combine Resource Institute (CRI) Jogja.

Kholil, Programmer dari CRI Jogja menyampaikan bahwa SID dibangun sejak tahun 2008 dan sudah mengalami perkembangan beberapa kali dan yang terakhir adalah SID Versi 3.0. SID dibuat semudah dan sesimpel mungkin agar desa yang menjadi operator tidak kesulitan dalam mengoperasionalkan SID. Sampai saat ini Menu di dalam SID Versi 3.0 meliputi wilayah administrasi, penduduk, kemiskinan, administrasi surat menyurat dan pengelolaan website. “SID mempunyai beberapa menu dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah karena sifatnya Open Source”, terang Kholil disela-sela kegiatan.

Dengan adanya pelatihan tersebut, harapannya TKP2KDes dapat melaksanakan tugas pendataan penduduk miskin dengan baik dan selalu berpedoman dengan peraturan karena akan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Selain itu TKP2KDes juga dituntut untuk tidak sewenang-wenangnya dalam melakukan pendataan karena akan dipidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp 50 juta jika melakukan pemalsuan data, siapapun orangnya.