9c5730a9d2731e0c61a028719a4da68eDPRD Kabupaten kebumen hingga saat ini belum membahas laporan keterangan  pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati. Bahkan, rapat paripurna yang diagendakan berulang-ulang kalipun batal dilaksanakan, karena belum tercapainya kourum. Pasalnya banyak wakil rakyat yang absen atau tidak datang di gedung wakil rakyat itu. Bukan satu atau dua kali saja, melainkan sudah berulangkali sejak sebelum hingga pasca-pemilihan legislatif (pileg) 2014.

“Tindakan tersebut memang sangat disayangkan”, kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kebumen Supangat, kemarin. Padahal, lanjut Supangat, pihak eksekutif sudah mengajukan laporan tersebut jauh-jauh hari. Pihaknyapun telah mendorong agar LKPJ Bupati itu segera dibahas Dewan. Laporan tersebut selambat-lambatnya dibahas oleh para wakil rakyat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

saat ini sudah bulan mei, sehingga pembahasan LKPJ Bupati terlambat dua bulan. Imbasnya pun mengancam keterlambatan pembahasan pertanggungjawaban APBD 2013. konsekuensi lain dari batalnya rapat paripurna yang tercatat hingga tiga kali itu juga mengakibatkan pembahasan APBD perubahan molor. Padahal, Mei ini seharusnya sudah membahas kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS). Apalagi pos-pos anggaran tambahan diperubahan juga harus segera dibahas dan dilaksanakan.

adanya pendapatan dari anggota DPRD Kabupaten Kebumen beralasan tidak kourumnya paripurna itu merupakan sikap politik dari masing-masing fraksi, sehingga perlu lobi-lobi politik terlebih dahulu sebelum dilaksanakan paripurna, sehingga bisa mencapai kourum.  sebaiknya dewan jangan terlalu banyak alasan baik yang kembali jadi ataupun yang tidak terpilih pada pileg kemarin. terlebih sampai sekarang mereka tetap menerima gaji. Sementara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota legislatif terkesan ogah-ogahan.

Penanggung jawab program Formasi, Fuad Khabib menandaskan molornya pembahasan tersebut melanggar PP No.13 tahun 2010 tentang mekanisme pembuatan pembahasan dan pelaporan keuangan daerah. (sumber : SM).