Sidorejo, Lendah, Kulonprogo DIY

25-27 Agustus 2016

Kami, 910 peserta tamu Inklusi 2016 yang merupakan perwakilan organisasi Difabel / penyandang Disabilitas, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah daerah serta kementrian / lembaga, yang merupakan pegiat gerakan inklusi difabel dari 15 provinsi di Indonesia, pada tanggal 25-27 Agustus 2016, bertempat di Desa sidorejo, lendah, Kulon progo, telah berkumpul dalam forum temu inklusi 2016 yang diinisiasi oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel ( SIGAB ) serta mitra Organisasi masyarakat sipil dan pemerintah penggerak inklusi difabel di Indonesia.

Temu Inklusi 2016 diselanggarakan untuk kali ke dua sebagai forum dua tahunan yang mempertemukan berbagai kelompok dan individu penggerak inklusi difabel di Indonesia untuk saling berbagai gagasan, inovasi serta capaian dari berbagai wilayah di Indonesia dalam mendorong terwujudnya Indonesia yang Inklusif di berbagai sector dan level. Dengan tema “ Dari Desa : Berbagi Gagasan dan Praktik Menuju Indonesia Inklusi “, peserta Temu Inklusi 2016 melihat Desa sebagai lokus pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat, yang dengan sendirinya merupakan ujung tombak pemenuhan hak seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Karenanya, menjadi sebuah keharusan untuk memulai inklusi dari desa.

Peserta Temu Inklusi 2016 mengenali inisiatif Desa Inklusi sebagai Inovasi strategis yang sangat potensial dalam mendorong inklui dan penerimaan penuh Difabel dan kelompok rentan lainnya di Indonesia. Keberadaan data kependudukan, termasuk data Difabel yang komprehensif, tersaelenggaranya layanan umum di Desa yang lebih inklusif, terbukanya akses yang lebih luas untuk difabel di Des, serta munculnya anggaran yang lebih inklusif dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat difabel merupaka sebagian bukti keberhasilan yang berdampak pemenuhan hak difabel yang lebih baik. Kementrian Desa, Kementrian Sosial, serta Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dalam seminar yang merupakan bagian dari temu Inklusi 2016 menegaskan bahwa perintisan desa inklusi sangat sejalan dengan amanat Undang-undang no 8 tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas. Oleh karenanya, Temu Inklusi 2016 merekomendasikan agar praktik baik di Desa Inklusi yang telah dirintis oleh SIGAB  maupun mitra organisasi masyarakat sipil lainnya perlu terus dikembangkan, diperluas dan direplikasi.

Dalam sesi apresiasi praktik baik, temu inklusi 2016 menemukenali 12 praktik baik dari 11 organisasi terkait perubahan kebijakan, penyelenggaraa program, serta solusi-solusi inovatif dalam mendorong perwujudan inklusi difabel diberbagai sector, termasuk pendidikan, penyelenggaraan layanan serta jaminan kesehatan, partisipasi difabel dalam mempengaruhi penganggaran, penguatan akses terhadap peradilan dan hokum bagi Difabel serta penyelenggaraan layanan dan bantuan hokum, serta peran dan pemanfaatanteknologi dalam mendorong akses informasi, komunikasi dan pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif. Praktik-praktik baik tersebut memberikan bukti bahwa kontribusi masyarakat sipil dalam mendorong inklusi difabel diberbagai sector merupakan sumber daya pengetahuan yang bukan hanya member dampak perubahan ditingkat lokal, namun berpotensi menjadi solusi nasional yang dapat direplikasi dan diadabtasikan di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Temu Inklusi 2016 merekomendasikan adanya ruang bertukar gagasan yang terbuka, berkelanjutan serta multi-sektoral, dimana pemerintah, masyarakat sipil, tokoh masyarakat, kelompok swasta, akademisi serta pihak-pihak lain dapatr terus mempertukarkan gagasan dan praktik baik yang member kontribusi dalam menjawab penguatan inklusi diberbagai bidang. Temu inklusi 2016 menyepakati forum temu inklusi sebagai forum dua tahunan yang akan menjadi wadah jejaring dan kolaborasi bagi penggerak inklusi difabel.

Sebagai sebuah ruang belajar dan pemerkuat gerakan inklusi difabel, temu inklusi 2016 telah mendiskusikan 1 isu tematik yang sangat terkait dengan penguatan inklusi difabel di berbagai sector. Tema-tema yang dibahas yaitu :

  1. Mewujudkan Desa Inklusi
  2. Pendidikan Inklusi
  3. Kesehatan Reproduksi untuk Difabel
  4. Akses layanan jaminan kesehatan khusus bagi Difabel
  5. Deteksi Dini dn intervensi Dini dalam kerangka Rehabiloitasi Bersumber daya Masyarakat pada balita dan usia Produktif
  6. Pendampingan Difabel berhadapan dengan hokum di Desa
  7. Perempuan dan anak Difabel korban Kekerasan
  8. Perlindungan Anak
  9. Penggunaan video Komunitas untuk pemahaman dan penyebar luasan Isu Difabilitas
  10. Ketenaga kerjaan dan Difabilitas
  11. Pengelaman dan tat kelola system informasi desa
  12. Pemberdayaan ekonomi untuk difabel

Dari keseluruhan proses temu inklusi 2016, kami peserta temu inklusi 2016 menyampaikan rekomendasi  sebagai berikut ;

REKOMENDASI UMUM :

  1. Pelibatan difabel dalam Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
  2. Advokasi Organisasi Difabel berkaitan dengan jaminan kesehatan.
  3. Advokasi Penangnan kasus Difabel berhadapan dengan hukum.
  4. Penguatan jaringan-jaringan yang ada di masyarkata untuk mendukung perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel.
  5. Harus ada program dan upaya pencegahan kekerasan pada difabel dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat, organisasi difabel dan lembaga swadaya masyarakat.
  6. Mendorong partisipasi dan keterlibatran difabel dalam , masyarakat inklusi.
  7. Penyuluhan tentang difabilitas agar tercipta masyarakat inklusi
  8. Kampanye yang positif tentang hak-hak difabel oleh media
  9. Advokasi penyusunan program dan anggaran yang prodifabel kesemua organisasi perangkat daerah dan desa.
  10. Dukungan keluarga dan oang tua untuk memotivasi difabel dengan hal-hal positif.

REKOMENDASI KHUSUS TEMA MEWUJUDKAN DESA INKLUSI :

  1. Pembentukan forum belajar yang beragar seperti kunjungan silang ke desa inklusi dan pemanfaatan tehnologi.
  2. Mengembangkan media belaja seperti panduan menuju desa inklusi melalui video dan komik.
  3. Mentoring (pendampingan) antar perangkat desa
  4. Mendorong desa untuk melembagakan praktek desa inklusi dalam bentuk kebijakan desa inklusif
  5. Mendorong komitmen pemeriontah pusat dan daerah untuk mereplikasi dan mengembangkan model desa inklusi melalui kebijakan dan anggaran

REKOMENDASI KHUSU TEMA PENDIDIKAN INKLUSI :

  1. Sosialisasi konsep pendidikan inklusi ke masyarakat luas
  2. Sosialisasi informasi kebijakan tentang pendidikan inklusi
  3. Kordinasi lembaga dan penggiat pendidikan inklusi dengan pemangku kepentingan untuk optimalisasi penyelenggaraan pendiikan inklusi

REKOMENDASI KHUSUS TEMA KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK DIFABEL :

  1. Pendidikan dan sosialisasi kesehaan reproduksi dan sosialsisasi kesehatan reproduksi pada semua pihak antara lain kelembaga pendidikan termasuk SLB, organisasi masyarakat, karang taruna, perangkat desa
  2. Penyediaan alat peraga edukasi kesehatan reproduksi

REKOMENDASI KHUSUS TEMA AKSES LAYANAN JAMINAN KESEHATAN KHUSUS BAGI DIFABEL :

  1. Optimalisasi pendataan layanan jamkesus bagi difabel ( Rekomendasi ditujukan untuk Dinas Sosial dan Lembaga Pemerintahan yang terkait ).
  2. Penguatan sosialisasi tentang Jamkesus termasuk langkah layanannya. ( Bapel Jamkesos )
  3. Penerbitan kartu Jamkesos bagi difabel. ( Bapel Jamkesos )
  4. Aksebilitas dilayanan kesehatan. (Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan )
  5. Training isu disabilitas kepada petugas kesehatan (Dinas Sosial dan Organisasi Difabel )
  6. Kerjasama lintas sektoral dibidang Jamina Kesehatan khusus bagi difabel.

REKOMENDASI KHUSUS TEMA DETEKSI DINI DAN INTERVENSI DINI (DDID) DALAM KERANGKA REHABILITASI BERSUMBER DAYA MASYARAKAT PADA BALITA DAN USIA PRODUKTIF :

  1. Peningkatan kapasitas tentang DDID untuk staf puskesmas (rekomendasi ditujukan untuk dinas kesehatan)
  2. Peningkatan kapasitas tentang DDID untuk orang tua (Dinas Kesehatan)
  3. Peningkatan kapasitas tentang DDID untuk Kader Kesehatan (Dinas Kesehatan)
  4. Peningkatan kapasitas tentang DDID untuk pendidik (Dinas Pendidikan)
  5. Puskesmas menyediakan informasi rujukan terkait kebutuhan difabel dibidang kesehatan, pendidikan, hukum, ekonomi (Dinas Kesehatan)
  6. Pengetahuan DDID untuk masyarakat (Dinas Kesehatan)
  7. Penanganan Difabel harus secara komprehensif dan terpadu melalui strategi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementria social
  8. Penilaian kebutuhan kepada anak ( pada masuk SD / pendidikan dasar ) untuk mengetahui gangguan kesehatan dalam rangka pencegahan difabilitas dini (Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan)

REKOMENDASI KHUSUS TEMA PENDAMPINGAN DIFABEL BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI DESA :

  1. Investigasi (telaah kasus) untuk memetakan posisi kasus difabel berhadapan dengan hukum dan menentukan tindak lanjut penanganannya.
  2. Penyelesaian kasus difabel (difabelmenjadi korban kekerasan) harus diproses secara hukum termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual harus diproses secarahukum dan tidak ada upaya damai, tidak boleh dinikahkan dengan pelaku.
  3. Pembelaan terhadap hak-hak asasi difabel yang berhadapan dengan hukum dalam setiap tahapan proses hukum termasuk aksesibilitas dan akomodasi yang layak sesuai dengan Undang-undang penyandang Disabilitas dan ratifikasi konvensi hak-hak penyandang Disabilitas (CRPD)
  4. Penempatan Polwan (Polisi Wanita) ditiap polsek yang memiliki perspektif difabilitas.
  5. Perluasan kewenangan dan mandate PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di tingkat kepolisian untuk menangani perempuan, anak dan difabel.
  6. Pelibatan organisasi difabel dalam penangann dan pemantauan peradilan atas kasus difabel berhadapan dengan hukum untuk mempermudah dan menegakan keadilan dalam proses peradilan bagi difabel berhadapan dengan hukum.
  7. Penanganan difabel berhadapan dengan hukum melibatkan multi pihak strategis (ahli, psikolog, dokter, penterjemah yang mampu menterjemahkan, pandai bergaul dan memberikan rasa nyaman bagi difabel, pendamping hukum, pendamping disabilitas, dll) yang dibutuhkan untuk mendukung dan mempermudah proses peradilan.
  8. Peningkatan kapasitas bagi difabel tentang pengetahuan hukum.
  9. Penguatan ditingkat korban dan keluarga untuk berkomitmen dalam penyelesaian kasus secara hukum.
  10. Mekanisme peradilan cepat bagi kasus difabel berhadapan dengan hukum.
  11. Modifikasi prosesdur, sarana prasarana dan persyaratan untuk mengakses SIM (Surat Izin Mengemudi) bagi difabel yang disesuaikan dengan kebutuhan difabel.
  12. SOP ( Standar Operasional Prosedur) di puskesmas untuk pelayanan Difabel dan penanganan medis kasus-kasus kekerasan.

REKOMENDASI KHUSUS TEMA PEREMPUAN DAN ANAK DIFABEL KORBAN KEKERASN :

  1. Organisasi Perangkat Daerah membengun kerjasama dengan pihak-pihak aparatpenegak hukum (APH), Rumah Sakit, Instansi Pemerintah dan juga forum-forum penting terkait layanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak difabel korban kekerasan.
  2. Penguatan kapasitas termasuk kesadaran dan dukungan dari warga desa terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak difabel
  3. Penguatan kapasitas buat difabel dan keluarganya untuk penanganan korban termasuk penilaian kebutuhan awal terhadap korban.

REKOMENDASI KHUSUS TEMA PERLINDUNGAN ANAK :

  1. Sosialisasi tentang hak-hak anak termasuk pemahaman atas sikap dan perilaku yang aman dan nyaman ketika berhadapan dengan anak.
  2. Pentingnya Organisasi kemasyarakatan termasuk di desa membuat aturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak.

REKOMENDASI KHUSUS TEMA PENGGUNAAN VIDEO KOMUNITAS UNTUK PEMAHAMAN DAN PENYEBAR LUASAN ISU DIFABILITAS :

  1. Pembuatan video komunitas yang disuarakan warga difabel untuk menciptakan ruang bertemu dan berinteraksi antar warga lebih setara.
  2. Pemutaran dan diskusi terkait video komunitas.

REKOMENDASI KHUSUS TEMA KETENAGAKERJAAN DAN DIFABILITAS :

  1. Sosialisasi UU No 8/2016 tentang ketenagakerjaan yang relevan dengan hak difabel
  2. Pelatihan ketrampilan yang sesuai minat atau kebutuhan kewirausahaan oleh DINSOSNAKERTRANS dan Swasta.
  3. Peningkatan ketrampilan dan kepercayaan diri difabel untuk bekerja.
  4. Perusahaan memberikan kesempatan/peluang tenaga kerja difabel dengan mengutamakan kapabilitas bukan belas kasihan.
  5. Adanya dukungan dari semua pihak untuk penguatan mental dan semangat kerja difabel.

REKOMENDASI KHUSUS TEMA PENGALAMAN TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DESA :

  1. Pelibatan aktif warga dalam penyediaan dan pemanfaatan SID.
  2. Sinkronisasi SID dengan system informasi public yang sudah ada (SID tidak menggantikan system yang ada namun sebagai penyempurna system yang sudah ada)

REKOMENDASI KHUSUS TEMA PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK DIFABEL :

  1. Membentuk kelompok difabel untuk pemberdayaan ekonomi difabel
  2. Difabel dapat mengakses dana desa untuk pemberdayaan ekonomi difabel
  3. Pengembangan usaha kelompok difabel.

Formasi kebumen