DSCF3028

Kebumen – Forum masyarakat sipil (Formasi) mengadakan diskusi dan bedah RAPBD Tahun Anggaran 2014 dalam rangka menganalisis kebijakan penganggaran Kabupaten Kebumen tahun 2014 di Markas Formasi, Rabu (20/11). diskusi yang diadakan di markas Formasi tersebut dihadiri dari oleh pemerintahan desa dan gerakan masyarakat desa seperti Kepala Desa, perangkat desa, FKMD, Forkada, Perguruan tinggi dan unsur masyarakat lainnya.

Diskusi tersebut memfokuskan beberapa point diantaranya adalah anggaran yang masuk ke desa seperti ADD, TAPD, bantuan percepatan pertanian dan Bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Selain itu ADD yang dibilang tidak progresif kenaikannya jika dibandingkan dengan ADD tahun 2009 masih menjadi kendala bagi pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan ditingkat desa.

Dalam diskusi tersebut, Dewan Presidium Formasi, Yusuf Murtiono menegaskan bahwa pentingnya pengawalan dari masyarakat terkait dengan penganggaran, ditambah lagi dengan kondisi yang sudah mendekati Pemilu 2014. Hal itu juga dikuatkan dengan penolakan hearing Formasi oleh Pimpinan DPRD pada saat pembahasan KU APBD dan PPA Tahun Anggaran 2014 beberapa minggu yang lalu. “Hak masyarakat desa harus dikawal dan diperjuangkan, karena ini merupakan tahun yang syarat akan kepentingan politik. Kebijakan anggaran juga harus disandingkan dengan prioritas yang tertuang dalam RPJMD”, tegas Yusuf.

Disisi anggaran, Fuad Habib selaku Koordinator Advokasi Formasi menerangkan bahwa dari total pendapatan APBD yang direncanakan tahun 2014 mencapai Rp 1,7 T, masih didominasi oleh pendapatan dari DAU yakni 65,69% dari total pendapatan, Dana penyesuaian dan Otsus yakni 14,70% dan DAK sebesar 4,71%. Hal itu menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen masih belum sepenuhnya mandiri dalam keuangannya. “Ibarat anak yang sudah menikah, tapi kehidupannya masih tergantung dengan orang tua”, tambah Fuad.

Kebijakan Belanja Daerah yang selama ini didominasi oleh Belanja Pegawai juga masih menghiasi RAPBD Tahun anggaran 2014 yang mencapai angka cukup fantastis yakni Rp 1,06 T. Meskipun kebijakan belanja modal meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya yakni Rp 254 M pada tahun 2013 menjadi Rp 358 M pada tahun 2014, hal itupun disebabkan karena adanya kebijakan pengelolaan Kuota Kecamatan ke SKPD.

Kepala desa Seling, Sutarjo selaku perwakilan dari desa berharap adanya penambahan anggaran yang masuk ke desa yang bisa diambil dari pos belanja yang tidak prioritas dan rasional seperti Belanja Pegawai yang selalu mengalami surplus di perhitungan anggaran, bagi hasil pajak dan retribusi ke desa yang belum mencapai 10%, belanja pengadaan kendaraan dinas yang cukup tinggi yakni Rp. 5,4 M, dan belanja makan dan minum. “Meskipun ADD dan TAPD meningkat, tapi tidak signifikan dan sebanding jika dilihat dari peningkatan pendapatan daerah” harap Sutarjo.