(1) Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, Akuntabel dan disiplin anggaran dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa.

(2) Secara tertib adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(4) Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

(5) Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

(6) Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

(7) Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan desa.

(8) Akuntabel merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

(9) Disiplin anggaran adalah bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

(10) Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

(11) Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

(12) Manfaat adalah bahwa keuangan desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

(13) Pengelolaan keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Lebih lanjut