Proses Penyempurnaan Perbup terus dilakukan melalui diskusi yang dilakukan secara intens antara Pemda Kabupaten Kebumen, Formasi, PNPM, Plan dan komunitas CSO lainnya di Kebumen. Pertemuan tersebut diantaranya membahas tentang aplikasi sistem informasi kemiskinan kabupaten. Dalam masa penyempurnaan tersebut formasi melakukan sosialisasi dan penjaringan masukan-masukan langsung dari desa dampingan. Diantara 10 desa yang telah dilaksanakan sosialisasi draft perbup tersebut dihampir seluruh desa dampinganDSC05467. Sosialisasi tersebut bertujuan agar sumberdaya yang ada di desa sudah melakukan persiapan-persiapan untuk menyongsong sistem pendataan yang berunjuktombakan kader-kader desa. Disisi lain penjaringan ide dilakuakan untuk memperkuat dan memperluas wacana pembahasan sehingga regulasi tersebut efektif dan dapat diterapkan. Sosialisasi di Kalibeji pada tanggal 13 oktober 2013  yang diikuti oleh 10 orang, sedangkan di Kalipurwo   pada tanggal 23 Oktober 2013 yang diikuti oleh 12 orang , Dan di pandasari pada tanggal 28 September 2013 diikuti oleh 10 orang masing-masing bertempat di balaidesa tersebut.

Beberapa materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut diantaranya adalah maksud dan tujuan Perbup tersebut adalah untuk pedoman pendataan kemiskinan desa dan kabupaten. Proses Bagaimana  37 indikator tersebut disarikan yakni dari penjaringan 5 klaster yakni Perkotaan, Pedesaan, Pesisir, Pesisir Bergunung, Pegunungan dan Bonorawan. Masing-masing klaster tersebut dijaring oleh PNPM, Formasi dan Bapeda Kabupaten Kebumen secara partisipatif.

Basis Pendataan Perbup tersebut adalah Rumah Tangga Miskin dengan Kode NIK kartu keluarga. Basis pendataan Rumah tangga Miskin tersebut berarti pendataan akan dilakukan ke dalam rumah tangga yang masih satu segmen dan satu dapur. sedangkan kode NIK dimaksudkan agar memperkecil tingkat kesalahan dalam data ganda dan akurasi bantuan yang sesuai data kependudukan maka akan memudahkan entri dan alamat bantuan.

Tahapan dari Pendataan tersebut diantaranya adalah penjaringan Rumah Tangga Miskin yang dilakukan dalam lingkup lingkungan Rukun Tangga dan Dusun, tetapi dapat juga dilakukan di wilayah yang lebih kecil lagi seperti 10 rumah jika danannya memungkinkan. Hasil diskusi tingkat Dusun tersebut akan di musyawarahkan di tingkat desa dan disepakati bersama dengan output berita acara kesepakatan yang akan ditandatangani perwakilan peserta musyawarah dan diketahui oleh kepala desa. Unsur-unsur Musyawarah Desa tersebut adalah perwakilan RT, Badan Kemasyarakatan Desa, Pemerintahan dan desa dan unsur lain yang memperhatikan keterwakilan 30 % unsur perempuan. Pendataan tersebut dikoordinasikan oleh TKP2KDes.

Berita acara kesepakatan tersebut menjadi sumber data sensus yang dilakukan satu tahun sekali yang juga di koordinasikan oleh TKP2KDes. Tetapi dalam kondisi dan situasi tertentu yang dapat mempengaruhi kemiskinan dapat dilakukan perubahan data yang di setujui oleh ketua TKP2KD.

Setelah sensus dilaksanakan hasilnya kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dusun, dan desa. Hasil dari berita acara kesepakatan tersebut juga di masukan (entry) kedalam Sistem Informasi Desa untuk mengurutkan sesuai dengan indikator dan pembobotan pendataan kemiskinan. Klasifikasi kemiskinan tersebut adalah sebagai berikut Sangat Miskin, Miskin, Hampir Miskin dan Rentan Miskin. Berita acara tersebut kemudian di tandatangani perwakilan warga dan kemudian diumumkan selama 30 hari setelah berita acara kesepakatan di tingkat desa. Selama 30 hari tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan terkait valid tidaknya berita kesepakatan data kemiskinan tersebut, jika tidak ada anggapan maka berita kesepakatan tersebut dinyatakan benar dan sah yang kemudian ditandatangani oleh kepala desa.

Hasil dari pendataan tersebut akan diolah dalam Sistem Informasi Desa yang akan digunakan untuk perumusan program dan kegiatan Percepatan penanggulangan kemiskinan desa yang akan dituangkan dalam dokumen RJMDes dan RKP.

Data yang dapat dilihat oleh masyarakat nantinya adalah hanya agregat dari hasil pendataan memalui 37 indikator diatas. Dalam hal ini pemerintah kabupaten tidak dapat mengubah data yang di entry oleh desa dan hanya dapat melihat dan menggunakan.

munculnya data agregat terkait kemiskinan juga akan mempermudah Bapeda dalam perumusan program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan Daerah yang dituangakan dalam strategi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah.

beberapa masukan-masukan penting dari desa terkait dengan draft perbup tersebut diantaranya adalah, desa dalam musyawarah penjaringan rumah tanggga miskin pemerintah desa dapat menggunakan data-data buku tanah desa, sensus pertanian yang akan dipaparkan dalam musyawarah tingkat lingkungan, sebaiknya dalam indikator kemiskinan aset harus menyertakan taksiran nilai aset sehingga akan lebih adil dalam melihat fungsi dan kegunaan terkait dengan letak strategis dan manfaat ekonomi dari aset tersebut. Pendataan untuk penanggulangan kemiskinan juga harus meliputi pemetaan jaringan ekonomi dan modal yang ada di desa dan juga menyertakan data profil desa.

Link Download draft perbup

http://www.4shared.com/office/1vz77BJb/DRAFT_PERBUP_INDIKATOR_BAHAN_K.html