DSCF2022Kebumen – Meski CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women) telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Tehadap Wanita, namun pelaksanaannya masih sangat minim. Hal itulah yang melatar belakangi Forum Masyarakat Sipil (Formasi) bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kebumen untuk mengadakan pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) kepada 31 SKPD di Kabupaten Kebumen selama tiga hari (9-11/9) di Hotel Candisai, Karanganyar Kebumen.

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala BPPKB Kabupaten Kebumen, Dra. Retno Yuliati M.Si menyatakan bahwa BPPKB sebagai leading sektor pemberdayaan perempuan mempunyai tanggungjawab memasukkan isu gender ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah, oleh karena itu BPPKB menggandeng Formasi untuk melaksanakan kegiatan training PPRG bagi semua SKPD.

Kami berterima kasih kepada bapak Yusuf serta jajarannya karena telah memfasilitasi kegiatan ini dan kami sangat mengapresiasi karena Formasi tidak menggunakan dana APBD untuk kegiatan training PPRG ini”

Pelatihan tersebut mendatangkan narasumber diantaranya Hadi Prayitno dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Jakarta dan Maya Dina dari Fitra Jateng. Kegiatan itu juga diisi dengan paparan masing-masing SKPD tentang program dan kegiatan yang akan disusun Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD untuk tahun anggaran 2014. Menurut Hadi, penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) selama ini terkendala dengan komitmen pemerintah terutama pemerintah pusat.

“Meski UU Cedaw telah diperundangkan sejak tahun 1984, namun baru pada tahun 2000 muncul Instruksi Presiden (Inpres) tentang PUG dalam Pembangunan dan baru pada tahun 2008 muncul Permendagri tentang Pedum Pelaksanaan PUG di Daerah”.

Dewan Presidium Formasi, Yusuf Murtiono menyampaikan dari semua SKPD di Kabupaten Kebumen, baru 8 SKPD yang menerapkan ARG. “Harapannya nanti GAP dan GBSnya sudah terpotret dalam tahun anggaran 2014 di semua SKPD”, ujar Yusuf.

Hasil pelatihan tersebut akan ditindaklanjuti dengan adanya klinik konsultasi bagi perencana di SKPD untuk berkonsultasi tentang format Anggaran Responsif Gender (ARG) dan tim verifikasi Anggaran Responsif Gender (ARG) yang terdiri dari BPPKB serta melibatkan Formasi untuk mengkaji ulang hasil pengisian ARG masing-masing SKPD.