DSCF3306Gombong – Integrasi data kemiskinan di kabupaten Kebumen akan segera terwujud dengan adanya draft raperbup tentang Kriteria dan Pendataan Penduduk Miskin. Hal itu terungkap saat kegiatan Workshop Sinkronisasi Data Kemiskinan yang diselenggarakan Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Selasa (26/11) di Hotel Wisata Benteng Van Der Wicjk Gombong.

Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah desa atas data penduduk miskin sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat 2 (dua) Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan akan dikuatkan dengan lahirnya Perbup tentang Kriteria dan Pendataan Penduduk Miskin. “Pendataan Penduduk Miskin ditingkat desa adalah tanggung jawab Pemerintah Desa, sedangkan kabupaten hanya merekap hasil dari semua desa”, papar Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen yang pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Kasubid Pemerintahan dan Pendidikan, Bahrun Munawir S STP M Si.

Bahrun, panggilan akrab Bahrun Munawir S STP M Si juga menyampaikan bahwa hasil pendataan penduduk miskin ditingkat desa akan dikelola melalui aplikasi berbasis komputer yaitu Sistem Informasi Desa (SID) yang memuat tentang informasi desa termasuk didalamnya data penduduk miskin desa.

Selain Bappeda, Kegiatan yang dihadiri oleh TKP2KDes dan Operator SID 10 desa piloting program Formasi juga menghadirkan BPS dan Disdukcapil Kabupaten Kebumen sebagai narasumber . Hal itu bertujuan untuk menyamakan persepsi stakeholders yang terkait dengan pendataan baik kependudukan maupun sosial dan ekonomi.

Kepala BPS melalui stafnya, Yudi Kristian menyampaikan bahwa BPS melakukan sensus setiap 10 tahun sekali. Sedangkan survey, mulai dilakukan pada tahun 2005 yang dikenal dengan PSE tahun 2005, PPLS tahun 2008 dan PPLS tahun 2011. BPS mengakui bahwa pendataan yang dilakukan masih banyak kekurangan dan kelemahan diantaranya adalah jarak waktu yang terlalu lama. “Kami berterima kasih dengan adanya pendataan penduduk miskin dan akan dijadikan bahan pertimbangan di BPS”, sambut Yudi.

Dewan Presidium Formasi, H. Yusuf Murtiono menyampaikan bahwa hasil pendataan yang akan dilakukan harus dijadikan dasar untuk menyusun Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (SP2KD) baik ditingkat desa melalui RPJMDes dan RKPDes maupun ditingkat kabupaten dengan Perbup SP2KDnya.

Harapannya, selain adanya kesepahaman data kemiskinan antar stakholders ditingkat kabupaten dan desa, TKP2KDes dan Operator SID sebagai koordinator pendataan ditingkat desa juga dapat melakukan tugas pendataan kemiskinan dengan baik dan benar, sehingga kevalidan data bisa dipertanggungjawabkan.