socialmedaprojectmanagement1Pada saat ini tengah dilakukan musyawarah yang intensif antara formasi, Combine dan Pemda Kabupaten Kebumen khususnya Bapeda  tentang bagaimana mekanisme perbup pendataan kemiskinan yang merupakan turunan dari Perda No 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Musyawarah tersebut membahas mekanisme pendataan dan software yang akan digunkan sebagaimana telah dibahas dalam artikel sebelumnya.

Sistem Informasi Desa (yang selanjutnya disebut SID) dan Sistem Informasi Managemen Kemiskinan Daerah (SIM KEMISKINAN) merupakan dua system informasi yang digunakan untuk pelaksanaan pendataan Penduduk miskin. Kode pendataan penduduk miskin tersebut berupa Nomor Induk Kependudukan, hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi tingkat kesalahan adanya pendataan dobel, sedangkan basis pendataan tetap berdasarkan Rumah Tangga Miskin sesuai dengan standar pendataan nasional dan untuk mengurangi perhitungan ganda dalam pendataan karena banyak terdapat lebih dari satu KK dalam satu rumah tangga.

SID yang merupakan SIstem informasi yang ada di desa yang bukan hanya menampung informasi tentang kemiskinan tetapi juga data kependudukan, pelayanan surat menyurat dan pada pengembangan kedepan juga akan menjadi database profil desa. Sedangkan SIM KEMISKINAN berfungsi sebagai penangkap data akumulasi pendataan di tingkat kabupaten. Dalam SIM KEMISKINAN ini tidak berhak mengubah data yang telah dirumuskan di tingkat desa disertai analisis yang akan memunculkan data agregat. SIM KEMISKINAN ini hanya akan mengakumulasi dan mengoreksi data kemiskinan desa dengan data resmi kependudukan dari catatan sipil.

Ada beberapa konswekuensi Perda No 20 Tahun 2012 dan draft perbup yang tengah disusun bagi pemerintah desa diantaranya adalah;

a. Pendataan Dilakukan Secara Terbuka

Pendataan yang bertingkat dari RT/Dusun sampai tingkat desa akan menjadikan pendataan tersebut dilaksanakan secara terbuka dan memungkin adanya complain dari masyarakat jika terjadi kesalahan data. Hal tersebut diharapkan akan menambah solidaritas social dan ketepatan data yang dapat menjadi modal social bagi strategi percepatan penanggulangan kemiskinan.

b. Pendataan dilakukan secara partisipatif

Dengan mekanisme yang ada yakni pendataan di tingkat lingkungan dengan musyawarah untuk menentukan sumber data sensus. Hal tersebut memungkinkan adanya perluasan wacana standar kemiskinan sesuai kondisi local walau tetap mengacu pada peraturan yang ada. Dan dalam musyawarah tersebut dengan kondisi desa yang komunal akan dapat mendeteksi secara cermat ketepatan data yang disebutkan oleh narasumber. Pendataan yang partisipatif juga berdampak pada kedaulatan rakyat desa atas data kemiskinan, jika sebelumnya rakyat menjadi objek pendataan setelah adanya Perda No 20 Tahun 2013 rakyat dapat menentukan apa dan siapa miskin dalam mekanisme musyawarah

c. Terakumulasinya data-data.

Dengan adanya sensus kemiskinan di tingkat desa maka akan terkumpul data-data permasalahan, asset dan potensi desa yang dapat digunakan untuk perencanaan dan permusan tata ruang dan wilayah. Hal tersebut akan lebih menjadi lengkap jika SID pada tahun mendatang akan dikembangkan database profil desa.

d.Kebijakan Publik akan lebih berkualitas

Dengan adanya data kemiskinan yang tersistem akan lebih meluaskan wacana proses partisipatif, jika dulu proses perencanaan dan penganggaran murn i menggunakan ketersuaraan masyarakat dengan dibantu system ini dalam pengambilan kebijakan baik di tingkat desa maupun kabupaten dapat memanfaatkan data ini.
Alasan kenapa dengan data yang baik akan meningkatkan kualitas kebijakan public yang sudah dirumuskan secara partisipatif adalah karena partisipan dalam musyawarah juga dibatasi pada pandangan dunia dan pengetahuannya atas informasi alam sekitarnya. Bukan suatu yang janggal pada praktik dilapangan walaupun usulan datang dari perempuan namun usulan hanya berkisar pada prasarana fisik seperti jalan ataupun bangunan, sedangkan kebutuhan dari perempuan dan anak sering tertinggal dikarenakan prespektif perempuan sering terhegemoni pemikiran laki-laki.

Kesetaraan informasi juga menjadi salahsatu kunci bagi adanya perubahan sosial di masyarakat, ketika terjadi ketimpangan informasi tinggi di masyarakat maka kemungkinan besar akan mengakibatkan ketimpangan yang lain seperti ekonomi, kebudayaan dan politik.

e. Beban Kerja desa akan semakin tinggi

Dengan adanya system pendataan yang bertingkat dan memakan waktu maka akan menambah beban kerja desa, walaupun sudah ada Team Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa, tetapi juga pasti akan melibatkan sumberdaya yang ada di desa. Disisi lain juga akan menyedot anggaran yang tidak sedikit dari pemerintah desa.

Beberapa hal yang pada masa mendatang perlu dikuatkan lagi dalam SID adalah perlu adanya pendataan modal tidak bergerak yang ada di desa, karena stagnannya perekonomian di desa pada dasarnya juga terkait perputaran modal yang tidak terjadi dan kurangnya wirausahawan desa

Dengan Adanya berbagai konswekuensi diatas maka team SID Formasi merekomendasikan beberapa Hal kepada pemda kebumen diantaranya adalah :

  1. Mensosialisasikan Perda dan Perbup ke 449 Desa
  2. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang ada di desa terkait dengan Pendataan,  perencanaan dan penganggaran.
  3. Mengangkat pegawai teknis lapangan 2 orang di tiap desa untuk mengurus SID
  4. Menambah Pendapatan Desa dengan memberikan bagi hasil pajak dan retribusi untuk biaya pendataan sebanyak 10 % sesuai PP No. 72 Tahun 2005.
  5. Menambah ADD menjadi 36 Milyar di tahun 2014.