Kepala Desa

Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan mempunyai kewenangan:

  • menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  • menetapkan kebijakan tentang pengelolaan Barang Desa;
  • menetapkan Bendahara Desa;
  • menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
  • menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan Barang Milik Desa:
  • mengesahkan RAB;
  • melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan kas;
  • menetapkan PTPKD berasal dari unsur Sekretaris Desa atau Kepala seksi;
  • menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
  • melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
  • Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD bertanggungjawab  kepada Kepala Desa. Desa yang tidak mempunyai Sekretaris Desa, Kepala Desa dapat menunjuk salah satu Perangkat Desa untuk menjadi koordinator PTPKD yang bertugas :

  • menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
  • menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang Desa;
  • menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;
  • melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
  • menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  • melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
  • mengkoordinasikan tugas Kepala Seksi dan Bendahara selaku PTPKD; dan
  • melaksanakan verifikasi/evaluasi RAB Awal dan RAB kegiatan.

 

Kepala Seksi

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. mempunyai tugas:

  • menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan berupa RAB awal dan RAB;
  • menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  • mengajukan SPP;
  • melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
  • melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  • mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  • mengerjakan Buku Kas Pembantu Kegiatan;
  • menyerahkan bukti-bukti transaksi kepada Bendahara setelah diverifikasi oleh koordinator PTPKD; dan
  • melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

Bendahara

Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan, desa yang tidak memiliki staf pada urusan keuangan maka Kepala Desa dapat menunjuk salah satu Perangkat Desa sebagai Bendahara yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dengan Keputusan Kepala Desa. Bendahara tugas dan wewenang sebagai berikut :

  • melaksanakan pemungutan pendapatan desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  • menerima Pendapatan Desa;
  • menyimpan Pendapatan Desa;
  • menyetorkan/membayar tagihan/kewajiban desa dengan persetujuan Kepala Desa;
  • menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
  • memungut dan menyetorkan Pajak;
  • menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana; dan
  • melakukan penagihan piutang desa.

Tim Pelaksana Kegiatan

Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan, yang keanggotaannya  terdiri dari unsur :

  • Pemerintah Desa;
  • Lembaga Kemayarakatan Desa; dan
  • Tokoh Masyarakat.

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Desa adalah :

  • Kepala Desa  sebagai Pembina;
  • Pelaksana Kegiatan sebagai Ketua;
  • Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  • Sekretaris ditunjuk sesuai kebutuhan;
  • Bendahara ditunjuk sesuai kebutuhan; dan
  • Anggota ditunjuk sesuai kebutuhan.