Kebumen- Upah Minimum Kabupaten (UMK) adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum.

Di Kabupaten Kebumen penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha. unsure pemerintahan (Disnakertransos, Bappeda, Bagian Perekonomian, dan BPS), Perwakilan serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah Kecamatan dan Desa dalam Kabupaten yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Berdasarkan KHL  tersebut menjadi bahan pertimbangan kenaikan usulan UMK tahun 2013.

Beberapa pertimbangan yang digunakan untruk menaikkan UMK tersebut a.l:

  1. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tenaga kerja lajang maupun yang sudah berkeluarga;
  2. Tingkat inflasi selama setahun terakhir;
  3. Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
  4. Tingkat Pengangguran (UMK yang tinggi akan menyebabkan pengusaha mengurangi penggunaan tenaga kerja, bahkan  menghambat masuknya  suatu perusahaan industri yang justru mendorong peningkatan pengangguran);
  5. Dll.

Yang paling menarik di dalam rapat penentuan tersebut terjadi perdebatan yang cukup alot dan lama  untuk mencapai kesepakatan besaran usulan UMK, hal tersebut disebabkan adanya penggunaan acuan peraturan terbaru, yakni Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, Peraturan ini menggantikan Permenakertrans Nomor 17 tahun 2005. Dalam peraturan tersebut materi survey KHL terdiri atas 60 Jenis komponen kebutuhan yang dijual dipasaran, sedang aturan yang lama hanya 46 Jenis komponen kebutuhan. Penentuan usulan UMK tersebut juga berdasarkan hasil survey KHL dan tingkat inflasi.

Dari hasil rapat tersebut diputuskan dan disepakati bersama Nilai KHL kebumen sebesar Rp. 870.000 yang berarti usulan UMK baru mencapai 96% dari nilai KHL. (21/9). UMK (Upah Minimum Kabupaten)  mengalami kenaikan 8,4% jika dibandingkan dengan UMK tahun 2012 yang besarnya Rp.770.000/bulan,  besaran usulan itu disepakati secara tripartite dalam Rapat Dewan Pengupahan Kebumen yang berlangsung di Aula pertemuan  Dinas Tenaga kerja Transmigrasi dan Social (Dinaskertransos), Kamis (20/9).

Usulan UMK tersebut selanjutnya akan disampaikan ke Bupati Kebumen untuk di usulkan ke Gubernur Jawa Tengah, Ujar Kepala Disnakertransos Kebumen, Drs Eko Widiyanto melalui Kasi Hubungan Industrial dan syarat Kerja Kamla Nugraheni SE Msi, Kamis (20/9) .

Melihat  kenaikan tersebut sangat disambut gembira oleh para buruh maupun para tenaga kerja, namun juga mempunyai  rasa kekhawatiran karena para buruh dan tenaga kerja tersebut belum memiliki nilai tawar yang kuat, yang akan berdampak para pengusaha dengan menggunakan alasan kenaikan  UMK tersebut untuk  mengurangi kesempatan tenaga kerja disektor modern. Yang justru akan meningkatkan pengangguran dan menambah tingkat kemiskinan daerah karena memiskinkan kelompok tenaga kerja yang rentan seperti pekerja wanita dan usia muda yang dipekerjakan secara tidak  tetap, kontrak, maupun informal. Apalagi di Dokumen KUA-APBD 2012 untuk tahun 2013 tingkat pengangguran di prediksi meningkat 0.17% dari tahun sebelumnya pada tahun 2012 sebesar 7,85%, dan prediksi pada tahu 2013 sebesar 8,02 %

Kondisi menaikkan UMK memang sangat dilematis, satu sisi memperbaiki upah yang bertujuan memperbaiki kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan, di sisi lain dapat mengurangi kesempatan kerja khususnya para buruh, pekerja perempuan, pekerja berusia muda yang selama ini kemampuan SDM dan pengalaman bekerjanya masih sangat kurang.

 

Kesimpulannya butuh komitmen pemerintah Kabupaten untuk mengawal UMK tersebut diterapkan tanpa mengurangi tenaga kerja di sektor modern dan juga meningkatkan SDM para pekerja,  sehingga kenaikan UMK menjadi salah satu peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Kebumen dan berdampak menurunnya angka kemiskinan yang semakin baik. Amin

 

Korda SAPA Kebumen