Home » Kebijakan Publik, PUBLIKASI » Refleksi Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2012

 

 

REFLEKSI KEMISKINAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012

Kemiskinan masih menjadi masalah besar di negeri ini. Berlimpahnya kekayaan alam dan lamanya umur Negara bukanlah jaminan terselesaikannya persoalan kemiskinan. Angka kemiskinan di Indonesia sangat rentan (dinamis) terhadap perubahan ekonomi baik tingkat nasional, regional maupun global.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen dalam kurun sepuluh tahun terakhir cenderung menurun. Menurut BPS Kabupaten Kebumen , jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 sebesar 22,71 %,   kemudian pada tahun 2011 menjadi 21,37% ,  dan pada tahun 2012 sebesar 20,03 %.

Sedangkan target penurunan angka kemiskinan pada tahun 2015 berdasarkan arah kebijakan Kab. Kebumen sesuai Perda Nomor 1 tahun 2010 tentang RPJPD 2005-2025 sebesar 15,45% . Walaupun menurut data di atas menunjukan terjadinya penurunan, namun masih tetap ada juga orang miskin di Kabupaten Kebumen.

Banyak program-program yang diupayakan oleh pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan, baik yang reeguler maupun non-regular, program sektoral kementerian maupun program skala nasional seperti PNPM Mandiri yang dikemas dalam bungkus pemberdayaan masyarakat, maupun oleh pihak swasta (CSR, dan lain-lain), LSM/NGO, serta pihak-pihak yang peduli lainnya.

Upaya yang lain pemerintah daerah selain membuat kebijakan yang pro-poor ( perda Nomor 20 tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan MDG’s),  ada juga Perbup yang mengintegrasikan perencanaan non-regular ke perencanaan regular, maupun peningkatan  anggaran per tahun APBD di beberapa SKPD ( peningkatan anggaran Jamkesda, pemugaran Rumah, beasiswa miskin, bantuan permodalan, dll), serta Rencana Aksi Penurunan angka kemiskinan Daerah tahun 2012-2015. Sedangkan isi dari pokok- pokok kebijakan tersebut  di dorong melalui perencanaan  pro-poor yang berujud antara lain:

  • Menjamin partisipasi masyarakat dalam  proses kebijakan publik (Perda 53/2004)
  • Meninergikan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat Desa-Kabupaten.
  • Mengintergrasikan sistem perencanaan PNPM-MPd ke dalam proses perencanaan Reguler.
  • Mengalokasikan Kuota Kecamatan dan dikelola dengan model PNPM-MPd  untuk percepatan Gulkin.
  • Menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran Daerah *

Untuk mengejar target pertahun dari tahun 2012-2015 sesuai target RPJPD 2010-2015 Kabupaten Kebumen, pada tahun 2012 salah satu upaya yang dilakukan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan  yaitu diadakan beberapa Program  / Kegiatan dan Penunjang Gulkin di Kebumen, a.l:

PROGRAM

ANGGARAN

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Beras bersubsidi (raskin)

36.301.224.000

  1. Jaringan Listrik Pedesaan

2.391.000.000

2. Bantuan Op. Sekolah (BOS)

7.815.490.000

  2. Rehab/pem .jalan  & jembt perdesaan

4.280.982.000

3. Jamkesmas/ sal/da

5.365.276.000

  3. Rehab/pem. jaringan irigasi

3.139.198.000

4. Beasiswa miskin

3.524.000.000

  4. PeningPuskesmas   rawat inap

2.937.604.000

5. P2MKM (Pemugaran RTLH)

2.000.000.000

  5. Pendmpingan kelomtan budidaya ikan

1.756.158.000

6. PNPM Mandiri Perdesaan

43.450.000.000

  6. Pembangunan TPI

1.624.193.000

7. Pamsimas

797.500.000

  7. Pemb. Sarpras air bersih perdesaan

2.020.630.000

8. Sanimas

1.593.258.000

     

Melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kebumen seperti data-data tersebut di atas untuk menurunkan angka kemiskinan sudah sangat banyak. Pertanyaanya, apa lagi yang harus dilakukan agar masalah kemiskinan  dapat tertanggulangi dengan cepat dan dampak tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat miskin?  Hal ini menjadi pertanyaan kita bersama  !.

Ada beberapa pokok yang perlu menjadi pertimbangan dan perhatian dalam penanggulangan kemiskinan

  • Penyadaran masyarakat miskin tentang mentalitas
  • Pemberdayaan masyarakat miskin itu sendiri melalui keahlian (SDM dan SDA)
  • Meningkatnya kepedulian pemerintah dan masyarakat non miskin
  • Dukungan dari  semua pihak seperti pengusaha /CSR, NGO
  • Data Kemiskinan yang akurat (Up date)
  • Program tepat sasaran
  • Kontrol program dari semua tingkatan

Perlu dibangun penyadaran kepada masyarakat miskin untuk memiliki keyakinan, bahwa mereka sebenarnya mampu keluara dari jerat kemiskinan.  Walaupun kita sadari bahwa selama ini mereka  sendiri telah banyak berbuat sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan bekerja keras sesuai kemampuannya. Namun demikian, tetap saja mereka sulit keluar dari masalah kemiskinan yang menghimpit kehidupannya.

Harus kita sadari bahwa yang paling tahu persoalan kemiskinan dan bagaimana cara menanggulanginya adalah orang miskin itu sendiri. Menanggulangi kemiskinan oleh orang miskin itu sendiri harus menjadi pandangan  baru sebagai landasan berpikir, dengan mendudukkan orang miskin sebagai subjek utama pelaku penanggulangan kemiskinan. Membangun pola pikir bahwa warga miskin harus memiliki semangat, karena sebenarnya hanya mereka sendiri yang mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan. Peran orang lain dan pemerintah hanya menjadi daya dukung untuk keluar dari kemiskinan.

Pendapat  bahwa  orang miskin tergantung pada pemerintah maupun orang lain, serta menganggap terjadinya kemiskinan adalah akibat perbuatan pemerintah dan orang lain, harus segera dihilangkan dari pikiran mereka. Sebab, hal ini justru akan memperpanjang budaya kemiskinan dan menjatuhkan harkat martabat sebagai manusia berdaya yang diciptakan Tuhan sebagai pemimpin di muka bumi.

Dalam pengentasan kemiskinan  sebaiknya mencari data kemiskinan yang akurat. Tujuannya agar pemberian bantuan dalam rangka pengentasan kemiskinan dapat terserap tepat pada masyarakat yang dituju. Selain itu,  untuk mengentaskan masyarakat yang bertipikal kultur miskin harus banyak diberikan pelatihan dan pembinaan mental. Dan pelaku program penanggulangan kemiskinan regular maupun non regular dari tingkat pusat, daerah, desa harus ada budaya rasa malu apabila menggunakan atau menyelewengkan anggaran penanggulangan kemiskinan.

 

SAPA KEBUMEN                 

 

 

No comments yet... Be the first to leave a reply!