Suara Merdeka, 08 November 2012
  • Dinilai Kurang Sentuh Penanggulangan Kemiskinan

Kebumenkomitmen Pemkab Kebumen dan DPRD terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan dipertanyakan. Hal itu terkait masih rendahnya alokasi anggaran program penanggulangan kemiskinan dalam RAPBD 2013.

                RAPBD yang saat ini masih dibahas  di tingkat Komisi DPRD dinilai kurang menyentuh kebijakan penanggulangan kemiskinan.

                Demikian mengemukakan dalam Konsultasi Publik RAPBD Kebumen Tahun Anggaran 2013 yang digelar oleh Forum Masyarakat Sipil (Formasi) di Hotel Candisari, Karanganyar, Kebumen, Rabu (7/11). Konsultasi Publik diikuti oleh 90 orang peserta terdiri atas perwakilan kecamatan, SKPD, perwakilan desa, LSM, dan perguruan.

                Hadir sejumlah narasumber yakni Maya Dina dari Seknas Fitra, mantan anggota DPRD Ir. Slamet Marsoem, Koordinator Advokasi Formasi, Fuad Habib dan Miftahul Ulum dari Komsi D DPRD Kebumen.

                Koordinator Advokasi Formasi, Fuad Habibmenilai RAPBD Kebumen 2013 masih belum berpihak kepada rakyat miskin.

                Rencana anggaran justru memprioritaskan pada hal-hal yang bersifat tidak mendesak. Seperti belanja kendaraann dinas di RAPBD 2013 yang menelan Rp 6,191 miliar dan pembangunan gedung kantor yang mencapai Rp 15,7 miliar.

                “Anggaran yang cukup besar adalah peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Rp 6,166 miliar,” ujar Fuad di sela-sela konsultasi publik.

                Sementara itu belanja bantuan kepada pemerintah desa relatif stagnan jika disbanding lima tahun lalu. Hanya bantuan keuangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang sedikit meningkat di tahun 2013 yakni Rp 27 miliar disbanding dengan tahun 2012 Rp 20,5 miliar.

                “Sedangkan bantuan keuangan untuk percepatan pembangunan desa stagnan diangka Rp 2,245 milia,” kata dia.

Kuota Kecamatan

                Yang mendapat sorotan dari berbagai pihak ialah rencana pemangkasan anggaran kuota kecamatan yang awalnya Rp 20 miliar menjadi Rp 12 miliar. Padahal kepastian kuota kecamatan itu telah menjadi kesepakatan public dalam Musrenbangcam dan telah dituangkan dalam RKPD 2013.

                Jika hal itu tidak diperhatikan Pemkab dan DPRD tidak serius dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan daerah.

Dewan Presidium Formasi Yusuf Murtiono mempertanyakan komitmen publik sekretaris daerah dan ketua DPRD.

                Hal itu terkait ketidak hadiran kedua pejabat tersebut dalam konsultasi publik tersebut. Begitu juga komitmen partisipatif  juga dipertanyakan dengan adanya rencana pemangkasan anggaran kuota kecamatan sebesar Rp 8 miliar.

                “Memiliki komitmen system pengelolaan keuangan dengan memperoleh Opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) tetapi mencederai partisipasi, apa gunanya?’ kata Yusuf.

                Ir. Slamet Marsoem menyampaiakan, otonomi daerah semestinya tidak berhenti pada kabupaten, tetapi dilanjutkan sampai ke desa.

                Untuk itu politikus yang menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kebumen itu akan mendorong pemerintah desa memiliki kemandirian termasuk dalam hal anggaran.

                Di akhir dialog tersebut, baik pembicara maupun peserta sepakat memberikan rekomendasi kepada eksekutif dan legeslatif. Antara lain mendorong pengembalian anggaran kuota kecamatan minimal ke Rp 20 miliar.

                Kemudian meningkatkan bantuan keuangan desa yang nominalnya tidak ada kenaikan. Juga meningkatkan ADD dan Tunjangan Aparatur Perangkat Desa (TAPD). (J19-91)