Kebumen Ekspres, 08 November 2012

Kebumen – Postur anggaran di RAPBD Kebumen tahun 2013 dinilai belum berpihak pada rakyat miskin. Seperti tahun-tahun sebelumnya proporsi anggaran masih terserap untuk membiayayi gaji pegawai. Sementara anggaran untuk kepentingan pengentasan kemiskinan, nilainya masih minim.

Ironisnya, ada sejumlah anggaran lain yang kebutuhannya tidak mendesak namun justru masuk dalam anggaran. Diantaranya pengadaan kendaraan dinas yang di RAPBD 2013 nilanya mencapai Rp 6,191 miliar, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dianggarkan Rp 6,166 miliarserta pembangunan gedung dan kantor yang nilainya cukup fantastis, yakni Rp 15,7 miliar.

“Anggaran seperti itu kan kebutuhannya tidak mendesak, harusnya bisa dipending dan dialokasikan untuk kepentingan pengentasan kemiskinan,” ujar Koordinator Advokasi LSM Forum Masyarakat Sipil (Formasi), Fuad Habib dalam acara konsultasi publik RAPBD Kabupaten Kebuman TahunAnggaran 2013 bertema mewujudkan anggaran yang berpihak pada rakyat miskin, Rabu (7/11).

Yusuf Mempertanyakan Komitmen Sekda dan Ketua DPRD

Acara yang digelar di Hotel Candisari Karanganyar ini dihadiri sektiar 90 orang .terdiri dari perwakilan desa, kecamatan, mahasiswa, LSM, unsure DPRD, SKPD terkait serta tim anggaran. Hadir sebagai narasumber Miftahul Ulum dari Badan Anggaran DPRD Kebumen, Ir Slamte Marsoem selaku politisi dan tokoh masyarakat serta Maya Dina dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

Menurut Fuad, indikasi RAPBD 2013 yang belum pro poor (kemiskinan-red) juga terlihat dengan dipangkasnya kuota kecamatan dari Rp 20 miliar menjadi Rp 12 miliar. Padahal anggaran ini penting sebagai salah satu sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan masyarakat.

Fuad menegaskan, pemangkasan kuota kecamatan juga merupakan bentuk pengingkaran terhadap partisipasi masyarakat. Sebab, kuota kecamatan ini merupakan usulan masyarakat dalam Musrenbang yang sudah ditetapkan menjadi Praturan Bupati.

Karena itulah, pihaknya mendesak agar anggaran kuota kecamatan tersebut dikembalikan seperti sebelumnya. “Kami berharap agar badan anggar DPRD terbuka nuraninya menyikapi hal ini,” tuturnya.

Terpisah, aktifis dari Bina Insani, Winarti menghimbau agar penanganan masalah pengentasan kemiskinan tidak hanya fokus pada anggaran saja, tapi juga masalah kebijakan.

“Contohnya, kebijakan pembatasan minimarket. Ini penting agar pedagang kecil tidak semakin tergusur dengan keberadaan minimarket modern yang semakin menjamur, bahkan sudah masuk hingga ke tingkat kecamatan,” tandasnya.

Sementara itu Pimpinan Program Formasi Kebumen, Yusuf Murtiono menyesalkan ketidakhadiran Ketua DPRD dan Sekda Kebumen selaku ketua tim anggaran daerah dalam acara tersebut. “Komitmen untuk membangun partisipasi dan transparansi anggaran patut dipertanyakan dengan ketidakhadiran mereka,” tegas Yusuf. (has)