DSCF9036KEBUMEN-Target penurunan angka kemiskinan yang dipatok Pemerintah Kabupaten Kebumen yakni 4.11%, dari semula 19,56% tahun 2014 menjadi 15,45% pada tahun 2015 harus benar-benar didukung oleh semua pihak.
Pemkab, dalam hal ini TKP2KD sebagai pusat koordinasi selama ini dianggap kurang mampu mengkoordinasikan program-program penanggulangan yang ada di kabupaten Kebumen, terutama program yang bersumber dari APBN. Sehingga penurunan angka kemiskinan pada tahun-tahun sebelumnya tidak begitu signifikan, bahkan pada tahun 2011 naik sebesar 1.36%.
Terbentuknya TKP2KDes sebagaimana amanat Perda Nomor 20 Tahun 2012, sebagai kepanjangan tangan dari TKP2KD, memang belum sepenuhnya memberi dampak yang signifikan karena TKP2KDes baru memasuki tahapan pendataan penduduk miskin. Disisi lain, antara TKP2KD dan TKP2KDes seolah-olah mempunyai “jarak” sehingga banyak TKP2KDes yang kebingungan dalam menjalankan tugasnya.
SAPA (Strategic Alliance for Poverty Alleviation) sebagai mitra pemerintah dalam akselerasi percepatan penanggulangan kemiskinan melakukan diskusi tematik inisiasi pembentukan Forum Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan, Jum’at (5/12).
Dalam diskusi tersebut terkuak bahwa dalam mengimplementasikan program penanggulangan kemiskinan, masing-masing SKPD sudah punya kader namun tidak terkoordinir dalam satu atap. Sebut saja Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dari Disnakertransos, PMT (Pendamping Mitra Tani) dari Distanak dll. Hal itu berpotensi terjadinya tumpang tindih implementasi program terutama pada sasaran program.
Forum ditingkat kecamatan menjadi penting untuk menjembatani daerah dan desa untuk berakselerasi dalam penanggulangan kemiskinan. “Forum ini akan menjadi penjembatan antara daerah dan desa”, kata Sekretaris Distanak, Ir. Winoto.
Dewan Presidium Formasi, Yusuf Murtiono menambahkan bahwa adanya UU Desa yang memberikan kewenangan terhadap desa dalam penanggulangan kemiskinan, berpeluang untuk menambah program-program penanggulangan kemiskinan yang ada dan menambah pihak yang terlibat. Sehingga Formasi mendukung adanya forum Koordinasi Percepatan Penanggulangan kemiskinan Kecamatan ini. “Forum di kecamatan, di dalam Perda memang tidak diperintahkan (boleh) dan kita apresiasi kecamatan Ayah yang sudah membentuknya”, tambah Yusuf.
Forum diskusi tersebut berharap, bahwa dengan adanya koordinasi yang baik dalam penanggulangan kemiskinan termasuk pihak swasta melalui kegiatan-kegiatan sosialnya, target penurunan angka kemiskinan yang dicanangkan dapat tercapai.