Suara Merdeka, 12 Desember 2012

Kebumen – Ada keengganan kalangan eksekutif dan legeslatif di Kabupaten Kebumen menjalankan Perda 53/2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik.

Terbukti selama delapan tahun berlakunya perda inisiatif DPRD Kebumen itu birokrasi terkesan enggan menjalankannya. Bahkan dalam setiap pengambilan keputusan jarang mencantumkan klausul perda tersebut. Padahal semangat Perda 53/2004 adalah mendorong keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan public.

Hsl itu mengemuka dari diskusi rencana revisi perda 53/2004 di Hotel Candisari, Karanganyar, Kebumen, Selasa (11/12). Diskusi yang diprakarsai Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Kebumen itu dengan narasumber Yusuf Murtiono dan dipandu Ahmad Junaidi.

Drs. H Cholidy Ibhar MA selaku pengamat sosial menilai, selama ini ada jarak atau disparitas jalannya birokrasi dan legeslatif dengan Perda 53/2004. Bahkan terkesan kalangan eksekutif enggan melaksanakan perda tersebut karena dianggap bisa mengganggu roda pemerintahan dan pembangunan.

Cholidiy mengusulkan ada semacam komite yang mengawasi pelaksanaan Perda Partisipasi ini. Mengingat tujuan Perda itu mulia yakni mendorong transparansi dan kebijakan pembangunan dari bawah atau seusai aspirasi rakyat.

“Ada kesan kuat eksekutif takut menjalankan Perda Partisipasi ini. Padahal kalau bisa dilaksanakan, justru mendorong citra positif pemerintah daerah,” tandas mantan wakil ketua DPRD Kebumen itu.

Kemunduran

Adapun Dra Sri Winarti MH, mantan politisi yang juga terlibat dalam pembuatan Perda 53/2004 mengeluhkan sikap tertutup birokrasi dalam proses kebijakan publik.

Perda 53/2004 dengan semangat keterbukaan semestinya bisa dilakukan disemua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta legeslatif. Namun hingga sekarang perda itu belum bisa dilaksanakan. Bahkan rencana revisipun belum diakomodasi dalam Prolegda 2013.

Yusuf Murtiono menyatakan, dari sisi semangat keterbukaan, lahirnya Perda 53/2004 sebuah langkah maju. Namun dalam implementasinya justru mengalami kemunduran. Terbukti masih sering terjadi proses yang tertutup dalam penganggaran dan kebijakan pembangunan.

Ia menegaskan, Formasi ingin mendorong evaluasi perda tersebut. Sebab sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), semestinya sampai 2012 Perda 53/2004 harus sudah dievaluasi. Namun dia menyayangkan sampai sekarang pihak yang semestinya berkompeten dieksekutif seperti Bagian Humas pun belum menganggarkan revisi perda itu.

Yusuf menjelaskan pula fungsi Pers Center sesuai amanat Perda 53/2004 antara lain menyediakan dokumen informasi publik yang dibutuhkan masyarakat. Namun sekarang ini tiap lembaga dan masyarakat yang butuh informasi harus meminta langsung ke masing-masing SKPD. (B3-86)