KEBUMEN, suaramerdeka.com – Polemik penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) terus berlanjut. Selain Gapensi yang langsung terkena dampaknya, kontroversi tersebut juga menjadi perhatian masyarakat baik LSM dan praktisi hukum.

Aktivis LSM Kebumen, Ahmad Sartono menilai penetapan Perda IUJK menyalahi prinsip-prinsip penyusunan Perda. Sebab dalam laporan Pansus pada 26 dan 30 Juli, Pansus IUJK tidak membahas pasal demi pasal terkait Raperda tersebut. Sebab dasar hukum yang dipergunakan dalam draf Raperda bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

“Tetapi DPRD Kebumen memaksa menetapkan Raperda IUJK menjadi Perda. Anehnya Raperda yang ditetapkan berbeda dengan draf yang dibahas oleh Pansus,” ujar Ahmad Sartono, Minggu (5/8).

Praktisi hukum dari Pusat Advokasi dan Kajian Hukum Indonesia (Pakhis) Kasran SH menilai jika suatu Perda dibuat secara melawan hukum dengan sendirinya perda tersebut cacat hukum. Perda IUJK dinilai cacat hukum karena secara formil tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian secara materil isi Perda IUJK bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau konsideran yang dijadikan dasar pembuatan Perda bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Kasran menambahkan, Perda IUJK didelegasikan berdasarkan Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subkalsifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Permen PU Nomor 4 tahun 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi yang baru bertentangan dengan UU yang lebih tinggi.

UU itu adalah UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang telah diubah dengan PP Nomor 4 tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 28 tahun 2008 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

“Melihat proses penetapan Raperda itu, Perda IUJK terindikasi palsu. Sehingga kami meminta Perda yang telah ditetapkan itu tidak dibukukan dalam lembaran daerah Kabupaten Kebumen,” tandas Kasran.