Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan sejumlah kewenangan pada  desa.  UU  Desa  juga  memberikan  pengakuan  dan  penghormatan  negara  pada  desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.  Namun sampai dengan sekarang masih banyak daerah, yang masih tarik-ulur kabupaten versus desa atas daftar kewenangan desa yang masih tak jua berkesudahan. Dampaknya, sebagian besar daerah  masih lambat membuat peraturan Bupati (Perbup) tentang kewenangan desa.

Pada pasal 19 UU No 6 Tahun 2014, desa memiliki empat jenis kewenangan, yaitu:

(1) kewenangan berdasar hak asal-usul;

(2) kewenangan lokal berskala desa;

(3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

(4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Selanjutnya, pada Pasal 20 kewenangan tersebut diatur pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh desa. Pada pasal 37   Peraturan Pemerintah (PP) No 43 tahun 2014 dan PP No 47 tahun 2015 memberikan legitimasi pada kabupaten untuk membuat Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa.

Sedangkan  yang  dimaksud  kewenangan  desa  adalah  kewenangan  penyelenggaraan yang dimiliki oleh    desa. Apa saja kewenangannya yaitu, kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul  adalah  hak  yang merupakan  warisan  yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sementara itu, kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa.

Pada   pasal   7   Permendagri   no   44   tahun   2016   tentang   Kewenangan   Desa, Bupati/Walikota diperintahkan untuk membuat kajian yang mengidentifikasi dan menginventarisasi  kewenangan  desa  berdasarkan  hak  asal  usul  dan  kewenangan  lokal berskala Desa dengan melibatkan desa.

Hasil      identifikasi      dan      inventarisasi      kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dijadikan bahan bagi Bupati/Walikota untuk menyusun rancangan Peraturan   Bupati/Walikota tentang  daftar kewenangan Desa dan    Desa    Adat berdasarkan  hak  asal-usul  dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menetapkan   Rancangan     Peraturan     Bupati/Walikota     tentang     daftar kewenangan Desa dan Desa Adat sebelumnya rancangan tersebut   dikonsultasikan kepada Gubernur. Sedangkan Gubernur  dalam  melakukan  konsultasi  atas  Rancangan Peraturan Bupati/Walikota  tentang  rincian  daftar  kewenangan  Desa  berkoordinasi  dengan  Menteri. Hasil  koordinasi  Gubernur  kepada Mentri    menjadi   dasar   diterbitkannya   rekomendasi Gubernur kepada Bupati/Walikota untuk   menetapkan   Peraturan   Bupati/Walikota tentang daftar   kewenangan   Desa   dan   Desa   Adat   paling lama tujuh hari setelah mendapatkan rekomendasi tersebut.

Setelah ditetapkannya   Peraturan Bupati/Walikota Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa   tentang   kewenangan   berdasarkan   hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat. Peraturan  Desa  tersebut sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.

Di tingkat desa, kepala desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dengan Perbup sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.

Ingat ! dalam struktur yuridis hukum positif di Indonesia, Perbup kewenangan desa diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan rujukan bagi desa untuk membuat peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Sedangkan Desa untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah   Provinsi,   atau   Pemerintah   Daerah Kabupaten/Kota kepada  Desa legitimasinya adalah ditetapkannya Perbup tersebut.

Faktanya, sebagian besar daerah  masih banyak  belum menetapkan Perbup itu sehingga terjadi kekosongan hukum di tingkat kabupaten. Sebagai kata penutup apakah daerah  Anda sudah menetapkan Perbup kewenangan desa?

Korda SAPA Jateng III