DSCF0001Persoalan kemiskinan tidak semata-mata disebabkan oleh  sesuatu yang bersifat materi/fisik tetapi juga dibarengi dengan nilai dan nalar pikir yang cerdas dan “memanusiakan manusia”. Kemiskinan dipandang sebagai persoalan multidimensi yang sampi saat ini masih menjadi priotitas utaman kebijakan pemerintahan di kabupaten kebumen. Kemiskina tidak hanya disebabkan oleh nasib seseorang karena kepasrahanatas kultur yang ada, tetapi juga dikarenakan sistem kebijakan negara (kemiskinan struktural) yang menempatkan persoalan kemiskina hanya sebagai “ladang basah proyek” semata. Penanganan untuk mengurangi tingginya angka kemiskinan semata-mata masih sekedar bagaimana membaca data/tabel naik turunnya angka kemiskinan. Belum pernah dilakukan upaya menyeluruh dan menjadikan warga miskin sebagai bagian dari pelaku dalam proses pengambilan kebijakan kemiskinan mulai desa sampai kabupaten.

Munculnya berbagai persoalan kemiskinan, mulai soal data, kewenangan, kelembagaan, pendaan sampai dalam persoalan tertutupnya partisipasi belum pernah tersentuh upaya yang sinergis dan teringrasi satu dengan yang lain. Munculnya ego sektor, ego program semakin memperparah ketidakefisian perjalanan dan capaian program penanggulangan kemiskinan. Maka tidak heran, manakala setiap tahun anggaran kemiskinan selalu bertambah namun prosentase angka kemiskinan justru meningkat. Karenanya tidak dapat disalahkan jika sebagian elemn masyarakat mengkritisi bahwa kebijakan tersebut tidak efektif dan efisien.

Dalam soal kewenangan, tanggungjawab, selama ini hak dan kewajiban desa sebagai sebuah pemerintahan, tidak dipandang sebagai subjek yang memiliki otoritas untuk ikut berperan aktif dalam program penanggulangan kemiskinan. Tetapi ketika muncul persoalan, seluruhnya dibebankan kepada desa untuk menyelesaikannya. Tidak adanya kewenangan inilah kemudian desa hanya sekedar menjadi sasaran kesalahan atas semua program kemiskinan yang datangnya dari pusat, bahkan sampai memakan korban jiwa.

Karena itu lahirnya UU Desa diharapkan membawa spirit dan dorongan nyata terjadinya perubahan kewenangan yang dimiliki desa. Salah satu tujuan pembangunan desa sebagaimana termaktub dalam UU Desa memiliki tujuan salah satunya adalah untuk mengurangi kemiskinan. Artinya desa berdasarkan perintah UU Desa mempunyai kewenangan untuk mengurusi kemiskinan skala desa. Pertanyannya apakah desa-desa dan para pemangku kepentingan sudah memahami kewenangan tersebut atau belum ?