KEBUMEN – Pengisian Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru menjadi sorotan sejumlah pihak di tengah-tengah pembahasan RAPBD 2017 di DPRD Kabupaten Kebumen dalam waktu limit pada bulan ini.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen Dian Lestari Subekti Pertiwi meminta agar pengisian tersebut mengedepankan asas kompetensi.

“Kalau Kebumen mau memulai, kenapa tidak dilakukan lelang jabatan saja untuk eselon II,” kata politisi PDI Perjuangan ini. Dalam pengisian SOTK baru tersebut, tidak hanya memilih siapa yang cakap dan pintar saja, tetapi juga mampu menjadi pemimpin. Dengan dilakukan lelang jabatan, mekanismenya nanti akan diseleksi oleh pihak yang berkompeten.

Penilaiannya tidak sekadar loyal terhadap pimpinan, tetapi harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Pejabat yang terpilih memiliki kompetensi yang mumpuni. Terkait dengan pembahasan RAPBD 2017 saat ini, pihaknya meminta agar belanja publik dioptimalkan sesuai prioritas yang ada.

Misalnya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan akses ekonomi, serta pertanian. Begitu juga mengenai akreditasi Puskesmas karena berhubungan dengan keselamatan pasien serta linier dengan akreditasi RSUD yang sudah berjalan. Selain itu, perlu memperhatikan rasio kecukupan dokter di RSUD dengan masyarakat yang dilayani.

Sesuai Mekanisme Terpisah, penanggung jawab program Forum Masyarakat Sipil (Foormasi) Kabupaten Kebumen Fuad Habib menyoroti proses pengisian SOTK yang belum ada gelagat adanya Perbup. Padahal, menyusul perda SOTK yang disahkan pertengahan November silam harus ditindaklanjuti Perbup yang mengatur teknis pengisian SOTK baru.

Jika masih berbentuk draft Perbup, maka draft itu mestinya ditunjukkan kepada Dewan yang kini tengah membahas RAPBD 2017. “Yang terjadi sekarang malah diparalelkan. Seharusnya ini tidak terjadi,” imbuhnya.

Menyayangkan

Fuad pun menyayangkan jika anggaran sudah berjalan terlebih dahulu, tetapi pengisian SOTK baru belum dilakukan. Terlebih lagi kondisi yang seharusnya diseriusi Dewan itu malah disikapi dengan melakukan kunjungan ke luar daerah.

Padahal batas pengisian SOTK baru yang dilakukan eksekutif maupun pembahasan RAPBD 2017 sama-sama pada akhir Desember. “Kami khawatir, akan banyak bidang dan seksi yang tidak bisa bekerja karena tidak dianggarkan dalam APBD serta luput dari perhatian Dewan,” terang Fuad.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kebumen Supriyandono menegaskan, pengisian SOTK baru sesuai mekanisme yang ada dan dipastikan selesai sebelum akhir Desember. “Saat ini masih dalam proses,” tuturnya. (K5-49)

Source : Suara Merdeka