DSCF2307Kebumen – Dalam rangka menjalankan amanat Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pemkab Kebumen melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mensosialisasikan pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP2KDes) di Pendopo Rumah Dinas Bupati.

Kegiatan yang dilaksanakan dua hari pada 12-13 September 2013 tersebut diikuti seluruh Kepala Desa, BPD dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan se-Kebumen. Dua narasumber yakni Kepala Bappeda Drs. H. Sabar Irianto dan Dewan Presidium Formasi H. Yusuf Murtiono didatangkan untuk menyampaikan materi pada kegiatan tersebut.

Drs. H. Sabar Irianto, dalam paparannya menjelaskan, program penanggulangan kemiskinan dilakukan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi.

Hal tersebut diperuntukkan guna memenuhi hak dasar khususnya masyarakat miskin untuk memperoleh kehidupan yang layak baik secara ekonomi, sosial budaya dan politik. “Hak dasar masyarakat miskin seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan ekonomi,” katanya, kamis (12/9).

Dia juga menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam bentuk program dan kegiatan selama ini harusnya lebih sistematis dan dapat mengubah mental masyarakat khususnya masyarakat miskin. Dalam kasus BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) misalnya, banyak masyarakat miskin yang “dimanjakan” dan bersifat sementara, tidak berkelanjutan. Apalagi banyak dari kalangan non miskin yang juga ikut menerima BLSM tersebut.

TKP2KDes merupakan lembaga yang diamanatkan Perda sebagai wadah koordinasi lintas sektoral untuk merumuskan strategi dan upaya untuk pengentasan kemiskinan yang merupakan hasil kreasi dari Pemkab. “Warga miskin akan didorong untuk mandiri,”terangnya.

Yusuf Murtiono dalam kesempatan itu juga menyampaikan bahwa sekarang Formasi sedang melaksanakan program 10 desa percontohan untuk pembentukan TK2KDes dan SID (Sistem Informasi Desa), sehingga petunjuk teknis tentang TKP2KDes bisa mengambil dari pengalaman 10 desa tersebut. “Selama ini peraturan dibuat murni dari teori, sehingga meskipun ideal tapi sangat sulit diterapkan,” tandasnya.

Dia juga menegaskan bahwa ada empat poin penting dalam Perda ini, yakni kelembagaan TKP2KD/Des, indikator dan data kemiskinan, dokumen startegi percepatan penanggulangan kemiskinan dan anggaran afirmatif yakni 8% dari total belanja langsung APBD/Des untuk penanggulangan kemiskinan. “Selama ini desa tidak mempunyai kewenangan dalam data kemiskinan, meskipun Kades menjadi ujung tombak dan tombok setiap program penanggulangan kemiskinan”.

Sementara Koordinator Daerah Strategy Alliance for Poverty Allevation (Korda SAPA) wilayah Kebumen dan Kulonprogo, Gunung Wiryanto menambahkan, TKP2KDes merupakan terobosan dan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan yang juga menjadi cita-cita RPJMD dan RPJPD Kabupaten Kebumen yaitu angka kemiskinan ditargetkan 15% pada tahun 2015 dan 7% pada tahun 2025. “Perda ini harus didukung semua pihak, untuk penurunan angka kemiskinan di masa yang akan datang”.