6a00d83451688869e20120a72085e1970b-800wi

Pada Naskah Sidang BPUPKI Bung Hata pernah mengatakan bahwa berjalannya Republik Indonesia dengan system otonomi dan kaki otonomi ini menurut bung hata adalah desa, karena desa adalah system Indonesia asli yang masih bertahan walaupun Indonesia dijajah ratusan tahun. Jika di perbandingkan dengan kondisi masyarakat adat dibelahan dunia lain seperti di Amerika Utara, Amerika Selatan dan pasifik  terjadi depopulasi 95 % dari populasi sebelum kedatangan para penjajah, mereka dengan sistematis dibantai dan dipinggirkan sehingga menjadi kelompok minoritas yang terpinggirkan. Desa dalam perjalanan Demokrasi Indonesiapun selama puluhan tahun lebih banyak termarginalkan dalam proses pembanguanan lebih banyak menjadi objek dan sapi perahan pemerintah. Dalam perjalannya anak-anak Indonesia dari berbagai lembaga terus memperjuangkan agar hal tersebut terwujud baik dengan advokasi maupun pemberdayaan. Termasuk didalamnya Kebumen sejak tahun 2003 Formasi memperjuangkan Kedaulatan desa dengan adanya Perda Partisipasi masyarakat dalam kebijakan public dan ADD bagi desa.

 Dengan Adanya Penetapan RUU Desa pada tanggal 18 Desember 2013 merupakan babak baru dalam pergulatan panjang kedaulatan desa. Desa diberikan kewenangan dan anggaran APBN paling sedikit 10 % dari dana perimbangan dikurangi DAK dengan variable misalnya Jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah kemiskinan. Hal lain yang positif adalah Kepala Desa dan perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan jaminan kesehatan. Aset desa yang berdasar pengakuan dalam Undang-undang ini juga mendapat pengakuan suatu langkah luar biasa sejak hak pengakuan itu dijajah oleh Domein Verlklaring dari zaman hindia belanda.

 Dalam hal ini yang perlu dicermati lagi adalah upaya untuk pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang baik maka perlu adanya insentif bagi desa yang melakukannya. Selain itu juga desa yang berprestasi dalam pengurangan jumlah kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi.

Dalam upaya menyambut angin segar kedaulatan desa desa perlu berbenah dalam memperbaiki data-data desa dengan baik sehingga terpetakan dengan baik asset, potensi dan permasalahan desa sehingga tepat dalam pengambilan kebijakan. Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) sebagaimana amanat dari pasal 86 UU Desa perlu juga digalakan sebagai pengembangan database desa dan juga dapat melindungi asset ulayat desa yang berbasis pengakuan.

Peran masyarakat (konstituen) sebagai pemanfaat anggaran juga perlu digalakan dalam perencanan dan penganggaran, sehingga konstituen desa juga dapat berfungsi sebagai life constitution (konstitusi yang hidup). Kedaulatan desa ini juga harus dimanfaatkan untuk dapat mencapai kemerdekaan 100 % desa yakni kemerdekaan dalam hal ekonomi (keadilan social) yang selama ini desa masih banyak bergantung dalam lapangan kerja di kota ataupun modal dari luar negeri. Yang tidak kalah penting adalah kedaulatan budaya desa yang begitu mudah terserang dari budaya masa yang begitu deras masuk kedesa baik melalui media masa, televisi dan internet.

Dengan informasi sangat terbatas ini saya hanya dapat mengabarkan sedikit kabar gembira bagi masyarakat desa bahwa kedepan lebih menantang dan waspada dengan adanya peralihan dari “bebas Dari” menjadi “bebas untuk”.

RED