Kebumen Ekspres, Kamis pahing 18 April 2013

DSCF9166Kebumen-Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kebumen Tahun 2012, menuai kritik. Selain tidak memuaskan, LKPJ tersebut juga dianggap tidak sesuai fakta yang ada di lapangan. parahnya lagi, banyak indikator pada LKPJ tersebut yang tak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kebumen. “Harusnya LKPJ itu mengacu pada RPJMD sebagai blue print pembangunan di Kebumen. Lha ini kok RPJMD tidak dijadikan sebagai landasan. Alasannya apa?,” ujar Koordinator Investigasi pada Forum Masyarakat Sipil (Formasi), Fuad Khabib, pada acara forum group discussion (FGD) di RM Manning Jl Lingkar Selatan Kebumen, kemarin. Khabib menilai LKPJ itu dibuat secara asal-asalan saja. Indikasinya bisa dilihat dari sejumlah data yang tidak akurat dalam laporan pertanggungjawaban. Disisi lain, banyak data di LKPJ tahun anggaran 2013 yang tidak uptodate. Seperti data demografis dan geografis yang menggunakan data tahun 2011. Selain itu, banyak sekali indicator yang tidak diketahui capaiannya antara LKPJ dan RPJMD. Contohnya, target ketersediaan jalan dan jembatan, dimana target di RPJMD tercatat jalan 655,2 km dan jembatan 326 unti. Sedangkan I LKPJ sama sekali tidak diketahui tingkat pencapaiannya. Fuad juga menuding adanya manipulasi bahasa seperti terdapat di pengantar LKPJ tersebut. Disana, kata Fuad, disebutkan adanya peningkatan prestasi di bidang kependidikan seperti penghargaan sekolah adiwiyata. “Padahal kalau dilihat kinerja di bidang pendidikan, bisa kita katakana jeblok,” tegas Fuad. Terkait hal itu, Fuad meminta agar Pemkab lebih serius dalam hal penyusunan LKPJ Bupati. Apalagi kasus LKPJ juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Disisi lain, mantan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten (DPK) Kebumen, H Dirgoyuswo meminta agar anggota DPRD Kebumen lebih cerdas dalam menyikapi LKPJ Bupati. “Dewan harus berani mengkritisi kinerja pemerintah daerah (Pemda). Jika kinerjanya tak sesuai, beri kritik dong,” ujarnya. Presidium Formasi Kebumen H Yusuf Murtiono berharap agar elemen-elemen masyarakat bisa ikut mengkritisi kinerja pemerintah daerah. Termasuk dalam hal LKPJ Bupati. (has)