KEBUMEN EKSPRES  – Rabu Legi 24 Oktober 2012

 

KEBUMEN – Puluhan perangkat dan kepala desa (Prades) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Desa (FKMD), mendatangi gedung DPRD Kabupaten Kebumen, Selasa (23/10). Kedatangan mereka untuk menolak kebijakan Pemkab terkait pengurangan alokasi anggaran kuota kecamatan menjadi Rp 12 miliar dari rencana awal Rp 20 miliar. Para Prades itupun mendesak Pemkab berikut DPRD Kebumen membatalkan rencana pengurangan kuota kecamatan sebesar Rp 8 miliar tersebut.

 KUOTA

Kedatangan para perangkat desa dan kepala desa yang didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Masyarakat Sipil (LSM Formasi) Kebumen diterima di ruang rapat pleno DPRD oleh Ketua DPRD Kebumen Ir. Budi Hianto Susanto, anggota DPRD Kebumen Ir. Miftahul ulum dan Ketua Komisi D DPRD, H Sarimun. Sementara dari unsure eksekutif, tampak hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kbupaten Kebumen Adi Pandoyo SH Msi, Kepala DPPKAD Kebumen Supangat SE serta dari unsure Bappeda dan Bapermades Kabupaten Kebumen. Tampak juga anggota DPRD Kebumen Ir Miftahul Ulum dan Ketua Komisi D DPRD H Sarimun.

Koordinator FKMD Kebumen, Sukamso mengatakan, sebagaimana tertuang dalam PPAS dan RAPBD 2013, kuota kecamatan hanya dialokasikan Rp 12 miliar dari rencana awal sebanyak Rp 20 miliar, atau ada pemangkasan sebanyak Rp 8 miliar. Padahal rencana itu sudah dimusyawarahkan di 26 kecamatan dan sudah diprioritaskan untuk pembangunan di masing-masing desa. “Ini merupakan penghianatan terhadap masyarakat,’ kecamnya.

Kepala Desa Kalibeji, Kecamatan sempor Waluyo mengatakan, dampak pemotongan kuota kecamatan itu akan menyulitkan pemerintah di tingkat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Mengingat, program pembangunan sudah disusun dan ditentukan penggunaan anggarannya. “Kalau sampai program tidak berjalan, pemerintah desa pasti akan diprotes warga,” ungkapnya.

Sukamso mengatakan, ada lima tuntutan yang disampaikan kepada DPRD dan Pemkab Kebumen. Pertama, ia meminta alokasi kuota kecamatan sebesar Rp 20 miliar diberikan utuh kepada kecamatan. Apalagi, hal itu sudah melalui proses perencanaan, baik di tingkat desa maupun kecamatan.

Kedua, mengubah mekanisme pencairan kuota kecamatan dari PTO PNPM dengan merelokasi anggaran kuota kecamatan dari Bansos ke Belanja Bantuan Keuangan kepada desa. Ketiga, menambahkan alokasi bagi hasil pajak retribusi sekurang-kurangnya 10% dari pendapatan pajak dan retribusi.

Keempat, memprioritaskan anggaran pengentasan kemiskinan dan percepatan perekonomian masyarakat kecil serta merelokasi anggaran yang tidak prioritas dan tidak mendesak. Kelima, melakukan rasionalisasi belanja pegawai serta membuat surat edaran terkait dengan penghematan, efektivitas dan efisiensi anggaran kepada semua SKPD dan ditindaklanjuti dengan rasionalisasi belanja. “Kami berharap jangan korbankan desa lagi,” katanya.

Sekda Kebumen, H Adi Pandoyo SH MSi mengaku memahami aspirasi para kepala desa. Menurutnya ketentuan jumlah anggaran kuota kecamatan sampai saat ini belum final dan masih dalam proses pembahasan. Pembahasan tersebut direncanakan selesai pada pertengahan November depan. Karena itu, pihaknya masih membuka semua masukan dari masyarakat terkait dengan pembahasan tersebut. “usulan itu akan dibahas,” katanya.

Dijelaskan Adi Pandoyo, rencana pengurangan anggaran kuota kecamatan terjadi lantaran kondisi keuangan daerah yang terbatas. Itu terjadi karena Dana Alokasi Umum (DAU) Kebumen pada 2013 yang berkurang sebesar 11,5 persen dari alokasi sebelumnya sebesar Rp 16 miliar.

Menyikapi hal itu, menurut Adi Pandoyo, Pemkab harus lebih melakukan upaya efisiensi serta mengedapankan efektivitas. Namun, menurut Adi Pandoyo, dengan tetap mengedapankan program pengentasan kemiskinan. “Bahkan untuk urusan efisien, Kabupaten Kebumen sudah termasuk yang paling efektif di Jawa Tengah,” katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, Ir Budi Hianto Susanto menjelaskan, saat ini pembahasan RAPBD Kabupaten Kebumen 2013 pada tahap menunggu tanggapan eksekutif untuk selanjutnya dibawa ke rapat komisi dan badan anggaran (Banggar). Dengan demikian, usulan para perangkat dan kepala desa tersebut akan menjadi masukan dan diharapkan dibawa pada public hearing untuk membahas persoalan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. (cah)

FKMD Tuntut Kuota Kecamatan Utuh

 

KEBUMEN – Rencana pemangkasan anggaran kuota kecamatan reaksi keras dari Forum Komunikasi Masyarakat Desa (FKMD) Kabupaten Kebumen. FKMD menuntut agar rencana pemangkasan kuota kecamatan sebesar Rp 8 miliar dibatalkan.

Hal itu terungkap dalam rapat audensi FKMD dengan jajaran DPRD Kebumen, Selasa (23/10). Jajaran DPRD yang hadir yakni Ir Budi Hianto Susanto, Ir Miftahul Ulum dan H Sarimun.

Pada kesempatan tersebut puluhan kepala desa hadir untuk meminta pertanggungjawaban Pemkab dan DPRD terkait rencana pemangkasan tersebut.

Koordinator FKMD Kabupaten Kebumen, Sukamso mengatakan, sebagaimana tertuang dalam PPAS dan RAPBD 2013, kuota kecamatan hanya dialokasikan Rp 12 miliar dari rencana awal sebanyak Rp 20 miliar, atau ada pemangkasan sebanyak Rp 8 miliar.

                Padahal rencana itu sudah dimusyawarahkan di 26 kecamatan dan sudah diprioritaskan untuk pembangunan di masing-masing desa. Karena itu, pihaknya mendesak Pemkab Kebumen untuk membatalkan rencana pemangkasan tersebut. Ada lima tuntutan yang diusung FKMD dalam audensi tersebut. Menanggapi tuntutan tersebut, Sekda Kebumen, H Adi Pandoyo SH MSi mengatakan, ketentuan jumlah anggaran kuota kecamatan sampai saat ini belum final dan masih dalam proses pembahasan. Pembahasan tersebut direncanakan selesai pada pertengahan November depan. (K42-86)