DSCF9232Kebumen, Kamis 25 April 2013,  Konsultasi Publik Multistakeholder dan Launching Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP2Kdes) dan Sistem Informasi Desa (SID) untuk Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi Informasi telah diselenggarakan pada tanggal 25 April 2013, Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Ford Foundation dan Formasi di ruang Jatijajar pukul 0.9.00 Wib-16.00 di Hotel Candisari.  Acara ini dikuti oleh peserta dari berbagai pemangku kepentingan diantaranya :Kepala Desa, Perguruan Tinggi, SKPD Terkait, Masyarakat Miskin, Kecamatan, LSM, DPRD dan Media. Hadir pada acara tersebut Sumardi sebagai Sekretaris Bappeda Kebumen, Miftah mewakili DPRD, Titik Hartini Direktur ACE, sebuah organisasi 26 konsorsium kelompok partisipasi perempuan dan marjinal, dan Ranggoaini Jahja dari COMBINE Resource Institution (CRI)

Seperti telah kami sebutkan pada tulisan sebelumnya bahwa TKP2KDes adalah amanat dari Perda No. 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang berfungsi mengatasi tumpang-tindih program yang masuk ke desa dan SID berfungsi untuk mensinkronkan data, mempercepat pelayanan sehingga Kebijakan Publik dapat tepat sasaran. Pembentukan SID ini akan melibatkan 10 desa,  Sepuluh desa yang dijadikan piloting adalah Pandansari, Pejengkolan, Kalibeji, Sidomulyo, Kalipurwo, Logadu, Pujodadi, Pasir, Seling, dan Pesuruhan.

Hadir pada acara tersebut Sumardi sebagai Sekretaris Bappeda Kebumen, Miftah mewakili DPRD, Titik Hartini Direktur ACE, sebuah organisasi 26 konsorsium kelompok partisipasi perempuan dan marjinal, dan Ranggoaini Jahja dari COMBINE Resource Institution (CRI). Ke sepuluh perangkat desa yang terpilih hadir dalam penandatangan program yang melibatkan 52 aktivis masyarakat dari 25 kecamatan dalam pengembangan nantinya. Prioritas perekrutan terutama untuk kelompok marjinal, perempuan, dan kelompok miskin. Target besar program ini adalah bagaimana terjadi peningkatan penganggaran yang berpihak pada kelompok miskin dan perempuan yang dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan Sistem Informasi Desa.

Sistem informasi desa akan membantu upaya pengalokasian sumber pembiayaan dari Alokasi Dana Desa (ADD), kuota kecamatan, kuota SKPD, serta program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui forum musrenbang desa-kabupaten.

Dalam kesempaan ini Fasilitator Senior, Titik Hartini mengungkapkan tentang peran penting pengelolaan partisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok marjinal. Untuk itu pola partisipasi perlu dikembangkan termasuk juga dalam pendataan untuk kepentingan alokasi anggaran. Titik Hartini mencontohkan tentang data yang dipunyai kelompok marjinal, terutama perempuan mengenai data dasar keluarga: anak kurang gizi, modal usaha, hamil beresiko, kesehatan anak, dan masalah buruh tani. Dengan data dari mereka ini maka alokasi anggaran yang disusun akan teralokasi dengan baik dan tepat sasaran.

Partisipasi ini akan dikembangkan dengan membangun kapasitas pegiat, keterlibatan kelompok marjinal, dan kesadaran keritisan melalui pengorganisasian. Titik Hartini mengungkapkan hal tersebut dengan menambahkan bahwa kekuatan perspektif kelompok marjinal dan jender akan menyelesaikan masalah pengalokasian anggaran ini. Acara Ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan penandatangan MOU oleh 10 kepala desa. Acara diakhiri dengan Diskusi Kelompok yang fasilitatori oleh Mustika Aji untuk memberikan masukan terhadap TKP2Desa dan SID.