Latar Belakang

Kelompok Perempuan Tani Ternak Ayam Buras (KPTT) Desa Pasir,  Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen berdiri sekitar 7 tahun yang lalu.  Kelompok ini berawal dari hasil bentukan program dinas Paperla dalam rangka persyaratan untuk dapat mengajukan bantuan pinjaman kelompok. Namun konsistensi dari dinas dinilai kurang,  sehingga lambat laun kegiatan kelompok ini tidak berjalan dan akhirnya vakum.  Bahkan jumlah anggota yang semua 60 orang, lama-kelamaan terus berkurang. Pada tahun 2003,  KPTT Ayam Buras mendapat bantuan pinjaman dari Dinas Paperla sebesar Rp. 9.000.000,- . Pengembaliannya dengan sistem angsuran setiap bulan dalam jangka waktu 12 bulan. Dana tersebut oleh kelompok digunakan sebagai modal awal untuk memelihara  ternak ayam buras bagi anggotanya. Dalam kurun waktu 1 tahun pertumbuhan ternak ayam sangat pesat, sehingga bisa menopang kebutuhan ekonomi rumah tangga serta dapat mengembalikan pinjaman, serta  adanya kas kelompok yang kemudian digunakan untuk kegiatan simpan pinjam. Namun kegiatan tersebut mengalami kendala kemacetan, karena kegiatan kelompok sudah berubah dari arah dan tujuan awal, serta tidak adanya pendampingan dari dinas instansi terkait.   Proses Pendampingan Pada tahun 2007, FORMASI (Forum Masayarakat Sipil) Kebumen mulai melakukan program  pendampingan penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam penyusunan perencanaan desa partisipatif.  Dari situ dapat terjaring semua permasalahan,  salah satunya adalah kelompok KPTT Ayam Buras. Melalui program penguatan kelompok ekonomi desa, sebagai salah satu alternatif pintu masuk penanggulangan kemiskinan,  serta tumbuhnya kesadaran masyarakat dan kelompok perempuan sejak tahun 2009 Formasi memfasilitasi melalui berbagai kegitan seperti training maupun pelatihan menejemen kelompok sampai tingkat implementasinya sesuai kebutuhan, potensi, pemanfaat hingga identifikasi kegiatan spsifik sesuai kearifan local. Upaya yang ditempuh Formasi dalam melakukan pendampingan nampaknya mulai membuahkan hasil yang signifikan. Hal ini  antara lain ditandai dengan meningkatnya kesadaran anggota untuk berkumpul, serta respons dan dukungan pemerintahan desa dalam upaya  menghidupkan kembali KPTT melalui perencanaan program yang terarah.  Maka setiap bulan diadakan pertemuan rutin dengan agenda dan materi terencana, sehingga dapat meningkatkan gairah anggota karena merasa memperoleh tambahan ilmu serta pengalaman baru yang tepat guna. Di sisi lain, asset kelompok yang tadinya sempat macet dapat dihidupkan lagi. Sesuai kesepakatan bersama antara pengurus dan anggota yang saat ini berjumlah 30 orang, dana tersebut digunakan sebagai modal awal untuk usaha ekonomi produktif, yaitu budi daya itik dan ayam buras.Kegiatan usaha tersebut diawali dengan pelatihan menejemen usaha, teknologi pengolahan pakan, serta kiat-kiat yang bisa menekan biaya produksi. Gayungpun bersambut.  Pemerintah desa mendukung langkah KPTT ,dan PNPM-MD memberi respon positif dalam bentuk pembiayaan usaha kelompok. Namun semua itu tetap melalui proses panjang selaras dengan program formasi, yaitu pemberdayaan. Dalam upaya mensinergikan program yang digalakan oleh pemerintah melalui pengentasan kemiskinan, perlu diambil langkah-langkah strategis, komitmen, dan konsistensi pemangku kebijakan dengan semua stake holder. Semua itu bertujuan untuk mewujudkan cita-cita luhur membangun kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terwujudnya masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Salah satu cara meujudkan cita-cita tersebut yaitu melalui penguatan ekonomi kelompok.  Sebasb,  semakin meningkat pendapatan masyarakat , maka kesejahteraan akan terwujud dan roda-roda pembangunan akan berjalan lancar. Untuk dapat mencapai hal itu sangat diperlukan keseriusan semua pihak dengan didukung komitmen dan konsistensi tinggi, pemberian ruang seluas-luasnya, dan dukungan  anggaran yang pro poor.   KESIMPULAN

  1. KESIMPULAN1. Pembangunan dan pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama 2. Ekonomi kerakyatan merupakan tiang penyangga utama berlangsungnya hidup Negara 3. Pembangunan dapat berjalan baik manakala di dukung sistem perencanaan yang partisipatip dan akuntable. 4. Penguatan kelompok ekonomi produktif dan peningkatan kapasitas pemerintahan menjadi salah satu alternatif cara penanggulangan kemiskinan. 5. Terbangunnya tata pemerintahan yang baik (good governance) menjadi dasar utama. Kebumen, September 2012 Sumber, Bintang Bawono Kordinator Desa / LC

Kordinator Desa / LC