Rangkuman SADAR 1 Oktober 2016

Kilas Perjalanan Desa

  • Era Orde Lama
  • UU 18/1965 dan UU 19/1965 Pada masa ini Desa punya Modal Sosial yang sangat besar untuk menghidupi dirinya sendiri
  • Hanya satu, dua pasal yang menyebut Desa pada UU tersebut dengan sebutan Desa Praja
  • Nilai keswadaayaan, figur kepemimpinan gelondong masih melekat di masyarakat
  • Pada masa ini penyebutan Desa hanya di Jawa, ada Nagari di Padang, di Sumatra Utara ada Kampung-Nagori, di Aceh ada Gampong
  • Beragamnya penyebutan tersebut menjadikan desa berdaya secara sosial

  • Era Orde Baru

  • Lahir UU 5/1974 dan UU 5/1979 terjadi pergeseran nilai dari Desa sebagai Komunitas Masyarakat Hukum yang mensyarakatkan Desa harus ada Tata Kelola yang baik, harus ada administrasi yang baik dan SOTK yang diseragamkan dari Sabang sampai Merauke
  • Sebutan Gelondong, Lurah, Bayan, Kaum, Mudin, Janggolan digantikan dengan istilah baru yang menggerus Modal Sosial Desa
  • Rakyat tidak lagi merasa memiliki siapapun di Pemerintahan Desa, mereka dijauhkan dari Pemimpinnya dengan penggunaan istilah baru seperti Kaur Kesra, Kaur Umum, Kepala Dusun, Sekretaris Desa
  • Pada titik ini Desa mulai kehilangan jati dirinya, di luar Jawa muncul pernyataan bahwa UU 5/1979 adalah miliknya Jawa
  • Hilangnya Jati Diri tersebut membuat Desa menerima segala input baik positif maupun negatif
  • Program Pemerintah seperti InPres, BanDes, BanPres hanya terdengar suaranya
  • Dalam UU 5/75 Desa adalah bawahannya Kecamatan
  • Selama kurun waktu 20 Tahun dari 1979 – 1999 Desa diajari memanipulasi administrasi, menjadi bawahan camat, melaksanakan perintah dari atas.

  • Era Reformasi

  • UU 22/1999 terdapat satu BAB yang mengatur tentang Desa
  • Desa mempunyai identitas baru sebagai Kesatuan masyarakat hukum, yang punya wilayah, punya batas tertentu, mengatur rumah tanganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat.
  • Desa tidak lagi menjadi bawahan Kecamatan dan mendapat hak Keuangan
  • Namun implementasinya tidak sesuai dengan konsep baru yang termaktub pada UU 22/1999
  • Kondisi ini berlangsung sampai dengan munculnya UU 32/2014
  • Praktis 15 + 20 tahun Desa tetap diposisikan menjadi bawahannya Kecamatan, tidak mempunyai inovasi, tidak mempunyai kedaulatan semuanya bergantung pada kabupaten

Perkembangan ini harus direfleksikan apakah Desa ingin tetap menjadi pelayan Atasan atau menjadi Pelayan Masyarakat