Kecamatan Petungkriyono merupakan salah satu kecamatan dari 19 Kecamatan yang berada di Kabupaten Pekalongan. Kecamatan Petungkriyono memiliki 9 Desa yaitu Desa Kayupuring, Kasimpar, Yosorejo, Tlogohendro, Gumelem, Simego, Tlogopaksi, Songgodadi dan Curug Muncar. Dengan kondisi wilayah pegunungan yang sebagian besar berupa hutan menyebabkan susahnya akses komunikasi dengan menggunakan HP ( SMS/ telepon ) maupun akses internet. Diliat dari sisi jarak dan geografis lokasi desa dan kecamatan Petungkriyono cukup jauh dan sulit untuk memperoleh akses informasi dan komunikasi dengan desa / kecamatan lain di luar Kecamatan Petungkriyono, apalagi untuk akses ke kabupaten.

Dengan susahnya akses komunikasi dan transportasi dengan wilayah lain tersebut, menyebabkan susahnya informasi tersampaikan kepada desa dan masyarakat yang ada di Kecamatan Petungkriyono. Sehingga aktifitas desa ( perangkat desa ) dan masyarkat di desa kebanyakan merupakan aktifitas kehidupan sehari – hari yaitu bertani, berkebun, beternak dan kegiatan rumah tangga lainnya. Sehingga adanya kebijakan, regulasi dan informasi tentang perkembangan pembangunan desa sangat minim yang bisa diterima dan diserap oleh desa (aparatur desa) dan masyarakat. Masyarakat sangat menjadi sangat pasif dalam kegiatan pembangunan di desa karena cenderung tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan di desa.

Kecamatan Petungkriyono merupakan satu-satunya kecamatan di Kabupaten Pekalongan  kegiatan Akuntabilitas Sosial dan Partisipasi Masyarakat ( SAPP – FORMASI – TAFF ) Tahun 2017. Dari 9 desa yang ada, 3 desa yang terpilih yaitu Desa Kayupuring, Yosorejo dan Tlogohendro. Salah satu target capaian program SAPP adalah Masyarakat Yang Lebih Teroganisir Dengan Kapasitas Yang Lebih Baik dengan salah satu bentuk kegiatan adalah “Identifikasi kelompok-kelompok perempuan dan yang paling terpinggirkan”. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Musyawarah Dusun ( Musdus ) dengan peserta perwakilan penduduk ditingkat dusun, terutama penduduk golongan marginal ( perempuan, RTM dan difabel ). Dengan agenda kegiatan sosialisasi program, penguatan kapasitas masyarakat, diskusi ( pembangunan desa, partisipasi masyarakat, pendataan RTM & difabel secara partisipatif ) dan pemilihan delegasi dusun (local champion) . Kegiatan musyawarah dusun ini dilaksanakan di 3 Desa, 17 Dusun Program SAPP yaitu :

  1. Desa Tlogohendro (Dsn. Rejosari, Tlogo, Mangunan, Gondang 1, Gondang 2, Klindon, Glidigan)
  2. Desa Yosorejo ( Dsn. Dranan, Garung, Sikucing, Candi )
  3. Desa Kayupuring ( Dsn. Tembelan, Kayupuring, Tinalum, Sitipis, Sokokembang )

Antusiasme kelompok perempuan, warga miskin dan difabel sangat terlihat dalam kegiatan musyawarah dusun. Hal ini nampak dengan tingkat kehadiran hampir 100% bahkan ada yang lebih serta keaktifan warga dalam Musdus dengan keterlibatan peserta 565 orang ( Laki-laki : 226 dan Perempuan : 339 ). Musyawarah dusun diselenggarakan sebagai forum untuk mengidentifikasi kelompok marginal yang ada ditingkat dusun serta memberikan pemahaman kepada mereka tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta pentingnya partisipasi kelompok marginal dalam pembangunan desa.

Mayoritas dari kelompok perempuan, warga miskin dan difabel yang hadir, sebelumnya belum pernah dilibatkan dalam kegiatan musyawarah dusun ataupun ditingkat desa khususnya untuk membahas pembangunan desa. Karena selama ini masih ada anggapan bahwa pembangunan adalah urusan Pemerintah Desa dan tokoh-tokohnya saja, dan masyarakat jika diundang musyawarah jarang mau hadir. Namun hal ini terbantahkan ketika FORMASI bekerjasama dengan Pemerintah Desa mengundang para kelompok marginal tersebut untuk hadir dalam musyawarah dusun tersebut.

Dengan terlaksananya musyawarah dusun tersebut, terdapat perubahan yang terjadi dengan masyarakat yaitu adanya pemahaman masyarakat tentang perlunya memberikan prioritas pembangunan kepada RTM dan kelompok difabel, yang dimulai dengan kesadaran masyarakat untuk mulai melakukakn pendataan RTM dan kelompok difabel secara partisipatif melalui forum musyawarah yang dilakukan ditingkat dusun (musdus).Peserta yang hadir mulai menyadari hasil dari pendataan warga miskin tersebut, ternyata masih banyak warga miskin yang belum menerima haknya dan bantuan yang diberikan selama ini untuk pemerintah masih ada yang belum tepat sasaran.

Perubahan tersebut muncul karena adanya kesadaran masyarakat untuk berpihak kepada masyarakat marginal (RTM & difabel) dalam pembangunan ditingkat desa. Kesadaran ini diperoleh melalui diskusi dan belajar bersama dalam kegiatan musdus. Perubahan ini menjadi penting, karena dengan adanya kesadaran masyarakat tentang perlunya arah sasaran pembangunan yang diprioritaskanbagi RTM dan difabel serta dengan adanya data yang disusun secara partisipatif mempermudah dalam pencapaian sasaran pembangunan diantaranya pengurangan kemiskinan/ peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan diffabel.

Dengan adanya pendataan RTM dan kaum difabel secara partisipatif diharapkan kegiatan pembangunan di tingkat desa lebih terarah dan tepat sasaran, khususnya bagi RTM dan Difabel. Dengan adanya data dan pengakuan dari masyarakat secara partisipatif maka akan lebih mudah dalam memberikan intervensi khususnya bagi  RTM, difabel atau kelompok marginal lainnya.