Refleksi  Dinamika Partisipasi Kaum Marginal Dalam Musrenbang Di Kab. Kebumen
Oleh : Yusuf Murtiono

MUQODDIMAH

Cara pandang terhadap rakyat miskin, perempuan, anak dan kaum marginal pada umumnya tidak lebih sebagai objek kebijakan pembangunan yang centralistic. Anggapan dan prilaku negative yang terus dipelihara sampai saat ini, bahwa mereka harus selalu dikasihani dengan memberikan sesuatu yang bersifat “parsial” dan “stimulus” serta tidak mempunyai makna strategis untuk melakukan penanggulangan secara serius dan tuntas. Optimisme program penanggulangan kemiskinan hanya berkutat pada wilayah statistic yang mekanisme dan sistem pendataan hanya ditentukan secara sepihak berdasarkan data makro sebagaimana selama ini berlaku.
Semua sepakat bahwa persoalan kemiskinan dan bentuk-bentuk marginalisasi disebabkan oleh berbagai hal yang bersifat mutidimensi dan saling berhubungan satu sama lain. Namun demikian dalam upaya penyelesaiannya belum pernah dilakukan secara sinergis dan menyentuh pada “akar” permasalahan. Kesan yang muncul dari produk kebijakan pemerintah, lebih pada sikap “sok tahu, dan sok ngerti” terhadap permasalahan kemiskinan rakyatnya. Keengganan mengajak duduk bersama seluruh elemen masyarakat, terutama kaum marginal memperkuat persepsi bahwa pemerintah merasa “paling pandai” mencarikan alternative solusi dengan berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Partisipasi kaum marginal selalu dikebiri dan dianggap tidak mempunyai makna dalam setiap proses perumusan kebijakan yang berhubungan dengan hak-hak mereka. Dan partisipasi yang ada selama ini hanya bersifat semu yang cenderung mobilisasi kaum marginal.
Rendahnya kualitas kordinasi dan sinergisitas antar dinas / instansi dalam program penanggulangan kemiskinan sudah menjadi rahasia umum bahwa kordinasi mudah diucapkan tetapi tidak pernah mampu direalisasikan dalam implementasi program. Ego sektoral bukan lagi dianggap sebagai permasalahan tetapi lebih pada upaya merebut dan memperbesar alokasi anggaran. Indicator kinerja yang terukur dan realistis hanya diukur apakah budget yang telah disusun dapat terserap banyak atau sedikit dalam setiap akhir tahun anggaran. Target tingkat efektifitas dan dampak terhadap apakah jumlah keluarga miskin berkurang atau tidak, rakyat miskin menjadi sejahtera atau “lebih miskin” bukan lagi menjadi prioritas kebjakan. Dan apakah cost yan dikeluarkan sudah setara dengan target sasaran yang hendak dicapai, nampaknya masih jauh dari perhitungan.

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KEBUMEN
Penduduk Kebumen saat ini mencapai 1,2 juta jiwa yang tersebar pada 26 kecamatan atau 449 Desa dan 11 Kelurahan. Berdasarkan RKPD Kab.Kebumen Tahun 2008 jumlah rumah tangga miskin mencapai 40,28% ( hasil sensus ekonomi tahun 2005) atau bila dikalkulasikan jumlah rumah tangga miskin mencapai 132.967 rumah tangga (tahun 2003 hanya 30,6%) Sangat wajar apabila dalam RKPD tersebut, prioritas kebijakan pembangunan diarahkan pada Penanggulangan kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan serta Peningkatan Upaya Perlindungan Sosial melalui pemenuhan hak dasar masyarakat miskin secara bertahap pada tahun 2008. Sedangkan tahapan yang harus dilakukan prioritas pertama adalah kebijakan tentang Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan lewat beberapa program yang salah satunya adalah pemberian pelayanan kesehatan pada penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya dan peningkatan pelayanan kesehatan dasar.
Sejak digulirkannya program Jaring Pengaman Sosial (JPS), berbagai program penanggulangan kemiskinan relatif banyak muncul di Kebumen. Selama tahun 2005, setidaknya ada 10 dinas/instansi yang secara khusus melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Dana yang diserap mencapai Rp. 48.022.012.000 yang berasal dari : APBN Rp. 32.910.080,- ; APBD I Rp. 927.780.000,- ; dan APBD II sebesar Rp. 14.184.152.000,- . Pada tahun 2008 (sumber : Bapermades 2008) alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan dari APBN mencapai Rp. 151.457.723.000,- dan dari APBD sebesar Rp. 23.100.000.000,-. Sedangkan jumlah rumah tangga miskin mencapai 44,75%. Pertanyaannya berapa proses tingkat kemiskinan yang dapat diturunkan atau dinaikkan? Dan apakah hasil penurunan tersebut disebabkan murni dari program kegiatan penanggulangan kemiskinan?
Data diatas belum termasuk kegiatan yang berupa tehnikal assistensi dari berbagai lembaga donor, bantuan hibah maupun yang lainnya. Artinya, selama krisis ekonomi menimpa Indonesia, sudah sangat banyak kegiatan-kegiatan yang diarahkan pada penanggulangan dan pengurangan kemiskinan. Disamping itu mulai tahun 2004 Kabupaten Kebumen telah mempunyai dokumen hukum berupa Keputusan Bupati tentang Strategi Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan (SRTPK) yang habis tahun 2007 dan telah diperbaharui kembali tahun 2008 ( kerjasama Pemkab Kebumen dengan Program Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah/ P2TPD), termasuk di dalamnya juga dibentuk Komite Penanggulangan kemiskinan Daerah ( KPKD ) dengan Keputusan Bupati yang tugasnya adalah mengkordinasikan program-program penanggulangan di daerah. Dalam perjalannya KPKD sangat “mandul”, baik dalam fungsi kordinasi maupun dalam pembuatan data base kemiskinan daerah.
Dengan melihat realitas tersebut, sudah sewajarnya jika pemerintah/Pemda harus mengkaji dan menyusun ulang setiap program dan anggarannya agar lebih berpihak kepada rakyat miskin demi menyelamatkan kehidupan mereka dari keterpurukan ekonomi yang semakin parah. Kunci utama dalam mewujudkan anggaran pro rakyat miskin pada dasarnya terletak pada peran aktif masyarakat dalam setiap penyusunan program dan anggaran secara langsung, karena memang masyarakatlah yang benar-benar mengetahui kondisi permasalahan dan kebutuhannya masing-masing.
POTRET KEBIJAKAN PERENCANAAN DAERAH
System perencanaan pembangunan pada prinsipnya tidak hanya bersifat dari atas ke bawah (top down) tetapi juga wajib mengakomodir yang dari bawah ( bottom up planning ). Hal ini mengandung makna bahwa aspirasi dan kebutuhan rakyat dari bawah harus mampu menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan daerah. Forum perencanaan yang lazim dimulai dari tingkat desa ( musrenbangdes), musrenbangcam sampai dengan musrenbangkab pada dasarnya masih memiliki nilai strategis dalam upaya menyerap dan memotret permasalahan rakyat secara riil. Apalagi rentang waktu yang panjang dan biaya yang dibutuhkan relative besar (analisa hitungan Kepala Bappeda mencapai 1,5 Milyard), maka sudah seharusnya produk yang dihasilkan mampu memberikan kepuasan terhadap rakyat yang telah susah payah mengikuti dan tunduk terhadap aturan yang ada.
Pada perjalannya, sebelum tahun 2007 semua forum musrenbang hanya sebatas kegiatan ritual dan formalitas untuk sekedar “menggugurkan” kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan. Ini dibuktikan bahwa kurang dari 10% usulan masyarakat yang dibangun melalui musrenbangdes dan musrenbangcam mampu diakomodir dalam RKPD ( dulu RPTD ). Bukti dari rendahnya penghargaan mengakomodir aspirasi rakyat salah satunya dampaknya adalah sikap apatisme masyarakat dan pemerintahan yang palng bawah (Desa) untuk mengikuti secara serius forum musrenbang, baik di kecamatan, SKPD maupun kabupaten. Selain itu, kejenuhan dan kejengkelan masyarakat terhadap usulannya yang bertahun-tahun tidak pernah terealisasi, bahkan jikapun ada yang diakomodir, pemerintahan desa masih diwajibkan membuat proposal.
Dalam hal regulasi tingkat pusat yang mengatur penyelenggaraan forum perencanaan pembangunan, ternyata belum secara tegas memberikan proteksi terhadap partisipasi rakyat yang dibangun dari bawah. Kongkritnya bahwa aspirasi dan partisipasi rakyat hanya sekedar input untuk menggugurkan kewajiban dan “menghilangkan kesan” centralistic dan top down. Belum ada sangsi apapun manakala terjadi pengingkaran partisipasi rakyat yang telah menjadi kesepakatan akhir dalam forum musrenbang. Lemahnya sangsi atas partisipasi rakyat memperbesar ruang “manipulasi” dan “silumanisasi” rencana program kegiatan yang teruang dalam dokumen perencanaan daerah.
Rendahnya sensitifitas dan kapasitas pelaku perencanaan daerah mulai dari kecamatan sampai kabupaten semakin memperparah citra buruk dokumen perencanaan daerah. Bahkan banyak ditemukan program kegiatan yang tercatat hanya “copy paste” dari tahun sebelumnya dengan sekedar mengubah angka rupiah. Dalam kasus di atas selama 2 tahun terakhir (musrenbang 2007 & 2008) banyak ditemukan keberanian peserta melakukan complain terhadap penyelenggara musrenbang ( terutama musrenbangcam dan forum SKPD ) karena dianggap tidak memahami substansi renstra/ renja masing-masing dinas yang seharusnya diinformasikan kepada peserta musrenbang. Sebaliknya pihak SKPD selalu mengatakan bahwa usulan masyarakat dari bawah hanya bersifat fisik/infra struktur. Kondisi demikian menjadikan forum musrenbang hanya sekedar forum “lomba pidato” baik dari Dinas SKPD maupun dari para anggota DPRD yang mewakili Dapil kecamatan.
sampai sekarang yang masih menjadi persoalan adalah berkait dengan sinergisitas dokumen perencanaan yang telah menjadi kesepakatan masyarakat dan pemerintah yang dibuktikan melalui regulasi, sering terkalahkan dengan berbagai program kegiatan yang datangnya dari pemerintah pusat yang berjalan di luar system yang ada. Bahkan ada kecenderungan anggaran yang dialokasikan melalui DAK, dan bentuk lain semakin tahun meningkat cukup signifikan, baik dalam hal besaran anggaran maupun cakupan wilayah dan jenis programnya. Secara sepihak peningkatan alokasi anggaran ke daerah mengalami kenaikan, namun pada sisi lain kewenangan daerah untuk menentukan prioritas program kegiatan yang langsung bersentuhan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat semakin menurun. Juga kenaikan anggaran daerah dikarenakan beban membayar gaji PNS semakin besar karena penambahan jumlah PNS termasuk pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS.
Contoh kasus yang terjadi pada dinas kesehatan kabupaten Kebumen sejak tahun 2007 trend belanja langsung untuk sector kesehatan cenderung mengalami penurunan cukup signifikan. Jika dicermati perbandingan prosentase antara total belanja APBD dengan total belanja langsung kesehatan, pada tahun 2007 hanya mencapai 2,64% dan tahun 2008 turun lagi menjadi 2,30%, bahkan dalam RAPBD 2009 hanya 1,47%. Demikian halnya jika jumlah keseluruhan belanja langsung kesehatan dibandingkan dengan belanja langsung APBD, prosentasenya tidak pernah beranjak pada kisaran 6% ( 2007 = 6,07%; 2008=6,08% dan RAPBD 2009=4,64%). Pada lain pihak trend untuk belanja tidak langsung sector kesehatan yang diperuntukkan gaji pegawai setiap tahun mengalami peningkatan signifikan . ( Tahun 2007 = Rp. 16.703.098.000; Tahun 2008= Rp. 21.419.279.000, dan RAPBD 2009= Rp. 32.394.390.000) . Sementara regulasi di Negara kita mengamanatkan alokasi anggaran untuk sector kesehatan sekurang-kurangnya 15% dari total APBD, mungkinkah????
Kasus lainnya, alokasi pagu anggaran untuk kuota kecamatan yang baru dimulai pada tahun 2007 untuk APBD 2009 teranggarkan sebesar 15% dari total belanja langsung APBD atau berkisar Rp.52 milyard, sedangkan pada musrenbancam 2008 untuk APBD 2010 berkurang menjadi 10% dari belanja langsung APBD atau berkisar Rp. 36 milyard. Pengurangan pagu anggaran yang pada dasarnya untuk memberikan jaminan perlindungan atas aspirasi dan partisipasi rakyat bawah berdalih karena mulai tahun 2009 banyak program dari pusat yang sifatnya langsung pada masyarakat di tingkat desa, baik melalui DAK maupun program PNPM yang masing-masing mempunyai aturan dan mekanisme sendiri-sendiri.

INOVASI GERAKAN PARTISIPASI KRITIS RAKYAT
Berbagai problematika dan tantangan partisipasi rakyat dalam proses perencanaan pembangunan mendorong munculnya daya kritis elemen masyarakat sipil untuk lebih mengintensifkan gerakan advokasi merebut hak-hak partisipasi rakyat secara lebih nyata dan berwujud. Perjalanan yang demikian panjang baru mulai menampakkan hasil pada saat penyelenggaraan musrenbang untuk penyusunan RKPD Tahun 2007. Proses perencanaan yang dibangun mulai dari forum musrenbangdes sedikit demi sedikit menunjukkan progress yang lebih baik, meskipun masih harus terus dikawal dalam konsistensi kebijakan daerah. Pada sisi lain munculnya iktikad baik dan kemauan pemerintah daerah ( Bappeda, Bapermades, red ) meningkatkan kualitas perencanaan dan pemberdayaan masyarakat, secara tidak langsung menjadi dinamisator bagi seluruh SKPD dalam upaya memperbaiki kinerja perencanaannya.
Beberapa hasil positif yang nampaknya perlu terus dikawal sebagai bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan partisipasi rakyat, adalah sebagai berikut :
1. Sejak tahun 2004 melalui Perda 3/2004 tentang Alokasi Dana Desa yang kemudian direvisi dengan Perda 3/2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, gerakan merebut hak keuangan desa mulai membuahkan hasil nyata. Bantuan keuangan kepada desa yang bersifat transfer/ bantuan langsung setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni tahun 2005 sebesar Rp.8.630.526.000,00 dan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 40.000.000.000,-. Untuk tahun 2009 direncanakan sebesar Rp. 45.000.000.000,-. Pelabelan bahwa pemerintah dan masyarakat desa dikhawatirkan tidak mampu mengelola dan sebesar itu untuk kepentingan masyarakatnya berangsur-angsur mulai pudar. Justru sebaliknya berdasarkan analisa kasar bahwa 70% dari total ADD antara 90-100% dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan desa, baik jangka menengah maupun tahunan desa sampai masuk pada APBDesa yang bentuknya adalah peraturan desa. Bukti bahwa pemerintah desa konsisten mengakomodir aspirasi rakyat bawah adalah mekanisme penyerapan aspirasi dan permasalahan masyarakat dimulai pada level paling bawah, yakni RT/RW. Tingkat keterlibatan aktif rakyat, terutama kaum marginal mampu mendominasi prioritas kebijakan perencanaan di tingkat desa. Pertanyaannya mengapa bisa demikian? Pertama bahwa seluruh elemen masyarakat mengetahui secara langsung bahwa pemerintah desa mendapatkan hak keuangan yang pada dasarnya adalah milik rakyat. Sehingga pengalokasiannya harus berdasarkan kepentingan dan bisa mengatasi permasalahan rakyatnya. Kedua, sikap pemerintahan desa yang tidak lagi diskrminatif terhadap hak partisipasi rakyat. Bias elit, bias laki-laki dan lain sebagainya mampu diminimalisir dengan cara melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam tim penyusun dokumen perencanaan dan penganggaran desa, diluar aparat pemerintahan desa, termasuk delegasi kaum marginal (Miskin dan perempuan ). Indicator keberhasilan atas gerakan partisipasi kritis rakyat, adalah proporsi antara pembangunan fisik dan non fisik, kualitas terjelek berdasarkan analisa 50%:50% yang sebelum tahun 2006 belum pernah ada. Bahkan 90-100% semuanya dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan fisik yang bias elit. Bahkan saat ini ada banyak desa yang proporsi pagu anggarannya 40% fisik dan 60% non fisik ( ekonomi dan sosbud ). Ketiga, factor yang membangkitkan semangat partisipasi kritis rakyat adalah bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas mulai dari proses penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan pelaksanaan anggaran selalu terinformasikan sampai pada masyarakat tingkat paling bawah. Yang paling menarik justru delegasi kaum miskin yang masuk dalam team desa, ternyata mampu menjadi kader CO yang siap diberikan tugas memfasilitasi di desa-desa lain dan kualitasnya tidak memalukan meskipun tidak tamat SD. Coba bandingkan dengan praktek APBD???
2. Jaminan perlindungan aspirasi rakyat desa yang tidak mampu dibiayai desa sejak tahun 2007 secara minimal telah disediakan pagu anggaran melalui yang disebut kuota kecamatan. Dimana proses pemanfaatannya dilakukan melalui kompetisi penentuan sekala prioritas dalam forum musrenbangcam. Sampai pelaksanaan musrenbangcam tahun 2008 untuk RKPD tahun 2010 proporsi terjelek adalah 40% untuk kebutuhan non fisik dan 60% kebutuhan fisik/ infrastruktur. Hal yang menarik dan mampu membangkitkan semangat peserta musrenbangcam (bahkan ada yang dilaksanakan 2 hari), bahwa seluruh pagu anggaran kuota kecamatan sepenuhnya hak desa. Sehingga banyak kejadian menarik usulan UPT Dinas ditolak mentah-mentah untuk masuk dalam kuota kecamatan, karena bagiannya ada dalam pagu anggaran SKPD. Peserta tidak segan-segan protes dan memberhentikan sambutan dari UPT Dinas karena dianggap tidak ada relevansinya dengan materi musrenbangcam, karena tugas dari UPT Dinas seharusnya menyampaikan informasi berkait dengan Renstra dinas, tetapi banyak pejabat UPT Dinas yang tidak memahami Renstra Dinasnya. Demikian halnya dengan peran anggota DPRD yang hadir mewakili Dapil Kecamatan, yang sebelumnya lebih dominan menyampaikan propaganda proposal, 2 tahun terakhir lebih diposisikan sebagai nara sumber yang bertugas memberikan penjelesan apabla diminta oleh peserta ( pasif). Artinya penyelenggaraan musrenbangcam 2 tahun terakhir sudah mulai banyak diminati peserta delegasi desa. Bahkan musrenbangcam kemaren beberapa kecamatan sudah diminta melakukan evaluasi terhadap beberapa usulan kegiatan yang tidak mampu masuk dalam prioritas kuota kecamatan. Demikian halnya dengan kegiatan sosialisasi hasil musrenbangcam sebelum dikirm kepada kabupaten. Yang palin signifikan keberhasilan advokasi musrenbangcam adalah terbitnya surat edaran Bupati yang mewajibkan bagi SKPD untuk mengakomodir usulan – usulan dari bawah melalui forum musrenbangcam sesuai kuota kecamatan. Dan juga usulan dari bawah harus berpedoman pada dokumen perencanaan yang legal yang ada di desa..
3. Progress lain yan harus terus dikawal komitmen dan konsistensi adalah upaya mensinergikan berbagai program dan kegiatan yang masuk di tingkat desa, baik yang anggarannya bersumber dari APBD, APD prov maupun APBD dan APB Desa sendiri. Kegiatan riil yang sudah dilakukan dan mendapat dukungan penuh dari Bappeda maupun Bapermades Kebumen adalah niat untuk menyusun regulasi tentang mekanisme perencanaan desa-daerah dalam satu payung hokum juga Perda kemiskinan. Sehingga ketika di desa maupun daerah sudah mempunyai dokumen perencanaan yang disusun secara partisipatif dan memperioritaskan kebutuhan hak dasar rakyat, maka wajib hukumnya untuk semua program menghormati dan menjadikan dokumen tersebut sebagai blue print. Komitmen ini sudah diawali dengan kegiatan penyerapan aspirasi untuk penyusunan Perda/Perbup Perencanaan Daerah yang diselenggarakan bersama antara pemerintah daerah, PNPM Mandiri, Formasi, dan Plan Kebumen. Manfaat positif dari kesepakatan ini adalah mendorong efektifitas dan efisiensi proses dan anggaran yang ada di desa serta mengurangi kejenuhan masyarakat untuk berulang-ulang mengkuti musyawarah desa dalam persoalan yang sama. Disampin itu yang lebih penting adalah munculnya kesadaran kolektif bagi pelaksana program tentang legalitas formal terhadap produk hokum yang dibuat di desa. Dari sini kemudian diharapkan mampu menghilangkan stigma adanya system di luar system, Negara dalam Negara. Dampak positif lainnya upaya sinergisitas di atas akan lebih meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan mendorong kepedulian rakyat untuk melakukan control public secara sadar kritis. Tumbuhnya kesadaran kritis dapat dibuktikan dengan bangkitnya semangat kebersamaan dan gotong royong rakyat yang telah lama hilang karena doktrin centralisasi pembangunan yang menjauhan dari peran aktif masyarakat.
4. Untuk forum SKPD dan Musrenbangkab masih diperlukan kerja keras untuk meningkatkan kulaitas baik dalam hal pelaksanaan maupun penyusunan dokumen. Sehingga dalam konteks ini masih diperlukan penguatan kapasitas SDM bagi pejabat yang mempunyai tanggung jawab menyusun perencanaan SKPD. Meskipu mulai tahun 2007 mekanisme penentuan delegasi lebih partisipatif oleh peserta tetapi kemampuan mengkompilasi berbagai usulan dari bawah dan atas perlu terus didorong. Termasuk bagaimana pejabat UPT dinas instansi mempunyai kapasitas mencukupi untuk memahami renstra dan renja dinasnya. Jika hal ini tidak segera menjadi prioritas kebijakan daerah, dikhawatirkan akan berdampak pada ketidakpuasan para delegasi dari desa dan kecamatan terhadap penyelenggaraan forum SKPD dan Musrenbangkab. Meningkatnya daya kritis masyarakat bawah, harus mampu direspon oleh pemerintah kabupaten dengan cara meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang lebih professional dalam perencanaan.

CATATAN AKHIR
Keberanian untuk melakukan inovasi dalam mensinergikan mekanisme perencanaan desa-kabupaten sebagai wujud komitmen melindungi aspirasi dan partisipasi rakyat pada dasarnya akan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah/pemerintah daerah. Kesadaran kritis rakyat pada akhirnya diharapkan berubah menjadi bentuk kepedulian terhadap sesama dalam membangun kebersamaan meningkatkan kesejahteraan. Dan upaya penanggulangan kemiskinan akan mempunyai makna dan membuahkan hasil secara lebih efektif apabila rakyat, terutama kaum marginal diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dan membangun komunikasi secara lebih seimbang dan adil. Rakyat tidak lagi hanya dijadikan object yang sama sekali dianggap tidak mampu untuk mengetahui penyebab dan alternative solusi menanggulangi kemiskinan.
Untuk itu, catatan akhir saya sebagai sebuah rekomendasi adalah :
1. Niat baik dan konstruktif yang telah dibangun oleh daerah, terutama bagaimana melakukan upaya sinergisitas berbagai program penanggulangan kemiskinan perlu diperkuat dengan regulasi dan kebijakan di level pemerintah pusat. Karena sebaik apapun produk regulasi daerah dan sudah menjadi rahasia umum jika tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di pusat dianggap salah dan harus diganti. Sementara regulasi dan kebijakan pusat tidak pernah merespon pengalaman baik yang telah dilaksanakan daerah.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang terus memperbesar program dan kegiatan yang sifatnya centralistic dan memerlukan dana pendamping dari kabupaten harus mulai diarahkan pada optimalisasi desentralisasi keuangan kepada daerah/ desa. Pemberian kepercayaan kepada daerah/ desa untuk lebih berani menentukan sikap dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan riil rakyatnya akan semakin mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan secara lebih komprehensif (tidak parsial).
3. Agar partisipasi rakyat terutama kaum marginal lebih terproteksi, maka sudah saatnya dibangun mekanisme yang secara proporsional dan legal formal ada penghargaan bagi setiap SKPD yang berprestasi terhadap kinerjanya dan memberikan sangsi tegas bagi yang tidak mampu menghargai hak partisipasi warga. Penghargaan dan sangsi ini mutlak diperlukan sebagai respon positif terhadap mandulnya penyelenggaraan musrenbang yang selalu mengabaikan hak partisipasi rakyat bawah.
4. Indicator makro tentang kemiskinan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat, sudah saatnya mulai membuka kesempatan daerah untuk mengembangkan indicator local sesuai karakteristik masyarakatnya. Pemberian kesempatan ini pada dasarnya akan membuka kesadaran bersama seluruh elemen masyarakat di daerah sampai desa untuk bagaimana menentukan criteria kemiskinan berdasarkan kesepakatan rakyat. Hasil kesepakatan rakyat harus dihormati sebagai sebuah sikap yang mandiri untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan hidupnya. Kasus yang pernah terjadi, suatu desa melalui assessment bersama masyarakat telah memutuskan bahwa KK Miskin hanya ada 70, setelah diusulkan untuk menerima BLT ternyata data awal tetap tidak dirubah, yakni 223 KK. Apakah hal itu akan terus terjadi???
5. Dalam hal dokumen perencanaan, harus terus di dorong agar produk dokumen yang digunakan sebagai blue print hanya ada satu, sehingga semua program harus patuh dan tunduk terhadapazas legalitas formal yang ada. Fleksibilitas program dari pusat untuk merujuk dokumen yang sudah ada mutlak sebagai pra syarat terbangunnya system perencanaan yang partisipatif.
Demikian, perjuangan masih panjang, ayo terus maju pantang mundur…..

Yusuf Murtiono

Salam