DSCF2383Kebumen – Indikator kemiskinan daerah dirumuskan bersama dalam acara Forum Group Discussion (FGD) Integrasi Indikator Kemiskinan Di Kabupaten Kebumen, selasa (17/9) di Hotel Candisari, Karanganyar.

Kegiatan yang merupakan hasil kerjasama antara Formasi dan Sekretariat TKPKD dalam hal ini Bappeda Kabupaten Kebumen diikuti oleh perwakilan dari masing-masing klaster wilayah, SKPD, PNPM dan stakeholders yang terkait dengan kemiskinan yang berjumlah sekitar 25 orang.

Perumusan indikator tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) bersama masyarakat yang sudah dilakukan di 5 klaster di Kabupaten Kebumen beberapa bulan yang lalu, diantaranya adalah klaster perkotaan, pesisir, pesisir bergunung, pegunungan dan bonorawan.

Kabid Sosbud Bappeda, Drs Isnadi MAP menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk merumuskan secara teknis indikator dan kriteria kemiskinan yang ada di Kabupaten Kebumen setelah kemarin dibahas oleh dimasyarakat pada waktu AKP dimasing-masing klaster. “Harapannya ada masukan-masukan lagi secara teknis khususnya dari SKPD, sebelum indikator dan kriteria tersebut dimasukkan ke draft Perbup nantinya”, tandasnya.

Dari pembahasan tersebut, muncul 37 indikator dan kriteria penduduk miskin termasuk di dalamnya adalah indikator kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS. Tambahan yang disepakati bersama adalah seperti indikator pendidikan, yang memunculkan kriteria ketrampilan. “Logika berpikir yang kita pakai adalah semakin orang itu trampil, semakin sejahtera”, tutur Mustika Aji, yang pada kegiatan tersebut menjadi moderator diskusi.

Hasil kegiatan tersebut akan dijadikan masukan dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pendataan Penduduk Miskin, yang targetnya selesai pada akhir september ini. Selain itu, diskusi tersebut juga membahas tentang peringkat indikator dan metode pendataan yang akan dilakukan.