Ada pro, kontra dalam pembangunan pasar di Kebumen harus disikapi sebagai dinamika seiring meningkatnya daya kritis masyarakat Kebumen. Peningkatan pendapatan para pedagang, kesejahteraan rakyat dan kenyaman konsumen tetap menjadi komitmen seluruh pihak yang berkepentingan. Berbagai masukan, kritik dan apapun tentang perkembangan pembangunan pasar di Kebumen tidak bisa dimaknai sepihak bahwa mereka tidak mendukung kebijakan tersebut.

Prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan proses perencanaan dan penganggaran daerah merupakan mandate konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dan dalam pelaksanaannya, masyarakat harus selalu diberi ruang untuk melakukan pengawalan dan control sehingga hasilnya benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat kebanyakan.

Secara umum Forum Masyarakat Sipil ( FORMASI ) Kebumen mendukung sepenuhnya kebijakan revitalisasi pasa-pasar di Kebumen, karena memang kondisinya perlu dilakukan renovasi. Namun demikian Formasi juga mengingatkan pemerintah daerah/SKPD dan DPRD untuk cermat dan menerapkan prinsip kehatian-hatian terhadap pelaksanaan penganggaran yang ada. Selain itu konsistensi antara dokumen perencanaan daerah dan penganggaran daerah tidak boleh diabaikan dalam penyusunan anggaran daerah ( APBD ).Anggaran Negara baik itu APBN maupun APBD, sehingga anggaranpun harus mengarah kepada kebutuhan rakyat, Prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan kesetaraan merupakan prasyarat wajib terwujudnya anggaran yang pro rakyat, mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sehingga prinsip tersebut wajib dilaksanakan dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran daerah.

Salah satu anggaran yang dialokasikan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten kebumen adalah revitalisasi Pasar tradisional, walaupun kegiatan ini bukan merupakan prioritas utama dalam RKPD 2012, tetapi dalam implementasinya pasar tradisional yang merupakan lahan pendapatan bagi pedagang pasar, dibangun dalam rangka meningkatkan pendapatan pedagang pasar dengan peningkatan jumlah anggaran yang sangat besar, walaupun tidak ada jaminan pasar yang bagus akan meningkatkan penjualan tanpa ada peningkatan nilai beli masyarakat atau ekonomi masyarakat secara makro. Peningkatan anggaran untuk pemeliharaan / rehabilitasi / pembangunan pasar-pasar daerah dapat dilihat dari dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai berikut :

No

Sumber Dokumen

Jumlah Lokasi

Anggaran (Rp)

1 Renja SKPD Perindag PP 5 Pasar (tidak menyebutkan lokasi)

136.206.000

2 RKPD 2012 2 Pasar (tidak menyebutkan lokasi)

136.206.010

3 PPAS 2012 2 Pasar (tidak menyebutkan lokasi)

136.206.000

4 APBD 2012 Tidak disebutkan jumlahnya

56.221.217.000

5 DPA 2012 3 Pasar (tumenggungan,

56.336.207.000

Data diolah dari sumber dokumen daerah

Dari table diatas terlihat bahwa perencanaan pembangunan pasar dan anggaran tidak dilakukan sejak awal perencanaan di SKPD, tetapi langsung pada tahap pembahasan RAPBD/APBD.

Sedangkan apabila melihat dokumen pelaksanaan anggaran / DPA rencana realisasi anggaran ada beberapa berbedaan seperti tergambar dibawah ini :

  1. BELANJA PEGAWAI sebesar Rp.45.925.000 dengan rincian untuk honor PNS sebesar Rp  45.720.000 dan Uang lembur 2.205.000
  2. BELANJA BARANG DAN JASA  sebesar Rp. 69.065.000.
  3. BELANJA MODAL sebesar Rp. 56.221.217.000 dengan rincian :

–          Pengadaan kontruksi pembangunan Pasar Tumenggungan Rp. 48.000.000.000

–          Pengadaan kontruksi pembangunan Pasar Tlogopragoto  Rp. 1.600.000.000

–          Pengadaan kontruksi pembangunan Pasar Petanahan  Rp. 4.500.000.000 ( tidak dilaksanakan).

–          Honorarium pengadaan barang/jasa pemborong kontruksi Rp. 25.250.000

–          Biaya pengumuman Lelang Rp. 750.000

–          Biaya Jasa Konsultasi Rp. 860.000.000

–          Biaya Pengawasan dan pengamanan Rp. 1.067.500.000

–          Pengembangan pasar Indrakila (Pasar Kambing) Rp. 117.717.000

–          Pembangunan Jembatan kios Pasar bocor Rp. 50.000.000

Belanja pengawasan cukup besar mencapai Rp. 1.067.500.000, paling besar untuk pasar tumenggungan , sebesar 960,000,000. Hal ini menjadikan pertanyaan besar bagi masyarakat untuk apa anggaran pengawasan sebesar itu ??

Selain itu hal yang tidak kalah pentingnya adalah penyusunan DED, Amdal dan dokumen lainnya yang seharusnya sudah dibuat di n-1 anggaran atau tahun sebelumnya, DED (Detail engineering Design) merupakan dokumen yang sangat penting sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan tersebut.

Penyusunan DED juga harus berlaku untuk pembangunan infrastruktur lainnya, sebelum proses penganggaran, sehingga dalam menganggarkan bisa tepat dan tidak asal menganggarkan.

Secara rinci alokasi anggaran yang digunakan untuk pembangunan pasar sesuai dengan Dokumen pelaksanaan Anggaran ditahun 2012 adalah Rp. 45.925.000 untuk belanja gaji, Rp. 69.065.000 untuk belanja barang dan jasa sedangkan belanja modal sebesar Rp.56.221.217.000. hal yang sangat menarik didalam satu DPA digunakan untuk 3 pembangunan pasar yaitu pasar Tumenggungan, Tlogopragoto dan Petanahan, selain itu juga ada tambahan 2 tambahan yaitu pengembangan pasar indrakila (pasar kambing) dan pembangunan jembatan kios pasar bocor. Sehingga total dalam satu DPA revitalisasi / rehabilitasi pasar ada 5 kegiatan. Pembangunan pasar Prembun sebesar 4 M, Karanganyar 7 M dan Jati sari 3,5 m terinformasikan akan dibiayai dengan APBN / dana dari pusat. Sehingga total pembangunan pasar ditahun 2012 sebanyak 6 pembangunan pasar dan pengembangan pasar Indrakila serta pembangunan jembatan kios pasar Bocor, sedangkan pembangunan pasar Petanahan tidak dikerjakan pada tahun 2012.

Formasi akan melakukan pengawalan terhadap implementasi anggaran dan akan bekerjasama dengan SEKNAS FITRA DAN ICW, jika dimungkinkan Formasi bekerjasama dengan SEKNAS FITRA DAN ICW akan segera melakukan audit social terhadap implementasi anggaran revitasasi / pembangunan pasar.

Meminta DPRD untuk melakukan pengawasan secara lebih ketat dan intensif terhadap pelaksanaan pembangunan pasar.

Pemerintah agar merespon keluhan-keluhan masyarakat  terhadap dampak pembangunan pasar.

Ditulis Oleh Fuad HB