Fungsi APB Desa meliputi :

  • APB Desa mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.
  • Fungsi otorisasi adalah bahwa anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
  • Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
  • Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  • Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.
  • Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat desa.
  • Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Desa menjadi alat untuk memelihara keseimbangan fundamental perekonomian desa.

Prinsip APB Desa meliputi :

  • Partisipasi Masyarakat, mengandung arti bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APB Desa melibatkan partisipasi masyarakat, dengan demikian maka masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APB Desa;
  • Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, mengandung arti APB Desa disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses masyarakat, mulai dari tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis / obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan;
  • Disiplin Anggaran, mengandung arti :
  1. pendapatan yang direncanakan, merupakan perkiraan yang terukur secara rasional
  2. penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dimana Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. penerimaan dalam jumlah yang cukup, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa.
  3. semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Kas Umum Desa.
  • Keadilan Anggaran, mengandung arti segala bentuk pungutan yang dibebankan masyarakat desa harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar;
  • Efisiensi dan Efektifitas Anggaran, mengandung arti penggunaan anggaran harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, agar menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat; dan
  • Taat asas, mengandung arti APB Desa ditetapkan melalui dengan Peraturan Desa, yang dalam penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, kepentingan umum dan Peraturan Desa lainnya.