KEBUMEN  23

SENIN, 10 SEPTEMBER 2012

KEBUMEN – Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Kebumen menilai Kebijakan Umum Anggagaran dan Plafon Pagu Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) APBD 2013 belum memihak kepada rakyat miskin.

Hal itu diuangkapkan Pimpinan Program Formasi kebumen H Yusuf Murtiono usai Lokakarya KU APBD dan PPAS 2013 di Hotel Vander Wijck, Gombong, kemarin. Kegiatan atas kerja sama dengan Seknas FITRA Jakarta itu menghadirkan para ketua Komisi DPRD Kebumen, pejabat eksekutif, kecamatan dan desa.

Menurut Yusuf Murtiono, pihaknya setiap tahun berusaha mencermati RAPBD dalam upaya mendorong partisipasi public dan tata kelola pemerintahan yang baik. Bahkan melalui diskusi tersebut secara tidak langsung mendukung Pemkab lebih transparan dalam partisipasi perencanaan dan penganggaran daerah.

Namun Yusuf mengingatkan, dalam KUA dan PPAS APBD 2013 ada beberapa hal harus dikritisi. Dia menyayangkan dalam draft kebijakan penganggaran itu tidak menyertakan Perda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. “Saya menilai ini merupakan indikasi Pemkab kurang memikirkan anggaran untuk orang miskin,” tandas Yusuf.

Coordinator Advokasi Formasi Fuad Habib menambahkan, dari sisi kualitas dokumen, dalam KUA dan PPAS APBD 2013 ini masih memiliki banyak kelemahan baik dari aspek landasan hokum, kualitas penulisan dan sistematika. Bahkan dari aspek substansi terlihat tidak ada konsistensi prioritas kebijakan daerah.

 Kuota Kecamatan

                Fuad menyebutkan pada anggaran kuota kecamatan yang semula pada APBD 2012 Rp 20 miliar, pada 2013 ini berkurang menjadi Rp 12 miliar. Bahkan prioritas penganggaran kemiskinan dan program MDGs tidak tergambar sama sekali dalam merumuskan kebijakan umum dan prioritas anggaran.

Ketua Komisi A DPRD Dra Halimah Nurhayati menyatakan, semua komisi di Dewan saat ini telah melakukan dengar pendapat. Namun temuan Dewan memang tidak seakurat yang diungkapkan Formasi. “Kami menyambut baik temuan dan masukan Formasi. Kami juga mengakui, KUA dan PPAS APBD 2013 ini belum menunjukkan prioritas kebijakan yangsemestinya, termasuk alokasi anggaran,” tandas Halimah. (B3-91)