DSCF12809.jpgForum Masyarakat Sipil Kabupaten Kebumen melaksanakan Kegiatan FGD Finalisasi Draft Peraturan Desa tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada 10 desa percontohan di kabupaten kebumen pada Jum’at (6/2/2014).

Diskusi yang bertempat di Rumah Makan Pemancingan Maning Kebumen itu, melibatkan pihak-pihak yang terkait diantaranya adalah Bappeda, Bagian Hukum Setda, Bagian Tapem Setda, dan Bapermades Kabupaten Kebumen serta tim penyusun Raperdes dari 10 desa percontohan.

Dalam pengantar diskusi, Yusuf Murtiono selaku dewan presidium Formasi menyampaikan bahwa penyusunan Perdes ini merupakan tindak lanjut dari adanya Perda 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan UU 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan pembangunan desa adalah untuk penanggulangan kemiskinan. “Perdes ini tidak diamanatkan dan tidak dilarang oleh Perda, tetapi desa berwenang untuk ikut serta dalam penanggulangan kemiskinan”, jelas Yusuf.

Sementara itu, Bagian Hukum Setda yang diwakili oleh Nur Khotimah menanggapi bahwa pedoman penyusunan Perdes diatur dalam Permendagri No 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yang merupakan turunan dari UU Desa. Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa penyusunan Peraturan di Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, Nur Khotimah menyampaikan bahwa Peraturan Desa ada yang harus dievaluasi dan diklarifikasi oleh bupati. “Ada 4 Perdes yang harus dievaluasi oleh Bupati, selain itu hanya klarifikasi oleh Bupati” tutur Nur Khotimah.

Dari diskusi tersebut, diharapkan adanya kebijakan yang konkrit dan efektf dari desa dalam penanggulangan kemiskinan untuk dijadikan sebagai contoh bagi desa-desa lain. Dalam akhir diskusi 10 desa percontohan sepakat untuk melakukan penyempurnaan sesuai hasil diskusi dan melaksanakan Konsultasi Publik kepada masyarakat sebelum ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Desa.