DSCF2446Kebumen – Formasi bekerjasama dengan Sekretariat TKPKD Kabupaten Kebumen, dalam hal ini adalah Bappeda melaksanakan FGD Finalisasi Draft Raperbup Kriteria dan Pendataan Penduduk Miskin, Selasa (24/9) di Hotel Candisari, Karanganyar.

Diskusi tersebut dibuka secara langsung oleh Sekretais Bappeda, Sumadi S.Sos dan diikuti oleh sekitar 35 peserta terdiri dari perwakilan 5 klaster di Kabupaten Kebumen, SKPD, PNPM, akademisi dan masyrakat.

Kabid Sosbud Bappeda, Drs Isnadi MAP yang pada kesempatan tersebut menjadi Narasumber, menyampaikan bahwa Peraturan Bupati ini merupakan amanat dari pasal 6 ayat 2 dan pasal 7 ayat 4 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. “Perda 20 tahun 2012 mengamanatkan 3 Perbup yaitu Perbup Kriteria Pendataan Penduduk Miskin, Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Membangun Kemitraan”, paparnya.

Pembahasan dilakukan dari pasal demi pasal yang ada dalam Draft Raperbup tersebut, sehingga harapannya tidak ada materi yang terlewatkan begitu saja. Perdebatan terjadi ketika masuk pada materi mekanisme pendataan sensus dan akhirnya mengerucut dan disepakati bahwa pendataan dilakukan dengan metode sensus, setelah adanya musyawarah ditingkat dusun dan desa untuk menetapkan penduduk miskin atau sasaran yang akan disensus. “Jika dilakukan sensus kepada semua penduduk maka beresiko kepada pembiayaan yang tidak sedikit”, tutur Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen, Ir Winoto yang juga menjadi peserta dalam acara tersebut.

Selain itu, Kasubid Pemerintahan dan Pendidikan Bahrun Munawir S.Stp, M.Si menyampaikan bahwa data kemiskinan yang dihasilkan akan dikelola dengan Sistem Informasi Desa untuk ditingkat desa dan ditingkat kabupaten menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kemiskinan yang sedang disusun oleh Bappeda. “Data kemiskinan diinput dan dikelola oleh desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk menjadi data kemiskinan desa, baru dikelola oleh SIM Kemiskinan dan ditetapkan menjadi data kemiskinan daerah ”, ujarnya.

Diskusi tersebut menghasilkan beberapa poin penting diantaranya adalah indikator dan kriteria kemiskinan, mekanisme pendataan, petugas pendataan, pembiayaan dan pengelolaan data kemiskinan.