DASAR PEMIKIRAN
Draft KUA 2012 tidak layak dibahas karena tidak memuat arah kebijakan yang jelas, padahal KUA merupakan dokumen yang menggambarkan arah kebijakan anggaran yang akan dijadikan acuan dan diimplementasikan ke dalam dokumen APBD, didalam KUA harus tertuang arah kebijakan yang jelas dan konsisten dengan apa yang ada di RKPD. sungguh ironis ketika membaca draft KUA 2012 yang merupakan dokumen arah kebijakan tetapi didalamnya tidak memuat sebuah arah kebijakan yang jelas.  hasil mencermati kami terhadap dokumen draft KUA 2012 yang saat sekarang sedang dibahas oleh DPRD  setidaknya ada beberapa kelemahan  diantaranya adalah :
1. Kwalitas Dokumen
a. Draft KUA 2012 tidak mempunyai arah kebijakan.
b. Bab I ( ada penambahan dasar hukum dalam konsideran menjadi 36 dasar hukum), tetapi ada beberapa kebijakan yang seharusnya masuk ke dalam konsideran dasar hukum tetapi tidak masuk diantaranya adalah :
– Permendagri no 22 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan APBD ta.2012
– UU no 14 tahun 2008  tentang keterbukaan informasi publik.
c. Bab II point 2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Daerah pada Tahun Sebelumnya ( halaman 8 ), pada bab II ini merupakan penjelasan dari evaluasi pembangunan ditahun 2011 tetapi penjelasan didalamnya tidak menggambarkan sebuah evaluasi sangat makro hanya menjelaskan PDRB, seharusnya evaluasi pada bab ini lebih rinci dan disertai data minimal menjelaskan prioritas pembangunan yang sudah dicapai, bila dibandingkan dengan dokumen KUA 2011 Bab II poin 2.1 membutuhkan 14 lembar untuk menjelaskan indikator ekonomi makro daerah tentunya sangat berbeda dengan apa yang ada di Draft KUA 2012 yang hanya ½ lembar halaman.
d. Bab II point 2.2 (A. Prospek ekonomi kabupaten kebumen tahun 2012, halaman 10 )
Tidak menggambarkan  arah prospek ekonomi tahun 2012.
e. Bab II point 2.2 ( B. Arah Kebijakan Perekonomian, halaman 11 )
Hanya menjelaskan permasalahan yang ada tanpa diserta arah kebijakan tidak sesuai dengan judul, seharusnya dari permasalahan yang ada dijelaskan arah kebijakan mau seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
f. Bab III  Asumsi-asumsi dasar penyusunan RAPBD point 3.4 Lain-lain asumsi ( halaman 14 ).
Proyeksi kenaikan pendapatan daerah hanya sebesar 1,41% sangat rendah bila dibandingkan dengan KUA 2012 asumsi kenaikan sebesar  14,05 %, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah memproyeksikan kenaikan sangat rendah atau justru salah ketik.
g. PPAS tidak menjelaskan lokasi sasaran dengan jelas.
Adanya penghilangan lokasi sasaran kegiatan di draft KUA 2012 menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan bagi masyarakat, prioritas anggaran/PPAS  seharusnya menjelaskan lokasi sasaran dengan jelas seperti di PPAS tahun-tahun sebelumnya.
2. PPAS belum mencerminkan anggaran yang  Pro Poor, Pro MDGs dan pro Desa.
Penanggulangan kemiskinan dan akselerasi percepatan MDGs, merupakan salah satu prioritas pembangunan yang tertuang baik ditingkat pusat sampai dengan daerah, sayangnya ketika melihat prioritas  anggaran yang tertuang dalam PPAS 2012 belum bisa mencerminkan arah kebijakan anggaran yang menuju untuk akselerasi percepatan MDGs dan penanggulangan kemiskinan selain itu dalam PPAS 2012 juga tidak disebutkan sasaran lokasi dengan jelas.
kemiskinan mayoritas berada di desa, dan desalah yang menjadi terdepan dalam menanggulangi kemiskinan,  karena pemrintah desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat miskin, tetapi dalam hal prioritas anggaran yang diterima desa, desa selalu dijadikan korban,  partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi sia-sia dan membuat masyarakat putus asa karena terhenti hanya sebatas diperencanaan, sedangkan anggaran yang tersedia tidak teralokasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat.pemangkasan ADD dibeberapa tahun terakhir merupakan salah satu contoh belum lagi hilangnya kuota kecamatan, hal ini juga masih saja bertahan di PPAS 2012 yang hanya menganggarkan ADD sebesar RP. 18.000.000.000, padahal kebutuhan desa sangat tinggi dan desa sudah bersabar menunggu sekian lama untuk menanti pengembalian jumlah ADD seperti ditahun 2009 sesuai dengan janji pemerintah.
3. Tugas, Pokok dan Fungsi DPRD
DPRD mempunyai fungsi diantaranya Legislasi,  Budgeting, dan Pengawasan / control,dll. Besar harapan masyarakat kepada DPRD, karena DPRD merupakan wakil dari masyarakat, arah kebijakan pencapaian MDGs, penanggulangan kemiskinan dan  peningkatan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana alam dan peningkatan ekonomi masyarakat merupakan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD yang harus dikawal konsistensinya selain itu DPRD harus bisa meningkatkan dan menjaga kebutuhan masyarakat agar tertuang dalam kebijakan anggaran daerah, selain itu DPRD diharapkan lebih membangun komunikasi dengan masyarakat sehingga bisa mendengar suara dan permasalahan masyarakat dan desa.