Kebumen, 13 Maret 2013

DSC09987Diskusi Publik Pemantauan Pelaksanaan E-Procurement di Kabupaten Kebumen dengan pembicara Edi Rianto Kepala Dinas Administrasi Pembangunan, Agus Sumaryanto dari ICW, Fuad Khabib dan Yusuf Murtiono dari Formasi dengan moderator Komper Wardopo telah diselenggarakan pada hari Rabu 13 Maret 2013 dengan peserta sebanyak 70 orang yang terdiri dari unsur masyarakat desa, DPRD dan Pemda. Acara Ini diselenggarakan oleh Kerjasama Formasi dengan ICW.

Diskusi Publik ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pelelangan yang selama pelaksanaan 3 tahun banyak menemui hambatan.Tujuan lain adalah meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan  atas penyimpangan yang dalam pelaksanaan pembangunan. Di tahun ke 3 pelaksanaan Pelelangan dengan  E- Procurement terdapat 148 paket dengan nilai 243 M. Jumlah peserta lelang sebanyak 804 peserta dengan pemenang sebanyak 99 peserta.  Dengan nilai yang cukup besar perlu sekali pengawasan dan pemantauan agar pembangunan dapat berkualitas, efesien dan efektif. Jumlah Paket terbesar ada di DPU dengan 52 paket dan paket terbesar selanjutnya merupakan Desperindag dan Dikpora yang masing-masing dengan 11 paket.

Terdapat 9 pemenang yang memenangkan tender lebih dari tiga dan total nilai kontrak paling besar dimenangkan oleh Surya Buana Indah dengan 3 buah paket dengan nilai kontrak sebesar 11.255.300.000. Jumlah Peserta lelang yang lebih dari 5 penawar sebanyak 31,1 % sedangkan yang menawar kurang dari 3 penawar sebanyak 2,0 %.

Beberapa catatan  implementasi LPSE diantaranya adalah
1. Dokumen proyek tidak bisa diakses.
2. Server internet untuk layanan LPSE terbatas sehingga kesulitan untuk upload dan download.
3. LPSE terkendala dengan jaringan listrik dan internet lemot sehingga tidak efektif.
4.Penggunaan LPSE justru menyebabkan proses penyeleksian lebih tertutup.
5. LPSE gampang dimainkan karena lebih mudah mengkondisikan pimpro lelang/pengelola LPSE dari pada mengkondisikan seluruh penyedia.
6. Panitia lelang bisa memenangkan penyedia tertentu dengan berbagai trick seperti :

a. kesalahan intern peraturan (dokumen, adminitrasi, waktu, internet dll)

b. yang menang di beri file auto card yang lain dikasih PDF.

7.Pengawasan DPRD dan Masyarakat terhadap LPSE masih lemah.

Dengan tool dari ICW yaitu Alert System terpilih satu proyek yang kemudian menjadi objek penelitian yaitu proyek pendirian pasar di Karanganyar Beberapa temuan adalah :

1. Nilai kontrak dibandingkan dengan harga HPS adalah sebanyak 99,76%

2. Baru mengikuti LPSE pada tahun 2012

3. Perencanaan Proyek kurang baik.

4. Masih ada pekerjaan di bulan januari-februari (dianggap pemeliharaan )
5. Masyarakat tidak diajak musyawarah (perencanaan – pelaksanaan)
6.Kualitas kontruksi rendah dan material tidak sesuai spek.
7. Tempat relokasi pedagang tidak sesuai dengan harapan/mengecewakan pedagang.
8. Pintu, lampu,talang dll belum terpasang.
9. Pengawasan DPRD lemah.
10. Disinyalir ada mafia project.

Dalam penelitian terdapat hambatan dan tantangan yang diantaranya adalah

1. Dokumen proyek tidak bisa diakses.
2.Ada kepentingan dan intervensi politik dalam proyek pembangunan pasar.
3. SKPD bersikap tertutup dan sulit ditemui.
Dari penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang diantaranya adalah
1. Segera membuat ULP (Unit Layanan Pengadaan) di Kabupaten Kebumen.
2. Meningkatkan kwalitas SDM dan Infrastruktur pendukung.
3. Membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan proses pengadaan.
4. Dalam tahapan proses penyeleksian lebih transparan dan akuntabel.
5. Menyusun Dokumen perencanaan pengadaan paling lambat n-1.
6. Memblack-list penyedia barang dan jasa yang mempunyai track record yang tidak baik dan melaporkan kepada LKPP.
7.Memfilter penyedia barang dan jasa yang masuk kategori bermasalah.
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dari mulai penyusunan perencanaan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan sampai dengan evaluasi.
Dalam Diskusi Publik ini pemerintah telah berkomitmen untuk menerima rekomendasi dari masyarakat dan akan menguatkan kelembagaan ULP yang nantinya menjadi ujung tombak pelaksanaan Eproc.
Terimakasih
RED