IMG_20140108_103620Diskusi bedah aplikasi APBDes telah dilaksanakan di markas Formasi dari pukul 9 sampai dengan pukul 13 pada hari ini tanggal 8 Januari 2014, Diskusi ini diikuti oleh `10 desa dampingan formasi dan 3 desa tambahan lainnya dan juga melibatkan  unsur pemerintahan yakni Tata Pemerintahan diwakili oleh Bapak Bagyo, Bapermades diwakili oleh  Ibu Herlina dan Bapak Sigit dan DPKAD mewakilkan Bu Afifah.

Dalam Diskusi tersebut Bapak Yusuf Murtiono menyebutkan bahwa adanya aplikasi tersebut adalah sebuah itikad baik dari bapermades dan adanya sebuah inovasi yang baik tetapi setelah adanya evaluasi APBDes di beberapa desa dampingan terlihat masih adanya kelemahan yang sedikit saja jika diperbaiki hal tersebut dapat menjadi best practice di Kasbpaten Kebumen. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kecamatan masih banyak yang tidak memberikan evaluasi tetapi malah memberi konsultasi bahkan yang lebih parah masih ada kecamatan yang dibikinkan. Soal keterlamabatan waktu penyusunan APBDes juga dapat menjadi sorotan ketika pada bulan ini APBDes belum ditetapkan maka pengeluaran desa dapat tidak ada dasar hukumnya, Kalau di kebumen masih untung dengan adanya perkades mendahului APBDes yang dapat dijadikan landasan hokum kalau daerah luar kebumen itu bagaimana. Dengan adanya pernyataan dari menteri keungan yang akan mengujicobakan dana transfer daerah sebanyak 5 % hal ini menjadi urgent. Hal lain yang ada dalam aplikasi tersebut adalah masih adanya salah kode walau terlihat sepele itu adalah hal yang fatal. Maka menurut bapak Yusuf Murtiono hal yang urgen adalah meningkatkan fungsi kecamatan sebagai pembinaan dan dengan adanya UU Desa diharapkan adanya penguatan kapasitas pengelolaan keungan desa.

Dari Bapermades Ibu Herlina menyampaikan bahwa adanya Aplikasi APBDes tersebut seabuah upaya untuk memudahkan desa dan sudah sesuai dengan perbup, adanya Aplikasi tersebut juga berkaitan bahwa APBDes yang sampai pada kami itu sering terjadi salah hitung. Hal lain yang masih menjadi kendala dalam penganggaran adalah belum adanya ketaatan proses yang dilakukan oleh desa, hal yang seringkali tidak dilakukana adalah musyararah angggaran dan pembahasan APBDes oleh BPD.

DPKAD yakni Ibu Afifah menjelaskan bahwa salah kode dalam penyusunan APBDes itu mengakibatkan tidak dapat dicairkannya dana tersebut dan menjelaskan juga bagaimana Fungsi DPKAD dalam penganggaran di Kabupaten Kebumen. Kerterlamabatan waktu dalam penyusunan APBDes juga menjadi kendala mengapa ADD sering terlambat.

Mustika aji selaku fasilitator juga mengungkapkan bahwa masih adanya kelemahan dalam Perbup  31 Tahun 2008 diantaranya adalah :

  1. Belum adanya indikator kinerja dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Hal tersebut dikarenakan di tingkat kabupaten saja saat di tetapkannya perbup tersebut di tingkat SKPD saja masih banyak yang belum dapat menyusun RKA

  1. Dalam perbup juga belum mengatur Laporan keuangan
  2. Masih banyak akun urusan yang belum dibakukan, hal ini mengakibatkan kode program dan kegiatan masih suka-suka. Hal inilah yang mengakibatkan bahwa jika mengacu pada perbu 31 tahun 2008 belum dapat diterapkan dalam Sistem informasi karena belum adanya kode universal didalamnya.
  3. Belum mengatur adanya aturan RKA pembiayaan, memang hal ini kekurangan dalam pembentukan perbup. Di sisi lain desa sangat membutuhkannya karena banyak desa di Kabupaten Kebumen yang mendapatkan dana berkembang.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas perlu dilakukan tidankan yang cepat karena desa sudah banyak yang membuat APBDes, sehingga perbaikan ini mungkin dapat aplikatif dan diselesaikan pada bulan maret. Dan berikut ini merupakan kesepakatan bersama Formasi, 13 desa yang hadir dan Perwakilan pemerintahan.

  1. Adanya kesepaemaham di tingkatan Kabupaten akan perbaikan-perbaikan atas masalah tersebut,. Maka akan diadakan pertemuan multi stakeholder untuk membahas hal tersebut, dan minggu depan diharapakan sudah dapat dilaksanakan.
  2. Pembahasan aplikasi dengan mengundang lebih banyak pihak baik dari Pemerintahan dan para pengguna  aplikasi yakni pemerintahan desa.
  3. Kasi Tapem harus memahami Aplikasi.
  4. Ke-13 desa siap untuk adanya peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan desa.

 

Red