Temanggung –  “Membangun itu harus punya nilai, berpihak pada kemiskinan, keadilan gender, kelompok marjinal lain, keadilan disitu”  hal ini disampaikan oleh Yusuf Mutriono pada acara Pelatihan Relawan Sistem Informasi Desa selasa 12/02/2019 di Hotel Aliyana Temanggung.

Acara yang yang diikuti oleh 25 orang Perangkat Desa, dua orang Tenaga Ahli Pendamping Desa, empat orang perwakilan Organisasi Pemerintah Daerah ini difokuskan pada tema kewenangan desa serta olah data untuk program penanggulangan kemiskinan.

Menurut Yusuf, masalah besar program penanggulangan kemiskinan yang terus terjadi hingga kini adalah data yang digunakan tidak sinkron dan valid. Soal lain adalah pembagian kewenangan, dimana desa tidak punya kewenangan khusus dalam urusan warga miskin. Hal ini menyebabkan desa menjadi jauh dengan warga, kepala desa merasa tidak enak hati ketika ada warga berkeluh kesah terkait kemiskinan.

“Kalau dulu sebelum undang – undang  desa program pembangunan yang kemiskinan berhenti di kabupaten, makanya kades jauh dengan orang miskin kalau mau mendekat takut karena ngga punya kemampuan apapun apalagi desa yang ngga punya bengkok”

Adanya undang – undang desa yang salah satu mandatnya adalah memberikan kewenangan kepada desa dalam hal kemiskinan, maka urusan kemiskinan ini menjadi lintas sektor dari pusat hingga desa. Dengan kewenangan yang jelas desa bila lebih leluasa menyusun data dasar serta kegiatan penanggulangan kemiskinan sehingga manfat program dapat langsung dirasakan oleh warga.

“Sebelum UU desa tidak ada urusan kemiskinan, UU desa mandatnya tegas, desa wajib dalam membangun memenuhi kriteria, bisa mengurangi kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar” pungkas Yusuf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.