Upah Minimum Kabupaten (UMK) adalah  standar  minimum yang digunakan oleh para pelaku usaha dalam memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pengaturan Standar UMK ini didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum.
Di Kabupaten Kebumen penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) yang terdiri dari birokrat / unsur pemerintahan (Disnakertransos, Bappeda, Bagian Perekonomian, dan BPS) akademisi, buruh dan pengusaha., Perwakilan serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari informasi harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh.

 

Setelah survei di sejumlah Kecamatan dan Desa dalam Kabupaten yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL).  KHL tersebut menjadi bahan pertimbangan kenaikan usulan UMK tahun 2013.
Beberapa pertimbangan yang digunakan untruk menaikkan UMK tersebut antara lain:
1. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tenaga kerja lajang maupun yang sudah berkeluarga;
2. Tingkat inflasi selama setahun terakhir;
3. Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
4. Tingkat Pengangguran (UMK yang tinggi akan menyebabkan pengusaha mengurangi penggunaan tenaga kerja, bahkan menghambat masuknya suatu perusahaan industri yang justru mendorong peningkatan pengangguran);
5. Dll.
Dalam rapat penentuan tersebut terjadi perdebatan yang cukup alot dan lama untuk mencapai kesepakatan besaran usulan UMK.  Ini semua disebabkan adanya penggunaan acuan peraturan terbaru, yakni Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak,

 

Peraturan ini menggantikan Permenakertrans Nomor 17 tahun 2005. Dalam peraturan tersebut materi survey KHL terdiri atas 60 Jenis komponen kebutuhan yang dijual dipasaran, sedang aturan yang lama hanya 46 Jenis komponen kebutuhan. Penentuan usulan UMK tersebut juga berdasarkan hasil survey KHL dan tingkat inflasi.
Dari hasil rapat tersebut diputuskan dan disepakati bersama Nilai KHL Kab Kebumen tahun 2013 sebesar Rp. 870.000/ bln , yang berarti usulan UMK baru mencapai 96% dari nilai KHL. UMK (Upah Minimum Kabupaten) mengalami kenaikan 8,4% jika dibandingkan dengan UMK tahun 2012 yang besarnya Rp.770.000/bulan.

 

Besaran  usulan itu disepakati secara tripartite dalam Rapat Dewan Pengupahan Kebumen yang berlangsung di Aula pertemuan Dinas Tenaga kerja Transmigrasi dan Social (Dinaskertransos).
Usulan UMK tersebut selanjutnya disampaikan ke Bupati Kebumen untuk di usulkan ke Gubernur Jawa Tengah. Kenaikan tersebut sangat disambut gembira oleh para buruh maupun para tenaga kerja. Namun hal itu juga mempunyai rasa kekhawatiran, karena para buruh dan tenaga kerja tersebut belum memiliki nilai tawar yang kuat, yang akan berdampak para pengusaha dengan menggunakan alasan kenaikan UMK tersebut untuk mengurangi kesempatan tenaga kerja disektor modern.

 

Kondisi tersebut  justru akan meningkatkan pengangguran dan menambah tingkat kemiskinan daerah, karena memiskinkan kelompok tenaga kerja yang rentan seperti pekerja wanita dan usia muda yang dipekerjakan secara tidak tetap, kontrak, maupun informal. Padahal di Dokumen KUA-APBD 2012 untuk tahun 2013 tingkat pengangguran di prediksi meningkat 0.17%  dari tahun sebelumnya sebesar 7,85%, dan prediksi pada tahu 2013 sebesar 8,02 %.
Kondisi menaikkan UMK memang sangat dilematis. Satu sisi memperbaiki upah yang bertujuan memperbaiki kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan, di sisi lain dapat mengurangi kesempatan kerja khususnya para buruh, pekerja perempuan, pekerja berusia muda yang selama ini kemampuan SDM dan pengalaman bekerjanya masih sangat kurang.

Kesimpulannya adalah butuh komitmen pemerintah Kabupaten untuk mengawal UMK tersebut diterapkan tanpa mengurangi tenaga kerja di sektor modern dan juga meningkatkan SDM para pekerja, sehingga kenaikan UMK menjadi salah satu peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kab. Kebumen dan berdampak menurunnya angka kemiskinan yang semakin baik. Amin

Korda SAPA Kebumen