Warga-warga miskin dan disabilitas di desa-desa Kabupaten Brebes menempati rumah-rumah tidak layak huni yang tidak dapat diperbaiki karena kondisi perekonomian yang miskin. Permasalahan tersebut tidak dapat ditangani oleh pemerintah desa karena peraturan bupati tidak membolehkan dana desa dipergunakan untuk bantuan sosial atau bantuan keuangan termasuk melakukan renovasi terhadap tempat tinggal mereka. Hal ini sudah dikeluhkan di desa-desa program SAPP Brebes (Desa Cipetung, Desa Kedungoleng, Desa Wanatirta) yang sudah sempat berinisiatif mengalokasikan anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Selain itu, Formasi semenjak awal menemukan sikap tertutup pemerintah desa dimana semua kebijakan anggaran hanya ditangani oleh kepala desa dan sekretaris desa.

Kelompok marginal menghadiri Musyawarah Dusun Desa Cipetung

Dalam program SAPP ini, aparatur pemda tersebut menerima penjelasan Formasi bahwa kebutuhan riil warga miskin desa dapat dipenuhi dengan bantuan sosial berupa barang yang dibiayai dari dana desa sebagai belanja barang dalam kode belanja APBDes. Selain itu, Bappeda dan aparatur pemda tersebut memutuskan agar musrenbang desa sudah dapat dilaksanakan pada bulan Juli – September sehingga APBDes tersusun tanpa keterlambatan dan dapat dieksekusi di bulan Januari tahun berikutnya. Keputusan itu dipublikasikan setelah menjalani proses panjang untuk memahami Permendagri No. 114 tahun 2014 terkait perencanaan desa dan penggabungan Undang-Undang tentang Desa dan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Nomenklatur untuk pemberian beasiswa miskin dan renovasi rumah tidak layak huni telah diakomodasi dalam revisi peraturan bupati yang akan dipergunakan dalam perencanaan pembangunan tahun 2018. Sekarang, dana desa sudah dapat dipergunakan untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Selain itu pemerintah desa sudah bisa memberikan beasiswa kepada warga miskin.