Pihak Inspektorat dan bagian keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerima informasi dari staf Kantor Camat Petungkriyono bahwa Formasi menyampaikan petunjuk yang berbeda kepada aparatur pemerintah desa di wilayah kecamatan tersebut tentang pengelolaan keuangan desa. Formasi menyatakan bahwa swadaya yang diberikan oleh warga dalam sebuah kegiatan pembangunan tidak dapat dicatatkan sebagai pendapatan di dalam APBDes. Selama ini pihak Inspektorat dan Bagian Keuangan Pemda tersebut sudah menginstruksikan kepada aparatur desa agar swadaya masyarakat harus dicatatkan kedalam APBDesa.

Pihak Inspektorat dan Bagian Keuangan Pemda tersebut mengundang Formasi untuk menjelaskan alasan-alasan terkait perbedaan tersebut. Formasi menjelaskan bahwa selama ini ditemukan kasus-kasus manipulasi dengan cara menyalahgunakan pencatatan swadaya masyarakat ke dalam APBDesa sehingga berakibat menurunnya kualitas pembangunan desa. Alasan tersebut disadari oleh aparatur desa dan kemudian menghentikan praktek pencatatan swadaya masyarakat tersebut.

Alasan-alasan tersebut dapat diterima oleh pihak Inspektorat dan Bagian Keuangan Pemda Kabupaten tersebut dan setelah itu seluruh desa diberlakukan untuk tidak mencatat swadaya masyarakat kedalam APBDesa. Pemda Kabupaten Pekalongan saat ini tengah menjalankan proses perubahan kebijakan peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan desa untuk mencantumkan kebijakan agar pencatatan swadaya masyarakat kedalam APBDes tidak dilakukan lagi.

Koordinasi multistakeholder telah menyebabkan Pemkab Pekalongan terbuka dan melakukan upaya perubahan kebijakan yang akan memberikan manfaat besar bagi desa maupun kabupaten.