Penyusunan Perbup Daftar Kewenangan Desa Wajib Dilaksanakan !

Penyusunan Perbup Daftar Kewenangan Desa Wajib Dilaksanakan !

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan sejumlah kewenangan pada  desa.  UU  Desa  juga  memberikan  pengakuan  dan  penghormatan  negara  pada  desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.  Namun sampai dengan sekarang masih banyak daerah, yang masih tarik-ulur kabupaten versus desa atas daftar kewenangan desa yang masih tak jua berkesudahan. Dampaknya, sebagian besar daerah  masih lambat membuat peraturan Bupati (Perbup) tentang kewenangan desa.

Pada pasal 19 UU No 6 Tahun 2014, desa memiliki empat jenis kewenangan, yaitu:

(1) kewenangan berdasar hak asal-usul;

(2) kewenangan lokal berskala desa;

(3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

(4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Selanjutnya, pada Pasal 20 kewenangan tersebut diatur pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh desa. Pada pasal 37   Peraturan Pemerintah (PP) No 43 tahun 2014 dan PP No 47 tahun 2015 memberikan legitimasi pada kabupaten untuk membuat Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa.

Sedangkan  yang  dimaksud  kewenangan  desa  adalah  kewenangan  penyelenggaraan yang dimiliki oleh    desa. Apa saja kewenangannya yaitu, kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul  adalah  hak  yang merupakan  warisan  yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sementara itu, kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa.

Pada   pasal   7   Permendagri   no   44   tahun   2016   tentang   Kewenangan   Desa, Bupati/Walikota diperintahkan untuk membuat kajian yang mengidentifikasi dan menginventarisasi  kewenangan  desa  berdasarkan  hak  asal  usul  dan  kewenangan  lokal berskala Desa dengan melibatkan desa.

Hasil      identifikasi      dan      inventarisasi      kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dijadikan bahan bagi Bupati/Walikota untuk menyusun rancangan Peraturan   Bupati/Walikota tentang  daftar kewenangan Desa dan    Desa    Adat berdasarkan  hak  asal-usul  dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menetapkan   Rancangan     Peraturan     Bupati/Walikota     tentang     daftar kewenangan Desa dan Desa Adat sebelumnya rancangan tersebut   dikonsultasikan kepada Gubernur. Sedangkan Gubernur  dalam  melakukan  konsultasi  atas  Rancangan Peraturan Bupati/Walikota  tentang  rincian  daftar  kewenangan  Desa  berkoordinasi  dengan  Menteri. Hasil  koordinasi  Gubernur  kepada Mentri    menjadi   dasar   diterbitkannya   rekomendasi Gubernur kepada Bupati/Walikota untuk   menetapkan   Peraturan   Bupati/Walikota tentang daftar   kewenangan   Desa   dan   Desa   Adat   paling lama tujuh hari setelah mendapatkan rekomendasi tersebut.

Setelah ditetapkannya   Peraturan Bupati/Walikota Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa   tentang   kewenangan   berdasarkan   hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat. Peraturan  Desa  tersebut sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.

Di tingkat desa, kepala desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dengan Perbup sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.

Ingat ! dalam struktur yuridis hukum positif di Indonesia, Perbup kewenangan desa diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan rujukan bagi desa untuk membuat peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Sedangkan Desa untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah   Provinsi,   atau   Pemerintah   Daerah Kabupaten/Kota kepada  Desa legitimasinya adalah ditetapkannya Perbup tersebut.

Faktanya, sebagian besar daerah  masih banyak  belum menetapkan Perbup itu sehingga terjadi kekosongan hukum di tingkat kabupaten. Sebagai kata penutup apakah daerah  Anda sudah menetapkan Perbup kewenangan desa?

Korda SAPA Jateng III

Formasi Dorong Penanganan Kemiskinan Berbasis Kawasan

Formasi Dorong Penanganan Kemiskinan Berbasis Kawasan

KEBUMEN – Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Kebumen mendorong adanya program kemiskinan berbasis kawasan. Penanganan itu difokuskan pada wilayah yang masuk deretan termiskin.

Di kabupaten berslogan Beriman ini terdapat di tiga kecamatan yakni Karanggayam, Sadang, dan Puring. Masyarakat di tiga kecamatan tersebut pendapatan per kapitanya masih di bawah Rp 500 ribu per bulan. Dan urutan terbuncit di Kecamatan Karanggayam.

”Kami akan pikirkan skema yang tepat untuk rencana program tersebut,” kata Presidium Formasi Kebumen Yusuf Murtiono. Dikatakannya, masing-masing wilayah memiliki potensi tersendiri. Termasuk kecamatan termiskin di Kebumen, yakni Karanggayam.

Di wilayah itu dikenal sebagai penghasil tembakau. Budi daya tanaman tembakau pun dilakukan petani setempat. Jadi, kalau penanggulangan kemiskinannya mengabaikan potensi lokal, menurut Yusuf belum tentu masyarakatnya siap.

Penanganan kemiskinan ini pun diharapkan tidak berbenturan dengan program Bupatii Yahya Fuad yang mengampanyekan antirokok selama seratus hari pemerintahannya ini.

Di mana program kampanye antirokok yang diketuai Wakil Bupati Yazid Mahfudz itu dianggap sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. Mengingat, 70 persen perokok dari masyarakat miskin.

Petani Tembakau

Hal itu juga sempat disampaikan langsung oleh Bupati Yahya Fuad dan Wakil Bupati Yazid Mahfudz saat berkunjung di Markas Formasi beberapa waktu lalu.

Untuk itu, skema apa yang tepat dalam program kemiskinan berbasis kawasan nanti, Yusuf Murtiono akan membicarakan lebih lanjut dengan pihak terkait.

Dikatakan Yusuf Murtiono, dengan adanya program kemiskinan berbasis kawasan nanti tentu akan meningkatkan kesejahteraan petani tembakau di Karanggayam.

”Dan ketika petani tembakau kaya, bukan berarti karena mereka tidak merokok,” jelasnya. Selama ini, Formasi yang fokus pada pemberdayaan masyarakat desa telah membekali kepala desa dan perangkatnya melalui Sekolah Desa dan Anggaran (Sadar).

Sekolah yang didirikan sejak 2010 itu, bahkan telah diikuti sejumlah daerah di Indonesia. Materi yang disampaikan, antara lain filosofi desa, tata kelola pemerintahan desa, perencanaan, penganggaran, serta membuat peraturan yang partisipatif.

Ada juga materi mengenai badan usaha milik desa serta public speaking. Sekolah itu mampu membuka kesadaran desa. Dan penerapan dari Sadar tersebut menjadi percontohan nasional. Di wilayah Karanggayam pun mulai diaplikasikan. Misalnya Desa Logandu yang dipimpin Sarlan.

Selain mengalokasikan APBDes untuk penanggulangan kemiskinan sesuai amanat Perda, Desa Logandu juga berinovasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Seperti menyediakan sewa mesin sedot air untuk mengatasi masalah pertanian. (K5-32)

Source : Suara Merdeka

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa

Kepala Desa

  1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
  3. Untuk melaksanakan Tugasnya Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
    • menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
    • melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan
    • pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan
    • pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
    • menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya
    • tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Desa

  1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
  2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
  3. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
    • melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
    • melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
    • melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya
    • melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan

Kepala Urusan

  1. Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
  2. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
  3. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Urusan mempunyai fungsi :
    • Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
    • Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
    • Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
    • Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum, mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Kepala Seksi

  1. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
  2. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
  3. Untuk melaksanakan tugasnya kepala seksi mempunyai fungsi :
    • Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
    • Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
    • Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
    • Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, karang taruna, melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Kepala Dusun

  1. Kepala Kewilayahan yang disebut dengan Kepala Dusun atau sebutan lain berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
  2. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dusun atau sebutan lain memiliki fungsi :
    • pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
    • mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
    • melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;dan
    • melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

 

Sumber  : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, Perbup No 40 Tahun 2016 Tentang SOTK Desa

Launching SID 449 Desa di Kebumen

Launching SID 449 Desa di Kebumen

sedang_Louncing SIDSistem Informasi Desa ( SID ) resmi diberlakukan pada 449 desa di Kebumen. Peresmian SID secara simbolik dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah bersamaan dengan peresmian Unit Pelayanan Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kebumen pada tanggal 9 September 2015. Gubernur Jawa Tengah menyambut gembira atas inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Apalagi seiriring kemampuan keuangan desa yang semakin besar, maka SID sangat dibutuhkan sebagai bentuk mempermudah pelayanan kepada rakyat desa. Jaman sekarang keterbukaan informasi menjadi faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa.

SID di Kebumen yang awalnya diinisiasi oleh FORMASI bersama dengan Combine Resources Institute (CRI) Yogyakarta rencanya akan segera difungsikan oleh seluruh desa di Kebumen. Untuk menjamin kepastian pemanfaatan SID pemerintah kabupaten Kebumen telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi di Kabupaten Kebumen. Melalui Perbup ini diharapkan tata kelola pemerintahan desa di Kebumen semakin baik karena didukung tehnologi informasi yang lebih memadahi.

Video Grapich UU Desa

Video Grapich UU Desa

 

Rekam grafis ini merupakan bagian sosialisasi Undang Undang No.6 Tahun 2014 atau Undang Undang Desa. Video ini merupakan hasil kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama PNPM Support Facility. Tayangan ini menjelaskan garis besar tata cara pelaksanaan UU Desa untuk menuju Desa mandiri.