Kehadiranku Membawa Perubahan

Kehadiranku Membawa Perubahan

Kehadiran kelompok perempuan marginal dan kaum difabel, di desa Si Kasur kecamatan Belik Kabupaten Pemelang tidak pernah terbersit, karena kelompok ini sebelumnya orang orang yang pasrah dengan keadaan dan nasib menjadi orang kelas bawah atau marginal. pada saat ini memang belum banyak menunujukan kontribusi yang besar dalam menyuarakan aspirasi warga masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa, namun kehadiran mereka dalam setiap pertemuan menunjukan komitmen dan kesungguhan mereka untuk terlibat dan saiap memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam perencanaan pembangunan. Setidaknya dapat menunjukan bahwa mereka kaum marginal dan difabel ada dan harus dikapasitasi sebagi bentuk kepedulian dan penghargaan dan kesamaan hak sebagai warga warga negara. Masih bersambung cerita tentang difabel yang membuat kerajinan anyaman dari bambu yang pada pertemuan sebelumnya dijanjikan hasil karyanya akan di beli oleh Desa, dan nanti kepala desa yang akan menjualnya sebagi bentuk kepedulian dan penghargaan kepada kaum difabel. Pada pertemuan bulan ini terbukti Sunar (difabel) dengan membawa hasil karyanya sejumlah 10 nampan anyaman bamboo di beli oleh...
Read More
Berjalan kaki 1 jam, untuk ikut pertemuan Selapanan

Berjalan kaki 1 jam, untuk ikut pertemuan Selapanan

Desa Yosorejo Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu desa yang menjadi desa dampingan program Akuntabilitas Sosial dan Partisipasi Masyarakat (SAPP – FORMASI – TAFF). Beberapa pertimbangan penunjukan lokasi desa ini diantaranya adalah desa dengan lokasi strategis (ibu kota kecamatan), tingkat kemiskinan tinggi dan manajemen pemerintah / aparat desa masih lemah. Desa yang berada  tepat di ibukota kecamatan ini memiliki 5 Dusun yaitu Mudal, Dranan, Sikucing, Candi dan Garung. Secara geografis Desa Yosorejo merupakan desa pegunungan dengan jarak lokasi 4 dusun lain dan pusat pemerintahan desa, yang berada di dusun Mudal cukup jauh dengan kondisi wilayah perbukitan. Dengan dusun yang termasuk kategori jauh adalah dusun Sikucing & Dranan. Kondisi jarak dan kondisi geografis perbukitan ini menyebabkan partisipasi kegiatan masyarakat di Desa Yosorejo relatif kecil, terutama untuk dusun-dusun yang lokasinya jauh dari balai desa, hal ini juga lebih diberikannya penekanan bahwa delegasi dusun kebanyakan adalah laki-laki dan elit desa/dusun. Hal ini lebih memperlebar jarak bagi kaum marginal (perempuan, RTM & difabel)...
Read More
Kesadaran Partisipasi Kelompok Marginal dalam Pembangunan Desa Melalui Pendataan Rumah Tangga Miskin dan Warga Difabel

Kesadaran Partisipasi Kelompok Marginal dalam Pembangunan Desa Melalui Pendataan Rumah Tangga Miskin dan Warga Difabel

Kecamatan Petungkriyono merupakan salah satu kecamatan dari 19 Kecamatan yang berada di Kabupaten Pekalongan. Kecamatan Petungkriyono memiliki 9 Desa yaitu Desa Kayupuring, Kasimpar, Yosorejo, Tlogohendro, Gumelem, Simego, Tlogopaksi, Songgodadi dan Curug Muncar. Dengan kondisi wilayah pegunungan yang sebagian besar berupa hutan menyebabkan susahnya akses komunikasi dengan menggunakan HP ( SMS/ telepon ) maupun akses internet. Diliat dari sisi jarak dan geografis lokasi desa dan kecamatan Petungkriyono cukup jauh dan sulit untuk memperoleh akses informasi dan komunikasi dengan desa / kecamatan lain di luar Kecamatan Petungkriyono, apalagi untuk akses ke kabupaten. Dengan susahnya akses komunikasi dan transportasi dengan wilayah lain tersebut, menyebabkan susahnya informasi tersampaikan kepada desa dan masyarakat yang ada di Kecamatan Petungkriyono. Sehingga aktifitas desa ( perangkat desa ) dan masyarkat di desa kebanyakan merupakan aktifitas kehidupan sehari – hari yaitu bertani, berkebun, beternak dan kegiatan rumah tangga lainnya. Sehingga adanya kebijakan, regulasi dan informasi tentang perkembangan pembangunan desa sangat minim yang bisa diterima dan diserap oleh desa (aparatur desa)...
Read More
Penyusunan Perbup Daftar Kewenangan Desa Wajib Dilaksanakan !

Penyusunan Perbup Daftar Kewenangan Desa Wajib Dilaksanakan !

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan sejumlah kewenangan pada  desa.  UU  Desa  juga  memberikan  pengakuan  dan  penghormatan  negara  pada  desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.  Namun sampai dengan sekarang masih banyak daerah, yang masih tarik-ulur kabupaten versus desa atas daftar kewenangan desa yang masih tak jua berkesudahan. Dampaknya, sebagian besar daerah  masih lambat membuat peraturan Bupati (Perbup) tentang kewenangan desa. Pada pasal 19 UU No 6 Tahun 2014, desa memiliki empat jenis kewenangan, yaitu: (1) kewenangan berdasar hak asal-usul; (2) kewenangan lokal berskala desa; (3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan (4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Selanjutnya, pada Pasal 20 kewenangan tersebut diatur pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh desa. Pada pasal 37   Peraturan Pemerintah (PP) No 43 tahun 2014 dan PP No 47 tahun 2015 memberikan legitimasi pada kabupaten untuk membuat Peraturan Bupati tentang...
Read More
Perlukah Desa menyusun Perdes Kewenangan ?

Perlukah Desa menyusun Perdes Kewenangan ?

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjelaskan Kewenangan desa merupakan kewenangan yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa tidak akan berjalan, tanpa adanya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan desanya. Oleh karenanya kewenangan desa merupakan salah satu pokok persoalan tatkala Pemerintah desa akan mengurus dan mengatur desanya. Di dalam Pasal 9 Permendagri no 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa menyebutkan Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi: a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. pelaksanaan Pembangunan Desa; c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan d. pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tersebut diperlukan landasan hukum berupa peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal, sesuai dengan ayat 1 (satu ) Pasal 23 Permendagri no 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Salah satu kewenangannya Kepala desa...
Read More