Perkuat Keterampilan Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID), Operator SID Kebumen adakan pertemuan rutin

Perkuat Keterampilan Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID), Operator SID Kebumen adakan pertemuan rutin

Jogosimo - Operator Sistem Informasi Desa (SID) Kabupaten Kebumen mengadakan pertemuan untuk memperkuat keterampilan pengelolaan SID dan olah informasi. Pertemuan ini diikuti oleh 12 orang yang berasal dari Desa Grujugan, Sidomulyo, Buluspesantren, Pandansari, Trikarso, Gebangsari dan Desa Jogosimo. Pertemuan yang dihelat pada (17/10) di Balai Desa Jogosimo Kecamatan Klirong ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan yang sebelumnya diterima oleh para Operator SID tersebut. Ikhsanudin selaku fasilitator kegiatan pertemuan tersebut, menjelaskan bahwa para Operator SID harus memahami betul terkait penggunaan, pemanfaatan dan troubleshoot aplikasi SID. "Kami ingin para operator mampu untuk berinisiatif menularkan kemampuannya kepada desa lain yang tertinggal, mereka harus paham betul terkait SID ini", terangnya. Kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan hingga Desember tahun 2017 ini, akan membahas berbagai hal terkait seluk-beluk SID. Di pertemuan pertama ini para operator difasilitasi cara memigrasikan data penduduk, data rumah tangga dan data hasil pendataan tahunan dari SID versi 3.04 ke versi 3.10 Sigit Supriyanto salah satu Operator SID Jogosimo dan penggagas Forum Pertemuan SID mengemukakan bahwa pihaknya...
Read More
Kehadiranku Membawa Perubahan

Kehadiranku Membawa Perubahan

Kehadiran kelompok perempuan marginal dan kaum difabel, di desa Si Kasur kecamatan Belik Kabupaten Pemelang tidak pernah terbersit, karena kelompok ini sebelumnya orang orang yang pasrah dengan keadaan dan nasib menjadi orang kelas bawah atau marginal. pada saat ini memang belum banyak menunujukan kontribusi yang besar dalam menyuarakan aspirasi warga masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa, namun kehadiran mereka dalam setiap pertemuan menunjukan komitmen dan kesungguhan mereka untuk terlibat dan saiap memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam perencanaan pembangunan. Setidaknya dapat menunjukan bahwa mereka kaum marginal dan difabel ada dan harus dikapasitasi sebagi bentuk kepedulian dan penghargaan dan kesamaan hak sebagai warga warga negara. Masih bersambung cerita tentang difabel yang membuat kerajinan anyaman dari bambu yang pada pertemuan sebelumnya dijanjikan hasil karyanya akan di beli oleh Desa, dan nanti kepala desa yang akan menjualnya sebagi bentuk kepedulian dan penghargaan kepada kaum difabel. Pada pertemuan bulan ini terbukti Sunar (difabel) dengan membawa hasil karyanya sejumlah 10 nampan anyaman bamboo di beli oleh...
Read More
Berjalan kaki 1 jam, untuk ikut pertemuan Selapanan

Berjalan kaki 1 jam, untuk ikut pertemuan Selapanan

Desa Yosorejo Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu desa yang menjadi desa dampingan program Akuntabilitas Sosial dan Partisipasi Masyarakat (SAPP – FORMASI – TAFF). Beberapa pertimbangan penunjukan lokasi desa ini diantaranya adalah desa dengan lokasi strategis (ibu kota kecamatan), tingkat kemiskinan tinggi dan manajemen pemerintah / aparat desa masih lemah. Desa yang berada  tepat di ibukota kecamatan ini memiliki 5 Dusun yaitu Mudal, Dranan, Sikucing, Candi dan Garung. Secara geografis Desa Yosorejo merupakan desa pegunungan dengan jarak lokasi 4 dusun lain dan pusat pemerintahan desa, yang berada di dusun Mudal cukup jauh dengan kondisi wilayah perbukitan. Dengan dusun yang termasuk kategori jauh adalah dusun Sikucing & Dranan. Kondisi jarak dan kondisi geografis perbukitan ini menyebabkan partisipasi kegiatan masyarakat di Desa Yosorejo relatif kecil, terutama untuk dusun-dusun yang lokasinya jauh dari balai desa, hal ini juga lebih diberikannya penekanan bahwa delegasi dusun kebanyakan adalah laki-laki dan elit desa/dusun. Hal ini lebih memperlebar jarak bagi kaum marginal (perempuan, RTM & difabel)...
Read More
Kesadaran Partisipasi Kelompok Marginal dalam Pembangunan Desa Melalui Pendataan Rumah Tangga Miskin dan Warga Difabel

Kesadaran Partisipasi Kelompok Marginal dalam Pembangunan Desa Melalui Pendataan Rumah Tangga Miskin dan Warga Difabel

Kecamatan Petungkriyono merupakan salah satu kecamatan dari 19 Kecamatan yang berada di Kabupaten Pekalongan. Kecamatan Petungkriyono memiliki 9 Desa yaitu Desa Kayupuring, Kasimpar, Yosorejo, Tlogohendro, Gumelem, Simego, Tlogopaksi, Songgodadi dan Curug Muncar. Dengan kondisi wilayah pegunungan yang sebagian besar berupa hutan menyebabkan susahnya akses komunikasi dengan menggunakan HP ( SMS/ telepon ) maupun akses internet. Diliat dari sisi jarak dan geografis lokasi desa dan kecamatan Petungkriyono cukup jauh dan sulit untuk memperoleh akses informasi dan komunikasi dengan desa / kecamatan lain di luar Kecamatan Petungkriyono, apalagi untuk akses ke kabupaten. Dengan susahnya akses komunikasi dan transportasi dengan wilayah lain tersebut, menyebabkan susahnya informasi tersampaikan kepada desa dan masyarakat yang ada di Kecamatan Petungkriyono. Sehingga aktifitas desa ( perangkat desa ) dan masyarkat di desa kebanyakan merupakan aktifitas kehidupan sehari – hari yaitu bertani, berkebun, beternak dan kegiatan rumah tangga lainnya. Sehingga adanya kebijakan, regulasi dan informasi tentang perkembangan pembangunan desa sangat minim yang bisa diterima dan diserap oleh desa (aparatur desa)...
Read More
Penyusunan Perbup Daftar Kewenangan Desa Wajib Dilaksanakan !

Penyusunan Perbup Daftar Kewenangan Desa Wajib Dilaksanakan !

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan sejumlah kewenangan pada  desa.  UU  Desa  juga  memberikan  pengakuan  dan  penghormatan  negara  pada  desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.  Namun sampai dengan sekarang masih banyak daerah, yang masih tarik-ulur kabupaten versus desa atas daftar kewenangan desa yang masih tak jua berkesudahan. Dampaknya, sebagian besar daerah  masih lambat membuat peraturan Bupati (Perbup) tentang kewenangan desa. Pada pasal 19 UU No 6 Tahun 2014, desa memiliki empat jenis kewenangan, yaitu: (1) kewenangan berdasar hak asal-usul; (2) kewenangan lokal berskala desa; (3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan (4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Selanjutnya, pada Pasal 20 kewenangan tersebut diatur pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh desa. Pada pasal 37   Peraturan Pemerintah (PP) No 43 tahun 2014 dan PP No 47 tahun 2015 memberikan legitimasi pada kabupaten untuk membuat Peraturan Bupati tentang...
Read More