Perkuat Keterampilan Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID), Operator SID Kebumen adakan pertemuan rutin

Perkuat Keterampilan Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID), Operator SID Kebumen adakan pertemuan rutin

Jogosimo – Operator Sistem Informasi Desa (SID) Kabupaten Kebumen mengadakan pertemuan untuk memperkuat keterampilan pengelolaan SID dan olah informasi. Pertemuan ini diikuti oleh 12 orang yang berasal dari Desa Grujugan, Sidomulyo, Buluspesantren, Pandansari, Trikarso, Gebangsari dan Desa Jogosimo.

Pertemuan yang dihelat pada (17/10) di Balai Desa Jogosimo Kecamatan Klirong ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan yang sebelumnya diterima oleh para Operator SID tersebut.

Ikhsanudin selaku fasilitator kegiatan pertemuan tersebut, menjelaskan bahwa para Operator SID harus memahami betul terkait penggunaan, pemanfaatan dan troubleshoot aplikasi SID. “Kami ingin para operator mampu untuk berinisiatif menularkan kemampuannya kepada desa lain yang tertinggal, mereka harus paham betul terkait SID ini”, terangnya.

Kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan hingga Desember tahun 2017 ini, akan membahas berbagai hal terkait seluk-beluk SID. Di pertemuan pertama ini para operator difasilitasi cara memigrasikan data penduduk, data rumah tangga dan data hasil pendataan tahunan dari SID versi 3.04 ke versi 3.10

Sigit Supriyanto salah satu Operator SID Jogosimo dan penggagas Forum Pertemuan SID mengemukakan bahwa pihaknya sangat senang inisiatif Desa bisa didengar dan mendapatkan apresiasi dari salah satu pegiat SID Kebumen. “Senang sekali mas, inisiatif desa untuk belajar bersama mendapat tanggapan baik dan langsung difasilitasi oleh ahlinya”. Ia juga menyampaikan agar desa-desa yang lain bisa bergabung pada pertemuan rutin ini “Untuk desa lain yang ingin bergabung sangat-sangat dipersilahkan, disini tidak ada biayanya, gratis” tandasnya.

Kehadiranku Membawa Perubahan

Kehadiranku Membawa Perubahan

Kehadiran kelompok perempuan marginal dan kaum difabel, di desa Si Kasur kecamatan Belik Kabupaten Pemelang tidak pernah terbersit, karena kelompok ini sebelumnya orang orang yang pasrah dengan keadaan dan nasib menjadi orang kelas bawah atau marginal. pada saat ini memang belum banyak menunujukan kontribusi yang besar dalam menyuarakan aspirasi warga masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa, namun kehadiran mereka dalam setiap pertemuan menunjukan komitmen dan kesungguhan mereka untuk terlibat dan saiap memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam perencanaan pembangunan. Setidaknya dapat menunjukan bahwa mereka kaum marginal dan difabel ada dan harus dikapasitasi sebagi bentuk kepedulian dan penghargaan dan kesamaan hak sebagai warga warga negara.

Identifikasi Permasalahn oleh anggota kelompok Selapanan (difabel)

Masih bersambung cerita tentang difabel yang membuat kerajinan anyaman dari bambu yang pada pertemuan sebelumnya dijanjikan hasil karyanya akan di beli oleh Desa, dan nanti kepala desa yang akan menjualnya sebagi bentuk kepedulian dan penghargaan kepada kaum difabel. Pada pertemuan bulan ini terbukti Sunar (difabel) dengan membawa hasil karyanya sejumlah 10 nampan anyaman bamboo di beli oleh kepala desa dan nampan tadi digunakan sebagai door price oleh kepala desa jika peserta dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kepala desa, seputar wawasan kebangsaan dan nasionalisme, misalnya : siapa yang hafal Pancasila…?, siapa yang hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya..? dsb.

Kehadiran kelompok ini setidaknya mulai mendapat perhatian dari kepala desa ada harapan dan keinginan yang sama bahwa nantinya kelompok ini dapat menyuarakan aspirasi kelompok difabel dan perempuan marginal sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada desa dalam proses pembangunan yang ada di desa sikasur. Melalui aksi spontan dari kepala desa Ini menjadi langkah yang baik untuk penyemangat warga untuk hadir dalam pertemuan, sekaligus perubahan yang lebih baik bagi kepala desa untuk lebih memperhatikan kaum marginal dan difabel yang akan terwujud dalam mata anggaran Desa dan dukungan regulasi untuk keberlanjutan.

Berjalan kaki 1 jam, untuk ikut pertemuan Selapanan

Berjalan kaki 1 jam, untuk ikut pertemuan Selapanan

Desa Yosorejo Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu desa yang menjadi desa dampingan program Akuntabilitas Sosial dan Partisipasi Masyarakat (SAPP – FORMASI – TAFF). Beberapa pertimbangan penunjukan lokasi desa ini diantaranya adalah desa dengan lokasi strategis (ibu kota kecamatan), tingkat kemiskinan tinggi dan manajemen pemerintah / aparat desa masih lemah. Desa yang berada  tepat di ibukota kecamatan ini memiliki 5 Dusun yaitu Mudal, Dranan, Sikucing, Candi dan Garung. Secara geografis Desa Yosorejo merupakan desa pegunungan dengan jarak lokasi 4 dusun lain dan pusat pemerintahan desa, yang berada di dusun Mudal cukup jauh dengan kondisi wilayah perbukitan. Dengan dusun yang termasuk kategori jauh adalah dusun Sikucing & Dranan. Kondisi jarak dan kondisi geografis perbukitan ini menyebabkan partisipasi kegiatan masyarakat di Desa Yosorejo relatif kecil, terutama untuk dusun-dusun yang lokasinya jauh dari balai desa, hal ini juga lebih diberikannya penekanan bahwa delegasi dusun kebanyakan adalah laki-laki dan elit desa/dusun. Hal ini lebih memperlebar jarak bagi kaum marginal (perempuan, RTM & difabel) dalam kegiatan pembangunan di tingkat desa.

Diskusi kelompok mengidentifikasi permasalahan pendidikan, kesehatan dan adminduk

Salah satu rangkaian kegiatan lanjutan dari kelompok pro marginal (RTM, perempuan dan difabel) adalah pertemuan rutin selapanan. Yaitu pertemuan yang disepakati oleh anggota kelompok setiap selapan (35 hari) menurut perhitungan jawa. Anggota kelompok ini adalah delegasi dusun (local champhion) yang sudah dipilih dan disepakati oleh masyarakat saat pelaksaan musyawarah ditingkat dusun (musdus) dengan jumlah local champhion perdesa 40 – 45 orang.  Kegiatan ini akan diisi dengan pengutan kapasitas dan diskusi mengenai pembangunan desa dan partisipasi masyarakat terutama dalam mendorong pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan)

Partisipasi dalam kegiatan di kelompok pro marginal, masyarakat Desa Yosorejo termasuk punya semangat dan keinginan belajar yang tinggi. Hal  ini dapat diliat saat kegiatan pertemuan selapanan yang dilakukan pada 13 Juni 2017. Walaupun dilaksanakan pada saat puasa, tingkat kehadiran peserta local champhion saat itu cukup tinggi. Dari jumlah delegasi yang berjumlah 40 orang, hanya 5 yang tidak bias menghadiri kegiatan selapanan. Sehingga jumlah peserta yang hadir saat itu 35 peserta.

Yang lebih membanggakan dari antusiasme masyarakat ini adalah 29 peserta yang  hadir dalam kegiatan selapanan tersebut mereka berangkat dan pergi dengan berjalan kaki. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari mereka yang masuk kategori tidak mampu sehingga mobilitas mereka dengan jalan kaki. Padahal jarak yang ditempuh dari lokasi pertemuan (balai desa) kerumah / dusun masing masing peserta cukup bervariasi. Kisaran jarak terjauh dari Balaidesa ke Dusun Sikucing +/- 5 KM dengan perjalanan jalan kaki sekitar 1 jam. Salah satu peserta yang berasal dari Dusun Sikucing, Ibu Slamet Syukur menyampaikan bahwa dia dan beberapa delegasi dari dusunnya rela jalan kaki ke balaidesa selama sekitar 1 jam, karena ingin belajar dan memajukan pembangunan di desa & dusunnya. Karena selama ini kesempatan itu belum pernah didapatkannya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Eriyani salah satu peserta dari Dusun Dranan, yang juga berangkat ke balai desa dengan jalan kaki, dan saat itu ternyata dia juga dalam keadaan hamil muda. Sedangkan jarak terdekat yang juga peserta selapanan juga berjalan kaki adalah Dusun Garung +/- 2 KM dengan jarak tempuh perjalanan 20 – 30 Menit. Tentu saja dengan kondisi geografis yang naik – turun (pegunungan) dan saat ini kondisi mereka berpuasa. Namun selama proses pertemuan dan musyawarah terlihat semangat dan antusias dari masing-masing peserta selapanan dalam mengikuti diskusi dan paparan dari narasumber. Hal ini lebih dikarenakan selama ini mereka jarang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di desanya.

Sikap dan semangat dari Ibu Slamet Syukur dan Ibu Eriyani ini tentu saja sangat penting dan berpengaruh bagi kegiatan pembangunan dan keterlibatan kaum marginal didusun dan desanya. Karena mereka dapat mendorong sekaligus kader pelopor dalam kegiatan pembangunan di desanya. Kalau dulu mereka merasa acuh terhadap pembangunan di desanya, saat ini semangat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan memperjuangkan hak mereka terutama dalam hal pelayanan dasar sudah semakin besar.

Kesadaran Partisipasi Kelompok Marginal dalam Pembangunan Desa Melalui Pendataan Rumah Tangga Miskin dan Warga Difabel

Kesadaran Partisipasi Kelompok Marginal dalam Pembangunan Desa Melalui Pendataan Rumah Tangga Miskin dan Warga Difabel

Kecamatan Petungkriyono merupakan salah satu kecamatan dari 19 Kecamatan yang berada di Kabupaten Pekalongan. Kecamatan Petungkriyono memiliki 9 Desa yaitu Desa Kayupuring, Kasimpar, Yosorejo, Tlogohendro, Gumelem, Simego, Tlogopaksi, Songgodadi dan Curug Muncar. Dengan kondisi wilayah pegunungan yang sebagian besar berupa hutan menyebabkan susahnya akses komunikasi dengan menggunakan HP ( SMS/ telepon ) maupun akses internet. Diliat dari sisi jarak dan geografis lokasi desa dan kecamatan Petungkriyono cukup jauh dan sulit untuk memperoleh akses informasi dan komunikasi dengan desa / kecamatan lain di luar Kecamatan Petungkriyono, apalagi untuk akses ke kabupaten.

Dengan susahnya akses komunikasi dan transportasi dengan wilayah lain tersebut, menyebabkan susahnya informasi tersampaikan kepada desa dan masyarakat yang ada di Kecamatan Petungkriyono. Sehingga aktifitas desa ( perangkat desa ) dan masyarkat di desa kebanyakan merupakan aktifitas kehidupan sehari – hari yaitu bertani, berkebun, beternak dan kegiatan rumah tangga lainnya. Sehingga adanya kebijakan, regulasi dan informasi tentang perkembangan pembangunan desa sangat minim yang bisa diterima dan diserap oleh desa (aparatur desa) dan masyarakat. Masyarakat sangat menjadi sangat pasif dalam kegiatan pembangunan di desa karena cenderung tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan di desa.

Kecamatan Petungkriyono merupakan satu-satunya kecamatan di Kabupaten Pekalongan  kegiatan Akuntabilitas Sosial dan Partisipasi Masyarakat ( SAPP – FORMASI – TAFF ) Tahun 2017. Dari 9 desa yang ada, 3 desa yang terpilih yaitu Desa Kayupuring, Yosorejo dan Tlogohendro. Salah satu target capaian program SAPP adalah Masyarakat Yang Lebih Teroganisir Dengan Kapasitas Yang Lebih Baik dengan salah satu bentuk kegiatan adalah “Identifikasi kelompok-kelompok perempuan dan yang paling terpinggirkan”. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Musyawarah Dusun ( Musdus ) dengan peserta perwakilan penduduk ditingkat dusun, terutama penduduk golongan marginal ( perempuan, RTM dan difabel ). Dengan agenda kegiatan sosialisasi program, penguatan kapasitas masyarakat, diskusi ( pembangunan desa, partisipasi masyarakat, pendataan RTM & difabel secara partisipatif ) dan pemilihan delegasi dusun (local champion) . Kegiatan musyawarah dusun ini dilaksanakan di 3 Desa, 17 Dusun Program SAPP yaitu :

  1. Desa Tlogohendro (Dsn. Rejosari, Tlogo, Mangunan, Gondang 1, Gondang 2, Klindon, Glidigan)
  2. Desa Yosorejo ( Dsn. Dranan, Garung, Sikucing, Candi )
  3. Desa Kayupuring ( Dsn. Tembelan, Kayupuring, Tinalum, Sitipis, Sokokembang )

Antusiasme kelompok perempuan, warga miskin dan difabel sangat terlihat dalam kegiatan musyawarah dusun. Hal ini nampak dengan tingkat kehadiran hampir 100% bahkan ada yang lebih serta keaktifan warga dalam Musdus dengan keterlibatan peserta 565 orang ( Laki-laki : 226 dan Perempuan : 339 ). Musyawarah dusun diselenggarakan sebagai forum untuk mengidentifikasi kelompok marginal yang ada ditingkat dusun serta memberikan pemahaman kepada mereka tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta pentingnya partisipasi kelompok marginal dalam pembangunan desa.

Mayoritas dari kelompok perempuan, warga miskin dan difabel yang hadir, sebelumnya belum pernah dilibatkan dalam kegiatan musyawarah dusun ataupun ditingkat desa khususnya untuk membahas pembangunan desa. Karena selama ini masih ada anggapan bahwa pembangunan adalah urusan Pemerintah Desa dan tokoh-tokohnya saja, dan masyarakat jika diundang musyawarah jarang mau hadir. Namun hal ini terbantahkan ketika FORMASI bekerjasama dengan Pemerintah Desa mengundang para kelompok marginal tersebut untuk hadir dalam musyawarah dusun tersebut.

Dengan terlaksananya musyawarah dusun tersebut, terdapat perubahan yang terjadi dengan masyarakat yaitu adanya pemahaman masyarakat tentang perlunya memberikan prioritas pembangunan kepada RTM dan kelompok difabel, yang dimulai dengan kesadaran masyarakat untuk mulai melakukakn pendataan RTM dan kelompok difabel secara partisipatif melalui forum musyawarah yang dilakukan ditingkat dusun (musdus).Peserta yang hadir mulai menyadari hasil dari pendataan warga miskin tersebut, ternyata masih banyak warga miskin yang belum menerima haknya dan bantuan yang diberikan selama ini untuk pemerintah masih ada yang belum tepat sasaran.

Perubahan tersebut muncul karena adanya kesadaran masyarakat untuk berpihak kepada masyarakat marginal (RTM & difabel) dalam pembangunan ditingkat desa. Kesadaran ini diperoleh melalui diskusi dan belajar bersama dalam kegiatan musdus. Perubahan ini menjadi penting, karena dengan adanya kesadaran masyarakat tentang perlunya arah sasaran pembangunan yang diprioritaskanbagi RTM dan difabel serta dengan adanya data yang disusun secara partisipatif mempermudah dalam pencapaian sasaran pembangunan diantaranya pengurangan kemiskinan/ peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan diffabel.

Dengan adanya pendataan RTM dan kaum difabel secara partisipatif diharapkan kegiatan pembangunan di tingkat desa lebih terarah dan tepat sasaran, khususnya bagi RTM dan Difabel. Dengan adanya data dan pengakuan dari masyarakat secara partisipatif maka akan lebih mudah dalam memberikan intervensi khususnya bagi  RTM, difabel atau kelompok marginal lainnya.

Penyusunan Perbup Daftar Kewenangan Desa Wajib Dilaksanakan !

Penyusunan Perbup Daftar Kewenangan Desa Wajib Dilaksanakan !

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan sejumlah kewenangan pada  desa.  UU  Desa  juga  memberikan  pengakuan  dan  penghormatan  negara  pada  desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.  Namun sampai dengan sekarang masih banyak daerah, yang masih tarik-ulur kabupaten versus desa atas daftar kewenangan desa yang masih tak jua berkesudahan. Dampaknya, sebagian besar daerah  masih lambat membuat peraturan Bupati (Perbup) tentang kewenangan desa.

Pada pasal 19 UU No 6 Tahun 2014, desa memiliki empat jenis kewenangan, yaitu:

(1) kewenangan berdasar hak asal-usul;

(2) kewenangan lokal berskala desa;

(3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

(4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Selanjutnya, pada Pasal 20 kewenangan tersebut diatur pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh desa. Pada pasal 37   Peraturan Pemerintah (PP) No 43 tahun 2014 dan PP No 47 tahun 2015 memberikan legitimasi pada kabupaten untuk membuat Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan desa.

Sedangkan  yang  dimaksud  kewenangan  desa  adalah  kewenangan  penyelenggaraan yang dimiliki oleh    desa. Apa saja kewenangannya yaitu, kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul  adalah  hak  yang merupakan  warisan  yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sementara itu, kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa.

Pada   pasal   7   Permendagri   no   44   tahun   2016   tentang   Kewenangan   Desa, Bupati/Walikota diperintahkan untuk membuat kajian yang mengidentifikasi dan menginventarisasi  kewenangan  desa  berdasarkan  hak  asal  usul  dan  kewenangan  lokal berskala Desa dengan melibatkan desa.

Hasil      identifikasi      dan      inventarisasi      kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dijadikan bahan bagi Bupati/Walikota untuk menyusun rancangan Peraturan   Bupati/Walikota tentang  daftar kewenangan Desa dan    Desa    Adat berdasarkan  hak  asal-usul  dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menetapkan   Rancangan     Peraturan     Bupati/Walikota     tentang     daftar kewenangan Desa dan Desa Adat sebelumnya rancangan tersebut   dikonsultasikan kepada Gubernur. Sedangkan Gubernur  dalam  melakukan  konsultasi  atas  Rancangan Peraturan Bupati/Walikota  tentang  rincian  daftar  kewenangan  Desa  berkoordinasi  dengan  Menteri. Hasil  koordinasi  Gubernur  kepada Mentri    menjadi   dasar   diterbitkannya   rekomendasi Gubernur kepada Bupati/Walikota untuk   menetapkan   Peraturan   Bupati/Walikota tentang daftar   kewenangan   Desa   dan   Desa   Adat   paling lama tujuh hari setelah mendapatkan rekomendasi tersebut.

Setelah ditetapkannya   Peraturan Bupati/Walikota Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa   tentang   kewenangan   berdasarkan   hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat. Peraturan  Desa  tersebut sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.

Di tingkat desa, kepala desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dengan Perbup sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.

Ingat ! dalam struktur yuridis hukum positif di Indonesia, Perbup kewenangan desa diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan rujukan bagi desa untuk membuat peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Sedangkan Desa untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah   Provinsi,   atau   Pemerintah   Daerah Kabupaten/Kota kepada  Desa legitimasinya adalah ditetapkannya Perbup tersebut.

Faktanya, sebagian besar daerah  masih banyak  belum menetapkan Perbup itu sehingga terjadi kekosongan hukum di tingkat kabupaten. Sebagai kata penutup apakah daerah  Anda sudah menetapkan Perbup kewenangan desa?

Korda SAPA Jateng III