24  KEBUMEN

JUMAT, 19 OKTOBER 2012

FPKB DPRD Prihatin

KEBUMEN-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kebumen prihatin dengan porsi penurunan anggaran belanja langsung pada RAPBD 2013 sebesar Rp 37.930.836.000.

Menurut juru bicara FPKB Miftahul Ulum saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2013 di DPRD Kebumen, Kamis (18/10) kemarin. Menurutnya belanja langsung merupakan dana yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Lagipula dengan penurunan belanja langsung secara otomatis akan mengurangi belanja di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” katanya.

Dia menyatakan, di sisi lain porsi belanja tidak langsung malah mengalami kenaikan sebesar Rp 94.513.529.000. Bahkan dari belanja tidak langsung sebesar Rp 1 triliun, porsi untuk belanja pegawai mencapai Rp 984 miliar lebih. “Dengan penurunan belanja langsung ini kami khawatir akan menghambat kinerja SKPD dan target standar pelayanan minimal seperti tertuang dalam RPJMD dan visi misi bupati pun terganggu,” tandas Miftah.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar (FPG) Tuti Haryanti SKM menyoroti alokasi dana desa (ADD) pada RAPBD 2013 sebesar Rp 27 miliar. FPG meminta agar besaran dana itu ditingkatkan.

“Dengan pertimbangan agar otonomi daerah tidak hanya terhenti di tingkat kabupaten,” ungkap dia. FPG juga menyoroti penurunan kegiatan kuota kecamatan sebesar Rp 8 miliar. Semula Kuota Kecamatan sebesar Rp 20 miliar, namun dalam RAPBD hanya sebesar Rp 12 miliar. “Fraksi kami berharap angka Kuota Kecamatan Rp 20 miliar dapat dikembalikan seperti semula, mendasari dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), “tegas Tuti.

Segera Diatasi

                Sedangkan juru bicara FPDIP Tatag Sajoko SH mencermati pelaksanaan kegiatan 2012 terkait pembangunan pasar-pasar tradisional. Ada enam pasar yang direnovasi mulai Pasar Tumenggungan, Pasar Karanganyar, Pasar Jatisari, Pasar Prembun dan Pasar Tlogopragoto.

“Fraksi kami melihat proses pembangunan pasar-pasar itu masih banyak kelemahan dari sisi kualitas dan ketepatan jadwal pekerjaan. FPDIP mengingatkan secara tegas agar segera diatasi, dibenahi dan dilakukan antisipasi yang tepat karena pasar tradisional sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat dan menyangkut hajat hidup orang banyak, “tutur Tatag.

                Juru bicara FPP H. Muayat SAg menyoroti bidang pendidikan yang memerlukan peningkatan mutu dan kualitas. Kepada guru dan siswa yang berprestasi hendaknya perlu diberi penghargaan untuk member stimulus kepada dunia pendidikan.

                “FPPP juga menyayangkan masih banyak pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah. Dengan dalih apapun tetap tidak dibenarkan,” tegas dia. Juru bicara FPAN Supriyati mendukung upaya eksekutif memaksimalkan potensi hasil ikan pantai selatan.

                Mengingat Kebumen memiliki garis pantai sekitar 60 km dan selama ini penangkapan ikan laut belum overfishing.

                “Namun pembangunan pelabuhan untuk pendaratan ikan tersebut perlu didukung gudang penyimpanan ikan supaya tetap dalam kondisi segar,” jelasnya.

                Adapun juru bicara Fraksi Partai Demokrat (FPD) Supriyanto SHI mengimbau badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) lebih waspada terhadap bencana-bencana yang akan terjadi. Apalagi Kebumen salah satu daerah rawan bencana, baik bencana banjir, tanah longsor dan tsunami sehingga anggaran pada SKPD itu perlu ditambah. (B3-91)