Pemilihan Wabup, Ruang Partisipasi Publik Tertutup

KEBUMEN – Forum Masyarakat Sipil (Formasi) menilai bahwa informasi proses dan tahapan pemilihan wakil bupati Kebumen sisa masa jabatan 2016-2021 sangat minim sampai kepada masyarakat. Bahkan proses pemilihan dianggap benar-benar menutup ruang partisipasi dan akses informasi masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Presidium Formasi Yusuf Murtiono menyikapi proses pemilihan wakil bupati Kebumen dalam konferensi pers yang digelar Formasi dan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) di Momong Cafe, Kamis (21/3). “Peran partai pengusung semestinya bisa membangun mekanisme partisipasi dan transparansi dalam setiap tahapan proses pemilihan,” imbuh Yusuf Murtiono dalam sambutannya. Dalam forum itu hadir Ketua Panitia Pemilihan Ma’rifun SHI didampingi Wakil Ketua Dra Halimah Nurhayati MAP. Perwakilan partai pengusung yang dihadiri oleh Ketua DPC PKB Kebumen Zaeni Miftah, fungsionaris PAN Gito Prasetyo, sedangkan perwakilan Partai Demokrat sampai acara berakhir tidak terlihat hadir. Tampak sejumlah aktivis Formasi seperti Agus Hanif, Fuad Habib, Koordinator Migran Care Kebumen Syaepul Anas dan mantan komisioner KPU Kebumen Khusnul Khotimah. Dalam konteks sangat cepatnya proses...
Read More

Formasi Soroti Penjaringan Wabup Kebumen

Proses pemilihan Pengganti Antar Waktu Wakil Bupati (PAW Wabup) Kebumen tinggal menghitung hari. Dua calon yang diusulkan oleh partai pengusung yakni H Arif Sugianyo SH dan Busro. Panitia pun telah menetapkan waktu pemilihan yakni pada Senin (25/3) mendatang.  Forum Masyarakat Sipil (Formasi) mempertanyakan dimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan wakil bupati pengganti.Direktur Program Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Kebumen Yusuf Murtiono terkait wabup menyampaikan, munculnya dua calon yang diusung oleh partai pengusung di media massa sudah ditetapkan menjadi calon yang akan bersaing pada proses pemungutan suara di DPRD Kebumen. Tentunya kini para kandidat, partai pengusung dan calon wakil bupati sedang aktif membangun komunikasi politik lintas partai dan anggota DPRD Kebumen.Sayangnya, lanjut Yusuf, hiruk pikuk di internal DPRD Kebumen dan di elit eksekutif tidak berbanding lurus dengan akses informasi yang didapat oleh masyarakat Kebumen secara umum.Artinya informasi tentang proses, tahapan dan Profil Calon Wakil Bupati Kebumen sangat minim...
Read More

Desa Bukan lagi “Pesuruh” Soal Pengentasan Kemiskinan

Sejak diberlakukannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa (Pemdes) mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kemiskinan di desanya sendiri. Desa dapat dengan sendirinya menentukan siapa yang miskin, dan bagaimana solusinya.Pemdes kini dapat menentukan apa kebutuhan mereka untuk keluar dari kemiskinan, sampai dengan kewajiban membuat perencanaan dan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) setiap tahunnya. Desa mempunyai kewenangan penuh untuk memastikan rakyatnya miskin atau tidak.Hal ini berbeda dengan sebelum UU Desa. Kala itu apapun urusan kemiskinan, pemerintah desa hanya sebagai obyek dan “korban” ketika terjadi permasalahan kemiskinan. Itu baik berupa data yang carut marut sampai dengan program kegiatan yang tidak tepat sasaran. “Kini pemdes dapat mengurus semua itu dan tidak lagi hanya menjadi “pesuruh”,” tutur Direktur Program Forum Masyarakat Miskin (Formasi) Kebumen Yusuf Murtiono, beberapa waktu lalu.Hal inilah lanjut Yusuf Murtiono, menjadi salah satu materi paling penting yang diajarkan dalam...
Read More
5 Kabupaten Jadi Percontohan Pengembangan Sistem Informasi Desa

5 Kabupaten Jadi Percontohan Pengembangan Sistem Informasi Desa

Purbalingga - Senin 19/02/2019 bertempat di Hotel Owabong, 18 Perangkat Desa dari 18 Kecamatan di Kabupaten Purbalingga mengikuti acara pelatihan Relawan Sistem Informasi Desa. Acara ini diselenggarakan oleh FORMASI Kebumen bekerjasama dengan Pemerintah Daerah di lima Kabupaten di Jawa Tengah. Selain unsur desa kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan Tenaga Ahli Pendamping Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga. Dalam sambutannya, Gunung Wiryanto (Koordinator SAPA FORMASI) menyampaikan bahwa FORMASI ingin mendorong agar transparansi desa lebih ditingkatkan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) Dia menegaskan desa tidak perlu khawatir untuk mengembangkan SID di desanya masing-masing. "Kami ingin mendukung, ingin mendorong agar transparansi di tingkat desa lebih bisa ditingkatkan" terang Gunung. Selain sebagai sarana transparansi desa, Sitem Informasi Desa juga diharapkan mampu menjadi sumber data tunggal desa. Seperti data kemiskinan yang diolah sendiri oleh pemerintah desa untuk digunakan pada penyusunan perencanaan desa baik RPJM Desa, RKP Desa Maupun APB Desa. “Di Kebumen ada yang namanya TKP2KDes (Tim Koordinasi...
Read More
Desa Punya Kewenangan Urus Kemiskinan

Desa Punya Kewenangan Urus Kemiskinan

Temanggung –  “Membangun itu harus punya nilai, berpihak pada kemiskinan, keadilan gender, kelompok marjinal lain, keadilan disitu”  hal ini disampaikan oleh Yusuf Mutriono pada acara Pelatihan Relawan Sistem Informasi Desa selasa 12/02/2019 di Hotel Aliyana Temanggung. Acara yang yang diikuti oleh 25 orang Perangkat Desa, dua orang Tenaga Ahli Pendamping Desa, empat orang perwakilan Organisasi Pemerintah Daerah ini difokuskan pada tema kewenangan desa serta olah data untuk program penanggulangan kemiskinan. Menurut Yusuf, masalah besar program penanggulangan kemiskinan yang terus terjadi hingga kini adalah data yang digunakan tidak sinkron dan valid. Soal lain adalah pembagian kewenangan, dimana desa tidak punya kewenangan khusus dalam urusan warga miskin. Hal ini menyebabkan desa menjadi jauh dengan warga, kepala desa merasa tidak enak hati ketika ada warga berkeluh kesah terkait kemiskinan. “Kalau dulu sebelum undang – undang  desa program pembangunan yang kemiskinan berhenti di kabupaten, makanya kades jauh dengan orang miskin kalau mau mendekat takut karena ngga punya kemampuan apapun apalagi desa yang ngga punya...
Read More