KEBUMEN EKSPRES – Sabtu Kliwon 8 September 2012

KEBUMEN – Pemerintah tidak menganggap penting lagi proses partisipasi. Pasalnya telah terjadi pemangkasan anggaran untuk pembiayaan proses partisipatif mulai dari Musdus, Musrenbangdes, hingga Musrenbangcam yang selanjutnya dibawa dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang final di Musrenbangkab. Dana yang awalnya disepakati Rp 20 miliar dipangkas menjadi Rp 12 miliar.

                “Padahal proses partisipasi tersebut sangat mendasar dalam menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen, karena dilakukan dari bawah,” kata Manajer Formasi H Yusuf, di sela-sela Lokakarya Draf KU APBD dan PPAS tahun 2013 di Hotel Benteng Van Der Wijck Gombong, Jumat (7/9).

                Masih dikatakan Yusuf, Kebiajakan Umum Anggaran Prioritas Platform Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di Kebumen masih jauh dari target dan belum bisa konsisten dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Menurutnya, masih banyak hal-hal yang belum sinkron dengan permasalahan yang riil di masyarakat.

                “Contohnya, tahun 2013 jumlah pengangguran di Kabupaten Kebumen diprediksi akan naik. Padahal seharusnya asumsinya turun karena ada alokasi dana untuk mengatasi jumlah pengangguran, ini kan tidak pas,” ujarnya.

                Ia pun berharap, para anggota dewan di bagian anggaran (banggar) harus punya kemauan untuk menganalisa isu, permasalahan dan kebutuhan riil di masyarakat. Jangan hanya berkutak-kutik pada angka saja.

                Fuad Habib, selaku Divisi Advokasi LSM Formasi menambahkan, pemangkasan anggaran untuk melaksanakan proses perencanaan yang partisipatif dari Rp 20 miliar menjadi Rp 12 miliar itu seharusnya tidak bisa dilakukan.

                “Nanti akan berhadapan dengan 26 Kecamatan di seluruh kabupaten dan berhadapan dengan seluruh desa yang ada di kabupaten. Sebab, angka tersebut sudah disepakati oleh seluruh kecamatan dan seluruh desa di seluruh kabupaten,’ tandasnya.

                Lebih lanjut Habib barharap, dengan lokakarya tersebut, ada perbaikan draf KUA nya, kebijakan makro yang ada di Kabupaten Kebumen dapat lebih terarah sesuaidengan target dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (har)