Suara Merdeka, 15 Oktober 2012

  • Kepedulian DPRD dan Pemkab Dipertanyakan

Kebumen – Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kebumen berencana memangkas anggaran kuota kecamatan dari 20 M menjadi 12 M atau berkurang sebesar Rp. 8 M

Hal itu terungkap pada pembahasan KUA PPAS APBD 2013 yang baru-baru ini telah ditetapkan. “Ini menjadi preseden buruk bagi partisipasi masyarakat”, kata Koordinator Advokasi Formasi, Fuad Habib, Senin (15/10).

Dia mengatakan, kuota kecamatan adalah kebijakan pijakan anggaran yang digunakan untuk menampung usulan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (musrenbangcam). Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp. 20 M. “Pelaksanaan musrenbangcam untuk menyusun RKPD 2013 itu dilaksanakan pada Desember 2011 lalu,” kata dia.

Karena itu, dia menambahkan dapat dipastikan semua masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan se Kabupaten Kebumen sudah mengetahui.

Bahkan menyepakati usulan kegiatan prioritasnya. “Artinya kepastian kuota kecamatan telah menjadi kesepakatan public pada musrenbangcam tahun 2011 dan telah dituangkan dalam RKPD 2013 dengan Peraturan Bupati,” terangnya.

Fuad mengungkapkan, dampak persoalan yang ditimbulkan tidak mudah diantisipasi pihak kecamatan. Pasalnya rencana kerja kecamatan telah dibuat berita acara kesepakatan dan ditandatangani berbagai pihak yang mewakili musrenbangcam. “secara tehnis, untuk kembali memusyawarahkan prioritas kegiatan hasil musrenbangcam juga tidak mungkin dilakukan,” kata dia.

Dikhawatirkannya pengurangan prioritas kegiatan yang ada dalam renja tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan, dampak paling besar adalah hilangnya usulan salah satu desa yang awalnya sudah masuk menjadi menjadi prioritas.

Team Leader Formasi, Yusuf Murtiono mengatakan, permasalahn yang paling berat sebenarnya bahwa pemerintah mengingkari dan melawan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan pada bulan Mei 201c2melalui musrenbangkab. Adapun dalam peraturan perundangan, RKPD harus dijadikan pedoman dalam menyusun RAPBD.

“Konsekuensi itu yang harus dipertimbangkan kembali oleh eksekutif maupun legeslatif jika berniat memangkas kuota kecamatan, ujarnya.

Dengan demikian, Pemkab dan DPRD akan dicap sebagai pihak yang tidak seriaus mempercepat program penanggulangan kemiskinan daerah. Pasalnya, jika niat memangkas kuota kecamatan benar diwujudkan dalam pembahasan RAPBD 2013, berarti pemerintah mengkhianati aspirasi, partisipasi dan kesepakatan masyarakat se-Kebumen.

“Formasi akan mengawal keras implementasi kuota kecamatan sebagai kebijakan inovatif daerah untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Kebumen,” tegasnya.

Draft Peraturan Bupati yang sudah mulai disusun menurutnya harus tidak terjebak dalam kepentingan program tertentu. Untuk itu dibutuhkan diskusi yang sangat intens dan setara agar produk hokum yang dihasilkan bisa partisipatif, transparan.

“Selain itu, mampu mempertahankan predikat Kebumen sebagai pusat belajar perencanaan dan penganggaran partisipatif, pro poor dan responsive gender,” jelas Yusuf. (K42-91)